DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2019

Nomor: 34
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, JABATAN, TATA KERJA, ORGANISASI NON STRUKTURAL, PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan; Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Menjadi Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 310);
9.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
7.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8.Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
9.Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
10.Kepala Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Direktur adalah seorang pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Rumah Sakit.
11.Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit.
12.Komite adalah wadah profesional non struktural yang memiliki otoritas dalam mengawal mutu pelayanan kesehatan berbasis keselamatan pasien, pengorganisasian staf medik, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya, etik dan hukum, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
13.Instalasi adalah Unit Pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit.
14.Kelompok jabatan fungsional yang selanjutnya disingkat KJF adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
15.Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
16.Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Daerah Provinsi pada Dinas.
(2)UPTD Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas :
1. a.Rumah Sakit Umum Daerah, yang terdiri dari :
  1. 1.Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Kelas B;
  2. 2.Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, Kelas B; dan
  3. 3.Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, Kelas B.
2. b.Rumah Sakit Khusus Daerah, yang terdiri dari :
  1. 1.Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Datuk Tan Pari, Kelas A; dan
  2. 2.Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat, Kelas B.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)UPTD Rumah Sakit Daerah merupakan UPTD di bidang kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)UPTD Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi terdiri dari :
1. a.Direktur;
2. b.Wakil Direktur Pelayanan, yang terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu :
  1. 1.Bidang Pelayanan Medis, yang terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu : a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medis; dan b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medis.
  2. 2.Bidang Pelayanan Keperawatan, yang terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu : a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan; dan b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.
  3. 3.Bidang Pelayanan Penunjang Medis, yang terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu : a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Penunjang Medis; dan b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Penunjang Medis.
3. c.Wakil Direktur Keuangan, yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :
  1. 1.Bagian Perencanaan dan Anggaran, yang terdiri dari 2 (dua) sub bagian, yaitu : a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  2. 2.Bagian Perbendaharaan Dan Akuntansi, yang terdiri dari 2 (dua) sub bagian, yaitu : a) Sub Bagian Perbendaharaan, Mobilisasi Dana dan Verifikasi; dan b) Sub Bagian Akuntansi dan Aset.
4. d.Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia, yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :
  1. 1.Bagian Umum, yang terdiri dari 2 (dua) sub bagian, yaitu : a) Sub Bagian Tata Usaha, Pemasaran dan Hubungan Masyarakat; dan b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  2. 2.Bagian Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, yang terdiri dari 2 (dua) sub bagian, yaitu : a) Sub Bagian Kepegawaian; dan b) Sub Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.
5. e.SPI.
6. f.Komite.
7. g.Instalasi.
8. h.KJF.
(2)Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir terdiri dari :
1. a.Direktur
2. b.Wakil Direktur Pelayanan, yang terdiri dari dari 3 (tiga) bidang, yaitu :
  1. 1.Bidang Pelayanan Medis, yang terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu : a) Seksi Perencanaan dan pengembangan Pelayanan Medis; dan b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medis.
  2. 2.Bidang Pelayanan Keperawatan, yang terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu : a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan; dan b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.
  3. 3.Bidang Pelayanan Penunjang, yang terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu : a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Penunjang; dan b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Penunjang.
3. c.Wakil Direktur Keuangan, yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :
4. a.Bagian Perencanaan dan Anggaran, yang terdiri dari 2 (dua) sub bagian, yaitu : a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. c) Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi, yang terdiri dari 2 (dua) sub bagian, yaitu : a) Sub Bagian Perbendaharaan, Mobilisasi Dana dan Verifikasi; dan b) Sub Bagian Akuntansi dan Aset.
