DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Menetapkan Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri SIpil Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 4 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806); 5 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 5 Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 8 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6.Pegawai Nergeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian Daerah.
9.Tugas belajar adalah penugasan secara kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai potensi dan berprestasi berdasarkan pada kebutuhan organisasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi pada Pergururan Tinggi baik dalam maupun luar negeri.
10.Tugas belajar biaya mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik dalam maupun luar negeri, yang sepenuhnya dengan biaya sendiri.
11.Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Tugas Belajar adalah komitmen strategis Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

PERENCANAAN TUGAS BELAJAR DAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

(1)Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Tugas Belajar salah satunya didasarkan pada dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai (human capital development plan) untuk mempersiapkan tenaga profesional teknis dan administratif dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi.
(2)Perencanaan pengembangan kompetensi pegawai (human capital development plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah melalui BKD.
(3)Dalam hal terdapat kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Melalui Jalur Pendidikan Tugas Belajar di luar dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai (human capital development plan), maka Perangkat Daerah dapat mengusulkan Kembali perubahan rencana pengembangan kompetensi pegawai dimaksud.

Pasal 3

(1)Program pendidikan dan disiplin ilmu yang diikuti oleh PNS yang mengusulkan Tugas Belajar ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dipandang mendesak, strategis dan spesifik.
(2)Penetapan program pendidikan dan disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Penetapan program pendidikan dan disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penetapan penunjukan perguruan tinggi lokasi Tugas Belajar.
(4)Program pendidikan Tugas Belajar meliputi jenjang pendidikan sebagai berikut:
1. a.diploma III;
2. b.diploma IV;
3. c.strata satu (S1);
4. d.program profesi;
5. e.strata dua (S2);
6. f.program spesialis
7. g.program sub spesialis; dan
8. h.strata tiga (S3).

BAB III

PERSYARATAN, PENYELENGGARAAN, SELEKSI DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

(1)Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi:
1. a.persyaratan umum; dan
2. b.persyaratan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.berstatus PNS aktif;
2. b.memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
3. c.program studi yang akan ditempuh sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
4. d.Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. e.program studi di luar negeri yang akan diikuti merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
6. f.memperoleh izin kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi program Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
7. g.mengajukan permohonan mengikuti Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
8. h.memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang :
9. i.memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat baik;
10. j.tidak sedang :
  1. 1.dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
  2. 2.menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau disiplin berat; atau
  3. 3.menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
11. k.tidak pernah:
  1. 1.dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  2. 2.dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun; atau;
  3. 3.dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
12. l.lulus seleksi administrasi yang dilakukan oleh tim seleksi penetapan Tugas Belajar terhadap kelengkapan dan keabsahan yang dipersyaratkan;
13. m.lulus seleksi administrasi pemetaan potensi pegawai dengan memperoleh nilai minimal 62 (enam puluh dua) bagi pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari APBD; dan
14. n.lulus seleksi akademik yang dilaksanakan perguruan tinggi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.untuk jenjang pendidikan program diploma III/sederajat dan diploma IV/sarjana dengan ketentuan:
  1. 1.pendidikan minimal SLTA/sederajat yang telah diakui dalam administrasi kepegawaian yang bersangkutan;
  2. 2.pendidikan minimal diploma III/sederajat yang telah diakui dalam administrasi kepegawaian yang bersangkutan; dan/atau
  3. 3.pangkat/golongan ruang minimal pengatur muda (II/a).
2. b.untuk jenjang pendidikan program magister atau pendidikan profesi, dengan ketentuan:
  1. 1.pendidikan minimal diploma IV/sarjana yang telah diakui dalam administrasi kepegawaian yang bersangkutan; dan
  2. 2.pangkat/golongan ruang minimal penata muda (III/a);
3. c.untuk jenjang pendidikan program doktoral, dengan ketentuan:
  1. 1.pendidikan minimal S-2 yang telah diakui dalam administrasi kepegawaian yang bersangkutan; dan
  2. 2.pangkat/golongan ruang minimal penata muda Tingkat I (III/b).

Pasal 5

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan:

a.penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
b.memiliki akreditasi paling kurang:
1. 1.B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
2. 2.C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan menteri; dan
c.diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan tinggi bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 6

(1)Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
(2)Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.perguruan tinggi negeri;
2. b.perguruan tinggi kedinasan; dan
3. c.perguruan tinggi swasta.
(3)Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sesuai ketentuan perundang- undangan.
(4)Program studi di luar negeri yang akan diikuti merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 7

PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti seleksi dari Kepala BKD dengan mempertimbangkan perencanaan dan proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Seleksi calon PNS yang menerima Tugas Belajar meliputi :
1. a.seleksi internal; dan
2. b.seleksi eksternal.
(2)Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi penetapan Tugas Belajar.
(3)Tim seleksi penetapan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tim seleksi penetapan Tugas Belajar PNS yang dibiayai APBD.
(4)Keanggotaan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unit kerja yang membidangi:
1. a.kepegawaian;
2. b.pendidikan dan pelatihan
3. c.keuangan;
4. d.perencanaan;
5. e.pengawasan; dan
6. f.organisasi
(5)Tim seleksi penetapan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
(6)Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut.
1. a.Melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan dan berkas- berkas yang diajukan; dan
2. b.menetapkan peserta Tugas Belajar yang lulus seleksi internal.
(7)Seleksi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seleksi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan seleksi penerimaan mahasiswa.

Pasal 9

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a dilakukan dengan melampirkan berkasberkas yang diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.PNS mengajukan permohonan kepada kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan persyaratan dalam Peraturan Gubernur ini.
b.kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja mengajukan usulan kepada Gubernur c.q. Kepala BKD dengan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
1. 1.permohonan dari PNS yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar kepada Gubernur cq. Kepala BKD dengan mencantumkan jenis Tugas Belajar, jenjang pendidikan, program pendidikan, jurusan dan perguruan tinggi;
2. 2.fotokopi SK pangkat terakhir yang dilegalisir;
3. 3.fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir;
4. 4.fotokopi penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
5. 5.fotokopi sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi dan atau surat keterangan dari perguruan tinggi terkait akreditasi;
6. 6.fotokopi jadwal seleksi masuk perguruan tinggi;
7. 7.surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyatakan bahwa pendidikan yang di tempuh benar-benar sesuai rencana kebutuhan Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 10

(1)Permohonan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dapat diproses setelah memenuhi persyaratan kelengkapan berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
(2)Dalam hal permohonan yang diajukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, kepala BKD menerbitkan rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar.
(3)PNS yang telah memperoleh rekomendasi mengikuti seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendaftarkan diri pada perguruan tinggi untuk mengikuti seleksi eksternal atau ujian masuk/ujian penyaringan.
(4)Dalam hal permohonan yang diajukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, tim seleksi penetapan Tugas Belajar mengembalikan permohonan yang diajukan kepada kepala Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan/keterangan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…