DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017

Nomor: 39
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bab III Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
7.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5.Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
7.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8.Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerja sama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerja sama Dunia Usaha.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kerja sama investasi daerah dan fasilitasi kerja sama dunia usaha;
2. b.pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, kerja sama investasi daerah dan fasilitasi kerja sama dunia usaha;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, kerja sama investasi daerah dan fasiltasi kerja sama dunia usaha;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, kerja sama investasi daerah dan fasilitasi kersama dunia usaha; dan
5. e.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 3

(1)Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
2. b.menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
3. c.menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. d.menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana kerja di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. e.menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
6. f.menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
7. g.menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. h.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Kepala Dinas, membawahi :
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. c.Bidang Promosi Penanaman Modal;
4. d.Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistim Informasi Penanaman Modal;
5. e.Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
6. f.Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
7. g.UPT Dinas; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(6)UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
2. b.penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
3. c.penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. b.melaksanakan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. c.melaksanakan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4. d.melaksanakan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. e.melaksanakan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
6. f.melaksanakan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7. g.melaksanakan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
(4)Sekretariat, membawahi :
1. a.Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
2. b.Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan;
(5)Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Program dan Keuangan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan keuangan; dan
2. b.pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan program dan keuangan di lingkungan Dinas.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Program dan Keuangan;
2. b.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Program dan Keuangan;
3. c.menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
4. d.menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
5. e.menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
6. f.menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
7. g.menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
8. h.menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
9. i.menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
10. j.menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
11. k.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Tata Usaha dan Perlengkapan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Usaha dan Perlengkapan; dan
2. b.pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Tata Usaha dan Perlengkapan di lingkungan Dinas;
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Usaha dan Perlengkapan;
2. b.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
3. c.menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
4. d.menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
5. e.menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
6. f.menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
7. g.menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
8. h.melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, kebersihan kantor dan lingkungan, usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris, menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
9. i.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 7

(1)Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Penanaman Modal, Deregulasi Penanaman Modal dan Pemberdayaan Usaha.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Penanaman Modal;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Deregulasi Penanaman Modal; dan
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Usaha.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.pelaksanaan penyusunan pedoman dan rencana kerja seksi Perencanaan Penanaman Modal;
2. b.pelaksanaan perumusan kebijakan teknis seksi Perencanaan Penanaman Modal;
3. c.pelaksanaan pengumpulan data, analisa dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di daerah
4. d.pelaksanaan analisa potensi sumber daya daerah dalam mengembangkan peluang usaha/ investasi di daerah;
5. e.penyiapan bahan perumusan potensi unggulan dan skala prioritas daerah;
6. f.pelaksanaan analisa pengembangan sarana dan prasarana penunjang penanaman modal di daerah;
7. g.pelaksanaan pengumpulan bahan dan pembuatan peta penanaman modal di daerah;
8. h.penyiapan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal;
9. i.pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan tugas; dan
10. j.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan.
(4)Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal membawahi :
1. a.Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
2. b.Seksi Deregulasi Penanaman Modal; dan
3. c.Seksi Pemberdayaan Usaha.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Pasal 8

(1)Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perencanaan Penanaman Modal.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Penanaman Modal;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Penanaman Modal; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Penanaman Modal.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di Daerah berdasarkan sektor usaha;
2. b.melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal di Daerah berdasarkan wilayah;
3. c.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan penanaman modal;
4. d.menyiapkan bahan perumusan pengusulan bidang usaha yang dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;
5. e.menyiapkan data publikasi pengembangan potensi Daerah;
6. f.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan penanaman modal;
7. g.menyiapkan bahan pengusulan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
8. h.menyiapkan bahan pembuatan peta potensi penanaman modal di daerah;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 9

(1)Seksi Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Deregulasi Penanaman Modal;
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Deregulasi Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Deregulasi Penanaman Modal;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Deregulasi Penanaman Modal; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Deregulasi Penanaman Modal.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.melakukan penyusunan pedoman dan rencana kerja seksi Deregulasi Penanaman Modal;
2. b.merumuskan kebijakan teknis seksi Deregulasi Penanaman Modal;
3. c.melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan deregulasi/kebijakan penanaman modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
4. d.melakukan investasi, identifikasi dan evaluasi kebijakan di bidang penanaman modal;
5. e.menyiapkan bahan rumusan kebijakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
6. f.menyiapkan bahan rumusan kebijakan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
7. g.menelaah serta penyajian data dan informasi kebijakan penanaman modal daerah provinsi;
8. h.melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 10

(1)Seksi Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Seksi Pemberdayaan Usaha.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Seksi Pemberdayaan Usaha;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Seksi Pemberdayaan Usaha; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Seksi Pemberdayaan Usaha.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi : a.melakukan penyusunan pedoman dan rencana kerja seksi Pemberdayaan Usaha; b.merumuskan kebijakan teknis seksi Pemberdayaan Usaha;
1. c.melakukan pengumpulan data dan analisis pelaku usaha mikro, kecil menengah, besar dan koperasi; d.menyiapkan bahan fasilitasi kemitraan usaha mikro, menengah dan koperasi untuk melakukan kemitraan dengan usaha besar;
2. e.menyiapkan bahan pembinaan usaha mikro, menengah dan koperasi untuk melakukan kemitraan dengan usaha besar;
3. f.menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan usaha;
4. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 11

(1)Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Promosi Penanaman Modal, Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal dan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.menyusun dan pengembangan kebijakan atau strategi promosi penanaman modal di Daerah;
2. b.merencanakan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri; dan
3. c.menyusun bahan sarana dan prasarana promosi.
(4)Bidang Promosi Penanaman Modal membawahi :
1. a.Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
2. b.Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
3. c.Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…