DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022

Nomor: 31
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur perubahan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sbb: 1. Ketentuan ayat (4) diubah, ayat (6) dan ayat (7) dihapus 2. Ketentuan ayat (1) diubah dan ditambahkan ayat (3) baru 3. Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) 4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18, disisipkan 1(satu) ayat yakni ayat (1a) 5. Judul BAB VIII diubah 6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat (3) baru, sehingga Pasal 20 7. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu ) Pasal yakni Pasal 20A 8. Ketentuan Pasal 21 diubah 9. Ketentuan Pasal 24A diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 70 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur berwenang memberikan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk 3 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950 ) ;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ) ;
5.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 147) ; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 56 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ( Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 14 ), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (4) diubah, ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Pajak Progresif dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya berdasarkan Nama dan/atau Alamat yang sama sesuai Nomor Induk Kependudukan.
(2)Nama dan/atau Alamat yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kepemilikan Kendaraan bermotor dalam 1(satu) keluarga yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda 5 Penduduk/Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
(3)Penetapan urutan kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan pada pendaftaran atau pernyataan pemilik.
(4)Pajak Progresif dikecualikan terhadap :
1. a.Kendaraan Bermotor umum ;
2. b.alat-alat berat ;
3. c.ambulance ;
4. d.pemadam kebakaran ;
5. e.sosial keagamaan ;
6. f.Pemerintah/Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan ;
7. g.kendaraan bermotor roda dua dibawah 250 CC ;
8. h.kendaraan bermotor roda tiga yang digunakan untuk angkutan barang ; dan
9. i.kendaraan bermotor roda empat dibawah 1900 CC.
(5)Termasuk Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang yang berbadan hukum Indonesia.

2.Ketentuan ayat (1) diubah dan ditambahkan ayat (3) baru, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Kendaraan bermotor pribadi/bukan umum ditetapkan sebesar 1,65% ( satu koma enam puluh lima persen ) ;
2. b.Kendaraan bermotor umum ditetapkan sebesar 1% ( satu persen ) ;
3. c.Kendaraan Bermotor ambulance, pemadam kebakaran, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah/Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) ; dan
4. d.Dihapus 6
(2)Tarif pajak progresif untuk kendaraan roda 2 (dua), kendaraan roda 3(tiga) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih, ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 2,5% ( dua koma lima persen ) ;
2. b.Kepemilikan Kendaraan Bermotor ketiga sebesar 3% ( tiga persen) ;
3. c.Kepemilikan Kendaraan Bermotor keempat sebesar 3,5% ( tiga koma lima persen ); dan
4. d.Kepemilikan Kendaran Bermotor kelima dan seterusnya sebesar 4% ( empat persen ).
(3)Kendaran Bermotor umum yang digunakan untuk angkutan orang/barang yang tidak berbadan hukum Indonesia dikenakan tarif PKB dan BBNKB pribadi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a.

3.Diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan Kendaraan Bermotor dengan mengisi SPPKB yang disediakan pada Kantor Samsat.
(2)SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap sesuai data Kendaraan Bermotor yang meliputi Nama, Alamat Pemilik dan Nomor Polisi, Jenis, Tipe, Tahun Pembuatan dan CC Kendaraan Bermotor dan dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk /Surat Izin Mengemudi/Kartu Keluarga/Paspor pada formulir SPPKB.
(3)Pendaftaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat :
1. a.30 (tiga puluh) hari sejak tanggal faktur untuk kendaraan baru ;
2. b.Sampai dengan berakhirnya masa pajak untuk kendaraan bukan baru ; dan 7
3. c.60 (enam puluh ) hari sejak tanggal fiskal untuk kendaraan mutasi dari luar provinsi.
(4)Pendaftaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat :
1. a.30 (tiga puluh) hari sejak tanggal faktur untuk kendaraan baru ;
2. b.30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kwitansi, surat hibah, surat waris untuk kendaraan bukan baru ; dan
3. c.60 (enam puluh) hari sejak tanggal fiskal untuk kendaraan mutasi dari luar provinsi.
(5)Pendaftaran bagi kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk, fungsi dan/atau penggantian mesin wajib melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat rekomendasi perubahan bentuk, fungsi dan/atau penggantian mesin dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
(5a)Dalam hal Kendaraan Bermotor berganti kepemilikan sedangkan masa pajaknya masih berlaku, penetapan PKB dihitung sejak tanggal penerbitan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan tetap memperhitungkan masa pajak yang masih berlaku.
(6)Apabila batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) bertepatan dengan hari libur, maka pendaftaran pada hari berikutnya dengan tidak merubah tanggal jatuh tempo.
(7)Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18, disisipkan 1(satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)Masa PKB adalah 12 ( dua belas ) bulan berturut-turut terhitung saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
(1a)Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh. 8
(2)Masa BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyerahan Kendaraan bermotor pertama ke penyerahan berikutnya.

