DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada: a. PNS dan Calon PNS; b. Pejabat Negara; c. Pimpinan dan Anggota DPRD; d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan f. PPPK

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.Pejabat Negara;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
5. e.Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
6. f.PPPK.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan. sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan pengahasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(4)Tunjangan Hari Raya bagi:
1. a.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. sebesar tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(5)Tunjangan Hari Raya sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan. sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian Tunjangan Hari Raya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.
(4)Dalam hal penghasilan Bulan Maret sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(5)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.
(6)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.
(7)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2024.

Pasal 6

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 25 Maret 2024 GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto MAHYELDI Diundangkan di Padang pada tanggal 25 Maret 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, dto HANSASTRI BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR: 4

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…