Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bab III Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
GUBERNUR SUMATERA BARAT PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128 ); 7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. 4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 5. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. 7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 10. Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu. BAB II URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Badan
(1) Badan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian Daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan administrasi Badan; b. perumusan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN; c. pelaksanaan kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang kebijakan formasi, sistem informasi, mutasi, pengembangan karier, pembinaan, kesejahteraan dan fasilitasi profesi ASN; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Badan (1) Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan; b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan Daerah; c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang manajemen kepegawaian Daerah; d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan manajemen kepegawaian Daerah; e. memfasilitasi pelaksanaan program kesekretariatan, formasi dan informasi, kepangkatan pemindahan dan pensiun, jabatan dan kinerja ASN, pembinaan dan kesejahteraan. f. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan; g. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah Badan serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan; h. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis manajemen kepegawaian Daerah; i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. (3) Kepala Badan, membawahi : a. Sekretariat; b. Bidang Formasi dan Informasi; c. Bidang Kepangkatan, Pemindahan dan Pensiun; d. Bidang Jabatan dan Kinerja ASN; e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan; f. UPT; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional; (4) sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (6) UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bagian Ketiga Sekretariat
(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Badan; b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan; dan c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi : a. menyelenggarakan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan; b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan; c. menyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian dan penataan kepegawaian di lingkungan Badan; d. menyelenggarakan pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan; e. menyelenggarakan pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah di lingkungan Badan; f. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan; g. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan; dan h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang; i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. (4) Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Program. (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertaggung jawab kepada Sekretaris.
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; b. pelaksanaan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan; dan c. pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian; b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan; c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Badan; d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan; e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset; f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan; g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan; i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Badan; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; dan b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan; (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan; c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan; d. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan; e. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi; f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan; g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Badan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Program. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program; b. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan; dan c. pelaksanaan penyusunan bahan hasil evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program; b. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan; c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan; d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program; e. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah Badan serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan; f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Badan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Bagian Keempat Bidang Formasi dan Informasi
(1) Bidang Formasi dan Informasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi penyusunan formasi, pengadaan, penataan pegawai dan ikatan dinas serta pengelolaan tata naskah, data dan informasi Pegawai ASN. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Formasi dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang formasi dan pengadaan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang tata naskah; dan c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang data dan informasi. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi : a. merumuskan kebijakan penyusunan formasi dan pengadaan, tata naskah, data dan informasi ASN; b. menyusun dan mengkoordinasikan formasi ASN; c. pengelolaan dan penyelenggaraan pengadaan ASN; d. pengelolaan dokumentasi, tata naskah dan arsip aktif pegawai ASN; e. merencanakan pengembangan sistem informasi pegawai ASN. f. pengelolaan fasilitas computer assisted test; g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan penyusunan formasi dan pengadaan, tata naskah, data dan informasi pegawai ASN dengan unit terkait; h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Badan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. (4) Bidang Formasi dan Informasi membawahi : a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan; b. Sub Bidang Tata Naskah; dan c. Sub Bidang Data dan Informasi. (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Formasi dan Informasi.
(1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Formasi dan Pengadaan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sub Bidang Formasi dan Pengadaan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang formasi dan pengadaan; dan b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang formasi dan pengadaan. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi : a. menyusun analisis kebutuhan pegawai ASN; b. menyusun rencana penataan pegawai ASN; c. menyelenggarakan seleksi pengadaan pegawai ASN; d. fasilitasi formasi dan pengadaan ikatan dinas; e. pendayagunaan hasil pendidikan dan pelatihan; f. pendayagunaan hasil pendidikan kedinasan sesuai dengan formasi dan kompetensi; g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Badan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(1) Sub Bidang Tata Naskah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Tata Naskah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Tata Naskah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata naskah; dan b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang tata naskah. (3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi : a. merencanakan pengelolaan tata naskah kepegawaian secara manual dan elektronik; b. menghimpun tata naskah kepegawaian secara manual dan elektronik; c. memfasilitasi penerbitan dan perbaikan kartu identitas pegawai; d. melayani peminjaman tata naskah kepegawaian; e. mengelola tata naskah secara manual dan elektronik; f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan badan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Membuka PDF…