5.Judul BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat (3) baru, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PKB DAN BBNKB

Pasal 20

(1)Pembebasan pokok PKB dapat diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan :
1. a.Kendaraan Bermotor hilang, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian ;
2. b.Kendaraan Bermotor musnah atau yang telah dicabut Surat Tanda Nomor Kendaraannya oleh pihak Kepolisian sesuai dengan Keputusan Bersama Direktorat Lalu Lintas, Badan Bendapatan Daerah dan Jasa Raharja ;
3. c.Kendaraan Bermotor yang berada dalam sitaan Negara, yang dibuktikan dengan surat penyitaan dari instansi berwenang ;
4. d.Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PKB sebelum tanggal jatuh tempo ;
5. e.Wajib Pajak yang tidak membayar PKB setelah tanggal jatuh tempo ;
6. f.Wajib Pajak yang dikenai pajak progresif atas kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi kedua dan seterusnya dalam 1 ( satu ) keluarga dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
(2)Pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan membayar PKB diberikan 100% ( seratus persen ) dari jumlah sanksi yang ditetapkan dalam SKPD terhadap : 9
1. a.Kendaraan Bermotor yang mengalami suatu kejadian akibat bencana alam ;
2. b.Kendaraan Bermotor yang mengalami kecelakaan berat, rusak total dan terbakar ; dan/atau
3. c.Kendaraan Bermotor yang berada dalam sitaan Negara dan yang tersangkut dengan kasus perdata.
(3)Pemberian pembebasan pokok PKB yang tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB.

7.Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu ) Pasal yakni Pasal 20A sehingga Pasal 20A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

(1)Pembebasan pokok BBNKB dapat diberikan kepada :
1. a.Wajib Pajak yang melakukan pembayaran BBNKB mutasi masuk dari luar Daerah dan mutasi dalam Daerah ;
2. b.Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama pribadi dan/atau perusahaan/badan usaha yang selama ini belum didaftarkan kepemilikannya ; dan/atau
3. c.Pembebasan BBNKB tidak berlaku untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama atau BBNKB kendaraan baru.
(2)Pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan membayar BBNKB diberikan 100% ( seratus persen ) dari jumlah sanksi yang telah ditetapkan dalam SKPD terhadap Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama pribadi dan/atau perusahaan /badan usaha yang selama ini belum didaftarkan kepemilikannya.

8.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Pembebasan sanksi administrasi, pemberian keringanan, dan pengurangan serta pembebasan pokok PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 20A ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 10

9.Ketentuan Pasal 24A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

A Semua istilah Dinas yang digunakan dalam ketentuan yang sudah ada sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, harus dibaca dan dimaknai sebagai Badan Pendapatan Daerah. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 9 September 2022 GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto MAHYELDI Diundangkan di Padang pada tanggal 9 September 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, dto HANSASTRI BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 31

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 18

TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PKB DAN BBNKB

Pasal 20

Pasal 20A

Pasal 21

Pasal 24

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 13

Pasal 18

TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PKB DAN BBNKB

Pasal 20

Pasal 20A

Pasal 21

Pasal 24

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018