DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2020

Nomor: 35
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ,

1.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3. Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5. Nomor 5601), Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 6. Indonesia Nomor 5179), Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang7. 10. Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 8. Bermotor Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 24), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9. 147), Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. Badan adalah Badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pendapatan. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pendapatan. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta 3. 4. 5. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak dibidang jasa angkutan untuk 6. kepentingan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) 7. yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di Kendaraan maupun dari luar. Badan hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan 8. kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN- KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/ atau serta penggunaannya. Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan /atau serta penggunaannya. 17. 18. 19. 20. 21. (#) Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya. Harga kosong (off the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Harga isi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor. Umur Rangka/Body adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan Rangka/ Body. Umur Motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Objek Pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat,
b.Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air, dan
c.Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
a.mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep dan mini bus,
b.mobil bus yang meliputi microbus dan bus,
c.mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck dan sejenisnya, (1

(2)
(3)
1. d.mobil roda tiga,
2. e.alat-alat berat dan alat-alat besar,
3. f.sepeda motor roda dua, dan
4. g.sepeda motor roda tiga, meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

Pasal 3

(1)Subjek PKB yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
(2)Subjek Pajak BBNKB yaitu orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (4).
(2)Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
1. a.NJKB, dan
2. b.bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

(1)NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor.
(1)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai: dan
2. b.dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.
(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan(3) BBNKB.

Pasal 6

Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (1 (satu koma tiga). Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:(2)

a.mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu),
b.sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima),
c.jeep dan minibus nilai kofisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh),
d.blind van, pick up, dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima),
e.bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu), dan
f.light truck, truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 1 (satu koma tiga) Penentuan koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran

(3)lingkungan dalam penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 7

Pengenaan PKB Angkutan Umum untuk orang ditetapkan sebesar 30 Yo

(2)
(2)(tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB. Pengenaan BBNKB Angkutan Umum untuk orang ditetapkan sebesar 30 Yo (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB. Pengenaan PKB Angkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar 60Y (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB. Pengenaan BBNKB Angkutan Umum untuk barang ditetapkan sebesar
(2)
(3)(#) 60Y6 (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 8

Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan paling tinggi sebesar 30X (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB. Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan paling tinggi sebesar 30” (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 9

(1 Pengenaan PKB Angkutan Umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan paling tinggi sebesar 20” (dua puluh persen) dari dasar pengenaan PKB. Pengenaan BBNKB Angkutan Umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan paling tinggi sebesar 20”o (dua puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB. Pengenaan PKB Angkutan Umum Barang KBL Berbasis Baterai ditetapkan paling tinggi sebesar 2546 (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB. Pengenaan BBNKB Angkutan Umum Barang KBL Berbasis Baterai (1

(3)
(4)ditetapkan paling tinggi sebesar 2546 (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
(1)

Pasal 10

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, ditetapkan berdasarkan NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar. NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor

(2)Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.

Pasal 11

NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar. (1 Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 8 lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

(2)Peraturan Gubernur ini. Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 6 lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
(3)dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…