DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 26 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Standar Analisa Belanja Umum Bab III Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Belanja Kegiatan; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); GUBERNUR SUMATERA BARAT 5. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR ANALISA BELANJA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2.Standar Belanja Umum adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan analisa proses kegiatan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan, secara umum dapat digunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan merupakan akumulasi obyek belanja kegiatan yang ditetapkan sebagai belanja kegiatan.

Pasal 2

(1)Pengaturan Standar Belanja Umum dimaksudkan sebagai pedoman OPD dalam menentukan besaran belanja maksimal kegiatan berdasarkan proses, sub proses, kebutuhan belanja dan batasan belanja maksimal setiap kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD;
(2)Penerapan Standar Analisa Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, dengan pembakuan proses, sub proses, jenis belanja maupun besaran belanja.
(3)Pembakuan proses, sub proses, jenis belanja dan besaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikurangi dan tidak dapat ditambah, kecuali diamanatkan dalam masing-masing Standar Belanja Kegiatan.

BAB II

STANDAR ANALISA BELANJA UMUM

Pasal 3

(1)Standar Analisa Belanja Umum dibatasi pada Standar Analisa Belanja yang berlaku umum untuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh seluruh OPD.
(2)Standar Analisa Belanja Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menghitung belanja keluaran kegiatan yang mempunyai kesamaan kerja dalam proses, sub proses, kebutuhan belanja dan batasan belanja yang dapat dipergunakan oleh setiap OPD.

