Sistematika penulisan pada peraturan ini sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pinjaman Bab III Penatausahaan Pinjaman Bab IV Monitoring dan Evaluasi Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah: Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 teritang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 0. Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara | Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor . 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646): 0. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 . Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286): , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang . Nomor ” 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun “2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia), sebagaimana telah diubah beberapa kali 571 V. a 2. 3. N4. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ' | Nomor 5679 ): | 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan | Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340 ), |
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah dan atau unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasan prinsip efisiensi dan produktifitas. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah Rumah Sakit Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD secara penuh. Pola Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD yang selanjutnya disebut PPK- BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik - praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka - memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Balai 1 Unit pelayanan kesehatan adalah Balai / Unit pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan sebagai PPK-BLUD secara penuh. Pimpinan PPK-BLUD adalah Pimpinan PPK-BLUD Rumah Sakit Daerah dan Balai / Unit pelayanan kesehatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pinjaman PPK-BLUD yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan PPK-BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga PPK- BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara Rumah Sakit Daerah dan Balai / Unit pelayanan kesehatan sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman. Rencana. Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan | Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. n| yang diperlukan untuk melaksanakannya. | :
Pinjaman oleh RSD dan Balai/Unit pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan kepada :
Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis transparan, dan bertanggungjawab sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. | | | |
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah : ||
| Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka panjang : a. b. Kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan: | Saldo kas dan setara kas RSD dan Balai/Unit pelayanan kesehatan tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan yang dimaksud: Jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan dilakukan tidak melebihi 7596 (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan RSD dan Balai/Unit pelayanan kesehatan tahun sebelumnya: Rasio kemampuan keuangan BLUD untuk mengembalikan pinjaman/ utang paling sedikit 2,5 (dua koma lima): dan c. d. Pemanfaatan pinjaman hanya untuk pengeluaran investasi/ modal. e.
Kewajiban pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 8 ayat (2) merupakan tanggungjawab RSD dan balai/unit pelayanan kesehatan.
Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan peminjam yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman. Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: |
Membuka PDF…