DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2019

Nomor: 31
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN SIKD, ARSITEKTUR SIKD, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transakasi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 163); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6.Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban daerah.
7.Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPKD adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.
8.Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
9.Perangkat Lunak adalah data yang diformat dan disimpan secara digital termasuk program komputer, dokumennya dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer.
10.Perangkat Keras adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau beroperasi di dalamnya.
11.Cetak Biru adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah dalam implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja.
12.Arsitektur Proses Bisnis adalah strategi bisnis, tata kelola, organisasi dan proses bisnis.
13.Arsitektur Data adalah struktur dari suatu organisasi data logis dan fisik managemen asset dan data sumber daya
14.Arsitektur Aplikasi adalah suatu aplikasi yang menyediakan satu blue print untuk aplikasi perorangan sistem yang dibangun, interaksi dan hubungan mereka ke proses bisnis inti dari organisasi.
15.Arsitektur teknologi adalah Perangkat Lunak logis dan komponen Perangkat Keras yang diperlukan untuk mendukung penyebaran dari bisnis, data dan jasa aplikasi

BAB II

PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMELIHARAAN SIKD

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
(2)Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.informasi penganggaran;
2. b.informasi pelaksanaan anggaran; dan
3. c.informasi laporan keuangan.

Pasal 3

(1)Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dalam bentuk SIKD.
(2)SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
1. a.membantu Gubernur dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;
3. c.membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi kinerja Keuangan Daerah;
4. d.membantu menyediakan statistik Keuangan Pemerintah Daerah;
5. e.mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; dan
6. f.melakukan evaluasi pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

a.perencanaan;
b.pengembangan; dan
c.pemeliharaan.

Pasal 5

Penyelenggaraan SIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diwujudkan dalam bentuk aplikasi SIPKD.

Pasal 6

(1)Aplikasi SIPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
1. a.modul penganggaran;
2. b.modul penatausahaan; dan
3. c.modul pertanggungjawaban.
(2)Aplikasi SIPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan SIKD Nasional.

Pasal 7

(1)Pengelolaan aplikasi SIPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan oleh tim pengelola SIPKD.
(2)Tim pengelola SIPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.memberikan arahan terhadap keberlangsungan dan kelancaran SIPKD;
2. b.melakukan koordinasi operasional SIPKD;
3. c.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIPKD;dan
4. d.melakukan pemeliharaan terhadap SIPKD.
(3)Tim pengelola SIPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Perencanaan SIKD di Daerah meliputi:

a.perencanaan jangka panjang; dan
b.perencanaan jangka pendek.

Pasal 9

(1)Perencanaan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dijabarkan dalam Cetak Biru SIKD.
(2)Cetak Biru SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Perencanaan jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dijabarkan dalam rencana kerja SIKD.
(2)Dalam implementasi rencana kerja SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan standar manajemen proyek dan standar siklus pengembangan dan pemeliharaan sistem.
(3)Rencana kerja SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi Keuangan Daerah secara akurat, relevan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan Pemerintah Daerah melakukan pengembangan SIKD di Daerah.
(2)Pengembangan SIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembangunan baru sub aplikasi SIPKD;
2. b.perubahan dan/atau pembuatan format laporan baru;
3. c.pembaharuan Perangkat Lunak sistem operasional;
4. d.pembaharuan Perangkat Lunak Database;
5. e.perubahan dan/atau pembuatan konfigurasi jaringan baru; dan
6. f.perubahan konfigurasi Perangkat Keras.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…