DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2020

Nomor: 33
Tahun: 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 ayat 3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pasal 3 ayat 2. (2) Besaran insentif, honorarium, uang saku dan/atau santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini Pasal 5. Kepada petugas tertentu dalam penanggulangan bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat, dapat diberikan santunan kematian Pasal 6. Selain insentif atau honorarium, kepada petugas dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, dapat diberikan uang makan sebesar Rp.31.000,- (Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah ) per hari pasal 9 ayat 2. Pemberian insentif yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan apabila tidak dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber pembiayaan lainnya

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Insentif, Honorarium, Uang Saku dan/atau Santunan Kematian Bagi Petugas Penanggulangan Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4. 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Mengahadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
10.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF, HONORARIUM, UANG SAKU DAN/ATAU SANTUNAN KEMATIAN BAGI PETUGAS PENANGGULANGAN BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 2

(1)Petugas penanggulangan bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Rujukan, Laboratorium dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas :
1. a.brankarman;
2. b.sopir ambulans;
3. c.petugas pemulasaran jenazah;
4. d.petugas loundry;
5. e.cleaning service;
6. f.petugas pramusaji;
7. g.petugas Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
8. h.koordinator tempat karantina;
9. i.koordinator tenaga kesehatan di tempat karantina;
10. j.petugas administrasi ;
11. k.satpam/security;
12. l.petugas pemusnah limbah medis;
13. m.petugas pengawasan pada daerah perbatasan;
14. n.petugas jaringan komunikasi dan informatika;
15. o.petugas pengamanan/patroli;
16. p.petugas logistik;
17. q.petugas penyemprotan disinfektan; dan
18. r.petugas posko penanganan bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(2)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Petugas yang telah bekerja pada Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Rujukan, Laboratorium dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum terjadinya bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah;
2. b.Petugas yang direkrut dan dikontrak khusus untuk penanggulangan bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah.
(3)Selain petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat juga tenaga kesehatan yang direkrut dan dikontrak khusus untuk penanggulangan bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah.

Pasal 3

(1)Kepada petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan insentif, honorarium, uang saku dan/atau santunan kematian.
(2)Besaran insentif, honorarium, uang saku dan/atau santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pemberian insentif, honorarium, uang saku dan/atau santunan kematian kepada petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan ketentuan :

a.insentif hanya diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;
b.honorarium hanya diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
c.uang saku hanya diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q dan huruf r.

Pasal 5

Kepada petugas tertentu dalam penanggulangan bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat, dapat diberikan santunan kematian.

Pasal 6

Selain insentif atau honorarium, kepada petugas dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, dapat diberikan uang makan sebesar Rp.31.000,- (Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah ) per hari.

Pasal 7

(1)Kepada petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m, selain diberikan uang saku, juga diberikan uang makan dan snack dengan besaran sebagai berikut :
1. a.uang makan sebesar Rp. 31.000,- (Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah ) per hari; dan
2. b.snack sebesar Rp.21.000,- (Dua Puluh Satu Ribu Rupiah ) per hari.
(2)Pemberian uang makan dan snack sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal kepada petugas yang bersangkutan tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 8

Insentif, honorarium, uang saku dan/atau santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau uang makan dan snack sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan dalam masa tanggap darurat bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 9

(1)Pemberian insentif, honorarium, uang saku dan/atau santunan kematian, uang makan dan/atau snack kepada petugas dan yang direkrut dan dikontrak khusus untuk penanggulangan bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian insentif yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan apabila tidak dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 10

Pembayaran insentif, honorarium, uang saku dan/atau santunan kematian, uang makan dan/atau snack bagi petugas penanggulangan bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah, dilaksanakan sebagai berikut:

a.untuk yang dalam proses pembayaran sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap dibayarkan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif, Honorarium atau Uang saku Serta Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat.
b.untuk yang belum dilakukan proses pembayarannya berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 2020 GUBERNUR SUMATERA BARAT, IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Drs. ALWIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF, HONORARIUM, UANG SAKU DAN/ATAU SANTUNAN KEMATIAN BAGI PETUGAS PENANGGULANGAN BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA BARAT. BESARAN INSENTIF, HONORARIUM, UANG SAKU DAN/ATAU SANTUNAN KEMATIAN BAGI PETUGAS PENANGGULANGAN BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA BARAT NO JENIS PENERIMAAN SATUAN JUMLAH (RP) 1 2 3 4 I. INSENTIF

1.Petugas di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Rujukan dan Laboratorium

a.Brankarman
b.Sopir Ambulans
c.Petugas Pemulasaran Jenazah
d.Petugas Loundry
e.Cleaning Service
f.Satpam/Security
g.Petugas Administrasi
h.Petugas Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
i.Petugas Pramusaji
1. 2.Petugas pada tempat lainnya
a.Koordinator tempat karantina
b.Koordinator tenaga kesehatan di tempat karantina OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB 2.500.000,- 2.500.000,- 2.500.000,- 2.500.000,- 2.000.000,- 2.500.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 1.500.000,- 2.500.000,- 2.500.000,-
c.Petugas Administrasi
d.Sopir Ambulans
e.Petugas Loundry
f.Cleaning Service
g.Satpam/Security OB OB OB OB OB 1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- II. HONORARIUM
1. 1.Petugas yang direkrut dan dikontrak khusus untuk penanggulangan bencana wabahCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah
a.Petugas Laundry
b.Cleaning Service
c.Satpam/Security
d.Petugas Pemusnah Limbah Medis
1. 2.Tenaga kesehatan yang direkrut dan dikontrak khusus untuk penanggulangan bencana wabahCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Daerah
a.Dokter
b.Perawat/Bidan
c.Petugas Gizi/Nutrisionis
d.Analis Labor
e.Sanitarian
f.Tenaga Kesehatan Masyarakat
g.Apoteker
h.Tenaga Teknis Kefarmasian
i.Elektromedis
j.Radiografer
k.Unit Sterilisasi Sentral
l.Rekam Medis OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB 2.500.000,- 2.500.000,- 2.500.000,- 2.500.000,- 6.000.000,- 3.900.000,- 3.900.000,- 3.900.000,- 3.900.000,- 3.900.000,- 3.900.000,- 3.900.000,- 3.900.000,- 3.900.000,- 3.900.000,- 3.900.000,- III. UANG SAKU
1. 1.Petugas pengawasan pada daerah perbatasan
2. 2.Petugas pengamanan
3. 3.Petugas jaringan komunikasi informatika
4. 4.Petugas patroli
5. 5.Petugas logistik
6. 6.Petugas penyemprotan disinfektan
7. 7.Petugas posko penanganan bencana wabahcorona virus disease 2019 (covid- 19) OH OH OH OH OH OH OH 175.000,- 175.000,- 175.000,- 175.000,- 175.000,- 175.000,- 175.000,- IV. SANTUNAN KEMATIAN
8. 1.Petugas Di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Rujukan Dan Laboratorium
a.Brankarman
b.Sopir Ambulans
c.Petugas Pemulasaran Jenazah
d.Petugas Loundry
e.Cleaning Service
f.Satpam/Security
g.Petugas Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,- GUBERNUR SUMATERA BARAT, IRWAN PRAYITNO

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…