DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2020

Nomor: 30
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN GUBERNUR INI MENGATUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, dengan sistematika sebagai berikut : 1. KETENTUAN UMUM 2. TUNJANGAN HARI RAYA 3. PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA 4. WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA 5. TATA CARA PEMBAYARAN 6. PENGENDALIAN INTERNAL 7. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
3.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
4.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Pegawai Lainnya adalah pegawai Non-PNS yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.8. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji, Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Dewan Pengawas BLUD adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen lain yang dipersamakan. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Tunjangan Hari Raya diberikan kepada :

a.PNS, |
b.Calon PNS: dan Cc. Pegawai lainnya.

Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a termasuk :

a.Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur, dan
b.Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada :

(1)
(2)
(1)
(2)Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS dalam jabatan tinggi madya (Esselon I), PNS dalam jabatan tinggi pratama (Esselon II): PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara fungsional ahli utama, PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara, PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat a. b. d. e. penugasannya, Dewan Pengawas BLUD, dan Pejabat Pengelola BLUD.

BAB III

WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret. Dalam hal penghasilan pada bulan Maret dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 6

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada PNS, paling banyak meliputi :

a.Gaji Pokok,
b.Tunjangan Keluarga, dan
c.Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum. Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan pada bulan Maret dan anggarannya dibebankan pada Perangkat Daerah PNS bekerja. f. g h. 1.

(3)Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi 80Y6 (delapan puluh pesen) dari:
1. a.Gaji Pokok,
2. b.Tunjangan Keluarga, dan
3. c.Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.

Pasal 7

Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang di tetapkan dengan perundang- undangan.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non-PNS dan Pegawai Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pegawai Non-PNS dan Pegawai Lainnya sesuai penghasilan bulanan tidak termasuk BPJS Kesehatan, JKK dan JKM. Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Non-PNS dan Pegawai Lainnya yang telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja pada Perangkat Daerah bersangkutan.

Pasal 9

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah .

Pasal 10

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di bayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Pasal 12

(l) Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

(2)SPM Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji bulanan.
(3)Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…