DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2020

Nomor: 40
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Pelaksana dan Daya Tampung (Pelaksana PPDB, Daya Tampung), Persyaratan Calon Peserta Didik Baru (Persyaratan calon peserta didik baru SMA, Persyaratan calon peserta didik baru SMK, Persyaratan calon peserta didik baru SLB), Pelaksanaan PPDB (Jalur Pendaftaran SMA-SMK-SLB, Pengumuman Pendaftaran PPDB, Pendaftaran PPDB, Seleksi Calon Peserta Didik Baru SMA-SMK-SLB), Pengumuman Penetapan Peserta didik Baru, Daftar Ulang, PPDB Sekolah Berasrama, Sanksi, Monitoring evaluasi dan pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan lain-lain, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri Serta Sekolah Berasrama Negeri, Undang-Undang Nomor Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646): Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), 1 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 3 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): . 1 | Peraturan Gubernur PPDB 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 19: Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 4 Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670): Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambakhas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan: 5 6 7 MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SERTA SEKOLAH BERASRAMA NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera PUN Barat. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. 2 | Peraturan Gubernur PPDB 2020 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Bidang teknis adalah Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus diwilayah tertentu. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri dan Sekolah Berasrama Negeri. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut dengan PPDB adalah proses penerimaan dan seleksi calon peserta didik pada SMA, SMK dan SLB Negeri, Ijazah adalah dokumen resmi yang sah sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian satu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang terakreditasi. Surat Keterangan Lulus adalah surat keterangan tamat belajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan. Rapor adalah dokumen resmi yang sah sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar siswa oleh Satuan Pendidikan. Program paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP. Peserta Didik adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan. Seleksi adalah proses seleksi calon peserta didik berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. PPDB dalam jaringan adalah sistem yang dirancang untuk melakukan otomasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) mulai dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil seleksi berbasis waktu nyata (real time dalam jaringan). PPDB luar jaringan adalah sistem yang dirancang untuk melakukan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) mulai dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil seleksi secara manual pada satuan pendidikan. Daya tampung adalah jumlah peserta didik baru yang dapat diterima pada setiap Satuan Pendidikan. 7. 8. 9. , Zonasi adalah cakupan wilayah dan/atau area penerimaan peserta didik baru 21 jenjang SMA pada jarak tertentu. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukar dan Catatan Sipil. Program Keluarga Harapan selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. | Program Indonesia Pintar selanjutnya disebut PIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program jaminan kesehatan untuk warga Indonesia yang memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin. Jarak terdekat adalah ukuran jarak tempat tinggal calon Peserta didik dengan SMA dalam radius tertentu. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disebut SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Sumatera Barat. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Sumatera Barat. Sekolah Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disebut SLB adalah Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Sumatera Barat. 3 | Peraturan Gubernur PPDB 2020

39.Sekolah Berasrama adalah Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang peserta didiknya di asramakan pada'satuan pendidikan dilingkungan Provinsi Sumatera Barat.
31.Sekolah Luar Negeri adalah sekolah yang dilaksanakan diluar wilayah
32.Covid-19 adalah Corona Virus Disease 2019.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK dan SLB Negeri serta Sekolah Berasrama Negeri.

Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan berdasarkan asas :

a.Non -— Diskriminatif,
b.Objektif,
c.Transparan,
d.Akuntabel, dan
e.Berkeadilan.

BAB II

PELAKSANA DAN DAYA TAMPUNG

Pasal 4

PPDB dijaksanakan oleh:

a.Panitia Daerah: dan
b.Panitia Satuan Pendidikan.

Pasal 5

(1)Susunan keanggotaan Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:
1. a.penanggung jawab,
2. b.ketua pelaksana,
3. c.sekretaris: dan
4. d.seksi-seksi teknis yang dibutuhkan yang berasal dari unsur dinas.
(2)Panitia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab: menyusun petunjuk teknis pelaksanaan, menetapkan daya tampung satuan pendidikan, menetapkan jadwal PPDB, melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan para pihak, menyediakan layanan pengaduan, monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan. a. b. 4. e. £ 4 | Peraturan Gubernur PPDB 2020

Pasal 7

(1)Susunan keanggotaan Panitia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:
1. a.penanggung jawab:
2. b.ketua pelaksana, C. sekretaris: dan
3. d.seksi-seksi teknis yang dibutuhkan.
(2)Panitia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Cabang Dinas atau Bidang teknis.

Pasal 8

Panitia Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab: . menyusun panduan pelaksanaan di satuan pendidikan: . menetapkan panitia satuan pendidikan: . mengusulkan daya tampung: . melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan para pihak, . menyelenggarakan kegiatan PPDB: mengalokasikan anggaran sesuai dengan aturan, dan -. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas melalui Cabang Dinas atau Bidang teknis. ar HO LO

Pasal 9

(1)Daya tampung SMA ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas atau Bidang teknis.
(2)Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
1. a.jumlah ruang kelas yang tersedia:
2. b.jumlah pendidik, dan
3. c.jumlah tenaga kependidikan.

Pasal 10

(1)Daya tampung SMK ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas atau Bidang teknis.
(2)Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
1. a.jumlah ruang kelas yang tersedia:
2. b.jumlah pendidik:
3. c.jumlah tenaga kependidikan, dan G. ketersediaan ruang praktik dan peralatan.

Pasal 11

(1)Daya tampung SLB ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas atau Bidang teknis.
(2)Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
1. a.jumlah riang kelas yang tersedia,
2. b.jumlah pendidik, dan
3. c.jumlah tenaga kependidikan. 5 | Peraturan Gubernur PPDB 2020

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…