DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2019

Nomor: 36
Tahun: 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan dalam lampiran I Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 44), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan jumlah partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2018 dimaksud;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 );

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PartaiPolitik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Menetapkan : MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Pasal I Ketentuan dalam lampiran I Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 44), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal GUBERNUR SUMATERA BARAT, IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Drs. ALWIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 36 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 36 TAHUN 2019 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK RINCIAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT A. BESARAN BANTUAN KEUANGAN SETIAP TAHUNNYA KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT HASIL PEMILU TAHUN 2019 SESUAI PERMENDAGRI 36 TAHUN 2018 NO PARTAI POLITIK KURSI SUARA SAH JUMLAH BANTUAN 1 PARTAI GERINDRA 14 476.987 Rp. 572.384.400,00 2 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 10 389.526 Rp. 467.431.200,00 3 PARTAI DEMOKRAT 10 356.566 Rp. 427.879.200,00 4 PARTAI AMANAT NASIONAL 10 346.197 Rp. 415.436.400,00 5 PARTAI GOLONGAN KARYA 8 265.184 Rp. 318.220.800,00 6 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 4 159.007 Rp. 190.808.400,00 7 PARTAI NASDEM 3 145.629 Rp. 174.754.800,00 8 PDI PERJUANGAN 3 131.523 Rp. 157.827.600,00 9 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 3 104.497 Rp. 125.396.400,00 65 2.375.116 Rp. 2.850.139.200,00 B. BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 BULAN SEPTEMBER S.D DESEMBER 2019 NO PARTAI POLITIK KURSI JUMLAH PER BULAN JUMLAH BULAN JUMLAH BANTUAN 1 PARTAI GERINDRA 14 47.698.700 4 Rp. 190.794.800,00 2 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 10 38.952.600 4 Rp. 155.810.400,00 3 PARTAI DEMOKRAT 10 35.656.600 4 Rp. 142.626.400,00 4 PARTAI AMANAT NASIONAL 10 34.619.700 4 Rp. 138.478.800,00 5 PARTAI GOLONGAN KARYA 8 26.518.400 4 Rp. 106.073.600,00 6 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 4 15.900.700 4 Rp. 63.602.800,00 7 PARTAI NASDEM 3 14.562.900 4 Rp. 58.251.600,00 8 PDI PERJUANGAN 3 13.152.300 4 Rp. 52.609.200,00 9 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 3 10.449.700 4 Rp. 41.798.800,00 65 Rp. 950.046.400,00 C. BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT HASIL PEMILU TAHUN 2019 BULAN JANUARI S/D AGUSTUS 2024. NO PARTAI POLITIK KURSI JUMLAH PER BULAN JUMLAH BULAN JUMLAH BANTUAN 1 PARTAI GERINDRA 14 47.698.700 8 Rp. 381.589.600,00 2 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 10 38.952.600 8 Rp. 311.620.800,00 3 PARTAI DEMOKRAT 10 35.656.600 8 Rp. 285.252.800,00 4 PARTAI AMANAT NASIONAL 10 34.619.700 8 Rp. 276.957.600,00 5 PARTAI GOLONGAN KARYA 8 26.518.400 8 Rp. 212.147.200,00 6 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 4 15.900.700 8 Rp. 127.205.600,00 7 PARTAI NASDEM 3 14.562.900 8 Rp. 116.503.200,00 8 PDI PERJUANGAN 3 13.152.300 8 Rp. 105.218.400,00 9 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 3 10.449.700 8 Rp. 83.597.600,00 65 Rp.1.900.092.800,00 GUBERNUR SUMATERA BARAT, IRWAN PRAYITNO

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…