Pasal 4

(1)Setiap OPD dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran harus mengacu pada Standar Analisa Belanja Umum.
(2)Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan satu Standar Analisa Belanja Umum.
(3)Dalam hal kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah terdiri dari gabungan beberapa kegiatan yang diatur dalam standar belanja dan bukan merupakan satu kesatuan proses, dapat menggunakan lebih dari satu standar belanja setelah dilakukan pencermatan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Standar Analisa Belanja Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 26 Januari 2017 GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 26 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, dto ALI ASMAR BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR: 4 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 4 TAHUN 2017 TANGGAL : 26 JANUARI 2017 TENTANG : STANDAR ANALISA BELANJA UMUM MONITORING EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN Diskripsi : Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi perangkat daerah untuk melihat secara dekat dan mengevaluasi program dan kegiatan teknis yang telah dilakukan untuk mengendalikan agar program dan kegiatan OPD tersebut dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan. Standar ini diperuntukkan pada Program 06 program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Tujuan : untuk melakukan monitoring dan evaluasi program pada setiap OPD oleh OPD yang bersangkutan NO PROSES SUB PROSES KEBUTUHAN BELANJA BATASAN BELANJA 1 2 3 4 5 1 Persiapan Rapat koordinasi Hidangan rapat 1 kl 4 bl x 25 org Penyusunan Alat tulis kantor 2 paket c Instrumen Penggandaan 2 paket c 2 Pelaksanaan Monitoring Hidangan rapat 3 kl x 4 bl x 25 org Rapat hasil monitoring Standar Belanja Tambahan Pasca Pelaksanaan Ekpose /Bimtek hasil monitoring Honor narasumber ekspose 2 Oj Honor nasumber bimtek 2 Oj Honor Instruktur bimtek 6 ojpl x jml hr x angktn Penggantian transport peserta PNS OPD Prov maksimal 30 peserta Penggantian transport peserta Non PNS Sesuai zona Penggantian transport peserta PNS Kab/ Kota Tanpa SPPD Hidangan di Gedung pemerintah peserta + panitia + Narasumber Bahan / materi 25 lbx4 materi x40 org Moderator 4 os x even Seminar kit 30 org Cetak hasil monitoring sesuai kebutuhan Monitoring OPD Monitoring Perjalanan luar daerah 3 org x 1 kl yg memiliki UPTD/ Kantor Pelayanan di Luar Daerah Monitoring pada dinas Perjalanan dalam daerah 2 org x 2 kali SABU 001 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN ( Semesteran, Prognosis, dan akhir tahun ) Diskripsi : Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan status perkembangan pengelola keuangan dari organisasi perangkat daerah yang bersangkutan atau laporan pertanggungjawaban. Tujuan : Menghasilkan laporan OPD ( laporan bulanan, triwulan , semesteran, prognosis, dan laporan akhir tahun). NO PROSES SUB PROSES KEBUTUHAN BELANJA BATASAN BELANJA 1 2 3 4 5 1 Persiapan Koordinasi,kompilasi Hidangan rapat 1 kl x 12b lx 25 org data realisasi keuangan,bulanan, triwulan ATK 5 paket B semesteran,tahunan Penggandaan 7 paket B 2 Penyusunan laporan laporan bulanan, triwulan Penggandaan Laporan 4 paket B semesteran,tahunan Prognosis, tahunan Cetak Laporan sesuai kebutuhan Cetak map untuk SPJ sesuai kebutuhan Standar Belanja Tambahan Pengumpulan Data Pengumpulan Data Perjalanan dalam daerah 2 org x 2 kl x kab/ kota Pengumpulan data Pengumpulan data Perjalanan dinas luar daerah 2 kl x 1 org (UPTD Luar Daerah) UPTD Luar Daerah PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA OPD Diskripsi : Penyusunan laporan merupakan kegiatan untuk melaporkan Kinerja Program Kegiatan dari organisasi perangkat daerah yang bersangkutan atau laporan kinerja. Tujuan : Untuk menyusun laporan kinerja OPD (LAKIP, KONSEP LKPJ, KONSEP LPPD) NO PROSES SUB PROSES KEBUTUHAN BELANJA BATASAN BELANJA 1 2 3 4 5 1 Persiapan Kompilasi data realisasi ATK 4 paket B keuangan sd akhir tahun Penggandaan 4 paket B dan realisasi fisik s.d akhir tahun Penyusunan LAKIP Penggandaan 4 paket B Koordinasi Hidangan rapat untuk Biro 5 kali x 25 org Hidangan rapat untuk 15 kali x 25 org Badan / Dinas 2 Pelaksanaan Penyusunan laporan Cetak laporan sesuai kebutuhan SABU 002 SABU 003 WORKSHOP – RAPAT KERJA Diskripsi : Merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali para peserta dengan kemampuan yang diharapkan sekaligus juga menghasilkan sesuatu karya yang berkaitan dengan tujuan kegiatan tersebut. Titik berat kegiatan ini adalah pada lokasi di luar lokasi pelatihan yang biasanya atau di lokasi yang mencerminkan kondisi sebenarnya dengan tujuan agar pikiran menjadi lebih terbuka dan ide dapat muncul dengan berhadapan dengan lingkungan tersebut serta munculnya karya yang sesuai atau berhubungan dengan tujuan kegiatan tersebut. Tujuan : Merupakan forum untuk memperoleh masukan, rekomendasi dan solusi dari sebuah permasalahan NO PROSES SUB PROSES KEBUTUHAN BELANJA BATASAN BELANJA 1 2 3 4 5 1 Persiapan Koordinasi Hidangan rapat 5k x 20 org penyiapan bahan Alat tulis 1 Peket A Penggandaan 1 Peket A 2 Pelaksanaan Workshop Honor narasumber 4 Oj Honor moderator 4 Ok Honor peserta 50 peserta Seminar kit 50 orang Hidangan di hotel bintang ** atau *** Peserta + panitia + narasumber Gedung pemerintah Peserta + panitia + narasumber Bahan / materi 10 lb x 50 peserta x 4 materi Standar Belanja Tambahan Pelaksanaan Narasumber Reputasi Akomodasi narasumber sesuai kebutuhan Nasional / Daerah Transpotasi narasumber sesuai kebutuhan Penyusun Makalah Honor penyusun makalah sesuai kebutuhan Khusus penerbitan cetak SKA 10.000 lbr SKA automasi ATK toner pertemuan 60 org x 2 kali SOSIALISASI BAGI PNS, PETUGAS ATAU YANG DISETARAKAN Diskripsi : Berbagai kegiatan untuk meningkatkan pemahaman atas topik tertentu, pencerahan produk hukum, perluasan wawasan Sosialisasi, dan sebagainya baik menuntut keahlian atau tidak untuk PNS yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan PNS. Tujuan : Menambah wawasan/ pengetahuan dan bekal keterampilan terbatas untuk melaksanakan tugas tertentu. NO PROSES SUB PROSES KEBUTUHAN BELANJA BATASAN BELANJA 1 2 3 4 5 1 Persiapan Rapat persiapan Hidangan rapat 5 kl x 2 bl x 25 org 2 Pelaksanaan Pelaksanaan SBU 004 SBU 005 Sosialisasi Sosialisasi Honor Narasumber 4 OJ /hari Honor moderator 4 OS / hari Penggantian transportasi sosialisasi jumlah peserta Hidangan pertemuan Menginap di balai pelatihan Peserta + panitia + narasumber Menginap di hotel bintang ** Peserta x hari Gedung Pemerintah Provinsi Peserta + panitia + narasumber di Ibukota Kabupaten Peserta + panitia + narasumber di Kecamatan Peserta + panitia + narasumber Sewa Tempat di masyarakat sesuai kebutuhan Penggandaan materi 10 lb /org / materi Cetak sesuai kebutuhan Perjalanan dinas pelaksanaan 4 org x 2 hr x kab/ kota Standar Belanja Tambahan 1 Pelaksanaan Narasumber dari pusat Honor Narasumber 4 Oj Akomodasi Narasumber sesuai kebutuhan Tranportasi Narasumber sesuai kebutuhan GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto IRWAN PRAYITNO

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…