5. d.Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia, yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :
  1. 1.Bagian Umum, yang terdiri dari 2 (dua) sub bagian, yaitu : a) Sub Bagian Tata Usaha, Pemasaran Dan Hubungan Masyarakat; dan b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  2. 2.Bagian Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, yang terdiri dari 2 (dua) sub bagian, yaitu : a) Sub Bagian Kepegawaian; dan b) Sub Bagian Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian.
6. e.SPI.
7. f.Komite.
8. g.Instalasi.
9. h.KJF.
(2)Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Rumah Umum Daerah Pariaman terdiri dari:
1. a.Direktur.
2. b.Wakil Direktur Pelayanan, yang terdiri dari dari 3 (tiga) bidang, yaitu :
  1. 1.Bidang Pelayanan Medis, yang terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu : a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Medis; dan b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medis.
  2. 2.Bidang Pelayanan Keperawatan, yang terdiri dari 2(dua) seksi, yaitu : a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Keperawatan; dan b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.
  3. 3.Bidang Pelayanan Penunjang Medis, yang terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu : a) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pelayanan Penunjang Medis; dan b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Penunjang Medis.
3. c.Wakil Direktur Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu :
  1. 1.Bagian Umum, yang terdiri dari 2 (dua) sub bagian, yaitu : a) Sub Bagian Tata Usaha, Pemasaran dan Hubungan Masyarakat; dan b) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
  2. 2.Bagian Sumber Daya Manusia, yang terdiri dari 2 (dua) sub bagian, yaitu: a) Sub Bagian Kepegawaian; dan b) Sub Bagian Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi.
  3. 3.Bagian Keuangan, yang terdiri dari 2 (dua) sub bagian, yaitu : a) Sub Bagian Perbendaharaan; dan b) Sub Bagian Akutansi dan Aset.
4. d.SPI.
5. e.Komite.
6. f.Instalasi.
7. g.KJF.
(2)Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Datuk Tan Pari terdiri dari :
1. a.Direktur.
2. b.Wakil Direktur Pelayanan, yang terdiri dari dari 3 (tiga) bidang, yaitu :
  1. 1.Bidang Pelayanan Medis, yang terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu : a) Seksi Pengendalian Mutu dan Pengembangan; dan b) Seksi Ketenagaan, Etik dan Profesi.
  2. 2.Bidang Keperawatan, yang terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu : a) Seksi Pengendalian Mutu dan Asuhan Keperawatan; dan b) Seksi Ketenagaan, Etik dan Profesi.
  3. 3.Bidang Penunjang, yang terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu : a) Seksi Penunjang Medis; dan b) Seksi Penunjang Non Medis.
3. c.Wakil Direktur Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan, yang terdiri dari dari 3 (tiga) bagian, yaitu :
  1. 1.Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, yang terdiri dari 2 (dua) sub bagian, yaitu : a) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan b) Sub Bagian Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.
  2. 2.Bagian Umum, yang terdiri dari 2 (dua) sub bagian, yaitu : a) Sub Bagian Tata Usaha, Aset dan Perlengkapan; dan b) Sub Bagian Pemasaran Organisasi, Hubungan Masyarakat dan Hukum.
  3. 3.Bagian Keuangan, yang terdiri dari 2 (dua) sub bagian, yaitu : a) Sub Bagian Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan; dan b) Sub Bagian Akuntansi, Verifikasi dan Perbendaharaan.
4. d.SPI.
5. e.Komite.
6. f.Instalasi.
7. g.KJF.
(2)Struktur organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Datuk Tan Pari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :
1. a.Direktur;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan Medis;
4. d.Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan;
5. e.Seksi Pelayanan Keperawatan;
6. f.SPI;
7. g.Komite;
8. h.Instalasi; dan
9. i.KJF.
(2)Struktur organisasi Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

JABATAN

Pasal 9

(1)Jabatan Direktur merupakan jabatan fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.
(2)Jabatan Wakil Direktur merupakan jabatan Eselon III.a atau jabatan Administrator.
(3)Jabatan Kepala Bidang dan Kepala Bagian merupakan jabatan Eselon III.b atau jabatan Administrator.
(4)Jabatan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan jabatan Eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, SPI, Komite, Instalasi, dan KJF berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Rumah Sakit, serta instansi lain di luar Rumah Sakit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Rumah Sakit Daerah bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(3)Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
(4)Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(5)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(6)Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kesehatan.

BAB VII

ORGANISASI NON STRUKTURAL

Pasal 11

(1)SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur dengan Keputusan Direktur.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…