DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2020

Nomor: 37
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan aman covid-19 (Umum, Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan / atau Institusi Pendidikan, Pelaksanaan Aktifitas Bekerja di tempat kerja, Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, Pelaksanaan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Budaya, Pelaksanaan Penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang) Hak dan Kewajiban Penduduk Dalam Pelaksanaan PTNBPA Covid-19, Sumber Daya Penanganan Covid-19, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Sanksi, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mensinergikan dengan keberlangsungan perekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Barat,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Barat: Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646): Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273): Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723): Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601): Undang-Undang Nomor & Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373), Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran 10, 11. 12. 13. 14, 15. 16. Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447), Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannyaj, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah: MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat Barat.
3.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Barat.
4.Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid- 19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media. 5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten/Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) yang dibentuk oleh Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
6.Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 yang selanjutnya disingkat PTNBPA COVID- 19 adalah pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk memutus rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
7.Salam sambah adalah mensedekapkan kedua tangan di depan dada dalam keadaan berdiri untuk menghormati/menghargai keberadaan orang lain dalam hubungan sosial pada suatu pertemuan.
8.Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Sumatera Barat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. b C. d

(2)
(3)pelaksanaan PTNBPA COVID-19, hak, kewajiban penduduk dalam PTNBPA COVID-19, sumber daya penanganan COVID-19, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan sanksi.

BAB II

PELAKSANAAN PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19

Pasal 3

Dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, diberlakukan PTNBPA COVID-19 di wilayah Sumatera Barat. PTNBPA COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilaksanakan untuk membudayakan perilaku disiplin sosial pada aktivitas luar rumah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Sumatera Barat yaitu kewajiban:
1. a.melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dalam beraktivitas:
2. b.menggunakan masker di luar rumah, menjaga jarak (physical distancing) di semua tempat paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter, dan
3. d.membiasakan “salam sambah” dengan tidak melakukan kontak fisik dan/atau berjabat tangan. Aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PTNBPA COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau e. (1
(4)
(2)
(4)
(1)institusi pendidikan,
1. b.aktivitas bekerja di tempat kerja: C. kegiatan keagamaan di rumah ibadah, d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum,
2. e.Kegiatan sosial dan budaya, dan
3. f.pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PTNBPA COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati/Walikota.

Pasal 4

Kegiatan pembelajaran dan aktivitas pelayanan administrasi di sekolah dan/atau institusi pendidikan dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 ayat (2). Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan aktivitas pelayanan administrasi di sekolah dan/atau institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan aktivitas pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh secara daring. Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Daerah Provinsi diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah di luar kewenangan Daerah Provinsi diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota. (l

Pasal 5

Institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), meliputi: a. lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan: lembaga penelitian, lembaga pembinaan: dan dp AD lembaga sejenisnya,

Pasal 6

Dalam pelaksanaan PTNBPA COVID-19, penanggung jawab satuan sekolah dan/atau institusi pendidikan wajib:

a.memastikan terlaksananya perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
b.Melaksanakan upaya pencegahan penyebaran COVID- 19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan secara berkala dengan cara :
1. 1.membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah dan/atau institusi pendidikan: dan
2. 2.menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 7

(1)Aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)Pelaksanaan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pelaksanaan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
(3)Pimpinan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
1. a.memastikan terlaksananya perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2):
2. b.menyediakan pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit, ruang karantina, dan petugas kesehatan di area perkantoran: melaksanakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja secara berkala dengan cara: 1. 2. 10. 11. membersihkan lingkungan tempat kerja: melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat kerja, melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit: mengatur jumlah pekerja dan jarak antrian masuk ke tempat kerja dengan pemberian tanda di lantai. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja: pemasangan pembatas atau tabir transparan bagi pekerja yang melayani pelanggan, melarang setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain: a) penderita tekanan darah tinggi: b) pengidap penyakit jantung, c) pengidap diabetes, d) penderita penyakit paru-paru, e) penderita kanker: f) ibu hamil, dan g) usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun. bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat, menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja, menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja, 3, 4. 5. 6. 7. 8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/
(1)
(2)
(3)himbauan pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja,

Pasal 8

Penanggungjawab restoran/rumah makan/ usaha sejenis wajib:

a.mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrean paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan,
b.menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan,
c.menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian,
d.memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar:
e.melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan,
f.menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai,
g.melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas, dan
h.mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja. Penanggungjawab hotel wajib melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel, Pemilik dan/atau penyedia jasa, serta pimpinan tempat kerja konstruksi wajib:
a.menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek,
b.menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai:
c.melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek. Bagan Keempat Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 9

Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah adalah yang berada di kawasan/lingkungan yang aman dari COVID-19 yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid-19 dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud.

Pasal 10

Kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (2).

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…