DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2021

Nomor: 40
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Oktober 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

penghasilan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah, perubahan ketentuan terkait tata cara pengisian e-Kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dengan Pejabat lainnya dan penyesuaian standar biaya untuk perhitungan pajak, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 10), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 40, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6.Dihapus.
7.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
8.Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9.Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.
10.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Anggota POLRI adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
15.Anggota Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat Anggota TNI adalah anggota Tentara Nasional Indonesia yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
16.Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah.
17.Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.
18.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
19.Tambahan Penghasilan lain yang sejenis adalah tambahan penghasilan berdasarkan kinerja yang diberikan Kementerian/ Lembaga/ Instansi dan Pemerintah Daerah lain.
20.Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
21.Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
22.Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai.
23.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
24.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
25.Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
26.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
27.Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
28.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
29.Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD adalah Pegawai ASN yang diberi tugas untuk memeriksa dan memverifikasi hasil pengukuran kinerja Pegawai ASN di Lingkungan PD/ Biro yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
30.Sekretaris Pribadi yang selanjutnya disingkat Sepri adalah pejabat yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur menjadi sekretaris pribadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
31.Ajudan adalah pejabat yang ditugaskan menjadi Ajudan Gubernur/Ajudan Wakil Gubernur/ Ajudan Ketua DPRD.
32.Pramu Administrasi Pimpinan adalah pelaksana yang ditugaskan melayani kebutuhan administrasi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
33.Sopir Pimpinan adalah sopir yang ditugaskan untuk melayani kebutuhan antar jemput Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
34.Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
35.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
36.Target Kerja adalah Jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
37.Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
38.Aplikasi e-Kinerja adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan menyimpan seluruh aktivitas kerja dan penilaian kinerja pegawai.
39.Sistem Absensi Online adalah sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur mesin absensi elektronik, infrastruktur jaringan dan server untuk merekam kehadiran pegawai setiap hari.
40.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
2.Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

TPP tidak diberikan kepada:

a.PNS yang melaksanakan tugas belajar;
b.Guru yang telah disertifikasi;
c.PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d.PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatan negeri atau jabatan organik; atau
e.PNS yang menjalani masa persiapan pensiun.
1. 3.Ketentuan Pasal 9 huruf b diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Standar biaya tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN terdiri atas:

a.Standar Biaya Dasar TPP bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
b.Standar Biaya Dasar TPP bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Badan Pendapatan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
c.Standar Biaya Dasar TPP bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
d.Standar Biaya Dasar TPP bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
e.Standar Biaya TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
1. 4.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pengukuran capaian SKP masing-masing Pegawai ASN menggunakan Aplikasi e-Kinerja.
(2)Proses pengukuran capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.setiap Pegawai ASN menginput Target SKP Tahunan pada awal bulan Januari setiap tahun;
2. b.setelah SKP Tahunan selesai diinput oleh setiap Pegawai ASN, maka atasan langsung wajib memverifikasi usulan SKP bawahannya;
3. c.target SKP tahunan yang telah diverifikasi, dijabarkan menjadi target SKP Bulanan melalui aplikasi e-Kinerja pada setiap awal bulan.
4. d.masing-masing Pegawai ASN melaporkan aktifitas harian ke dalam aplikasi e-Kinerja, khusus bagi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Kepala Perangkat Daerah/ Direktur RSUD hanya melaporkan capaian target kinerja bulanan pada setiap akhir bulan;
5. e.setiap atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk wajib memeriksa dan memverifikasi laporan harian setiap bawahan atau PNS yang menjadi kewenangannya paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) hari berdasarkan dokumen pendukung/bukti kerja atau DUPAK yang memadai, kecuali bagi Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala Perangkat Daerah/ Direktur RSUD hanya diverifikasi capaian target kinerja bulanan pada setiap akhir bulan;
6. f.pada setiap akhir bulan, atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk memberikan penilaian terhadap kualitas capaian SKP bulanan bawahan;
7. g.Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala Perangkat Daerah/ Direktur RSUD sebagairnana dimaksud pada huruf d termasuk Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Plt. atau Plh dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
(3)Dalam hal nilai capaian SKP Pegawai ASN lebih dari 100, maka nilai capaian SKP yang digunakan sebagai komponen perhitungan TPP adalah 100;
(4)Rumus dan perhitungan dalam Aplikasi e-Kinerja mengacu pada peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal Aplikasi e-Kinerja tidak dapat digunakan karena gangguan aplikasi, jaringan, penyesuaian aplikasi terhadap perubahan peraturan perundang- undangan atau sebab lain di luar kuasa Pegawai ASN maka perhitungan nilai capaian SKP dapat dilakukan secara manual dengan cara sebagai berikut:
1. a.setiap Pegawai ASN menyusun Target SKP bulanan pada awal bulan yang merupakan penjabaran dari target SKP tahunan;
2. b.SKP bulanan harus disetujui oleh atasan langsung;
3. c.masing-masing Pegawai ASN membuat laporan harian yang berisi informasi kegiatan yang dilakukan, waktu dan Output kegiatan;
4. d.setiap atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk wajib memeriksa dan memverifikasi laporan harian setiap bawahan atau PNS yang menjadi kewenangannya paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) hari berdasarkan dokumen pendukung/bukti kerja atau DUPAK yang memadai;
5. e.pada setiap akhir bulan, atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk memberikan penilaian terhadap capaian SKP bulanan bawahan berdasarkan laporan harian yang
6. f.telah disusun;
7. g.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala Perangkat Daerah/Direktur RSUD termasuk Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Plt. atau Plh dalam jangka waktu paling singkat 1 (sate) bulan kalender.
  1. 5.Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  2. 6.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pembayaran TPP bagi Pegawai yang bertugas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah sejak bulan Juni 2021 berlaku ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang Pada tanggal 11 Oktober 2021 GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto MAHYELDI Diundangkan di Padang Pada tanggal 11 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dto HANSASTRI BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR : 40.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah, perubahan ketentuan terkait tata cara pengisian e-Kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dengan Pejabat lainnya dan penyesuaian standar biaya untuk perhitungan pajak, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 10), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 40, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6.Dihapus.
7.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
8.Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9.Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.
10.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Anggota POLRI adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
15.Anggota Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat Anggota TNI adalah anggota Tentara Nasional Indonesia yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
16.Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah.
17.Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.
18.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
19.Tambahan Penghasilan lain yang sejenis adalah tambahan penghasilan berdasarkan kinerja yang diberikan Kementerian/ Lembaga/ Instansi dan Pemerintah Daerah lain.
20.Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
21.Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
22.Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai.
23.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
24.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
25.Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
26.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
27.Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
28.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
29.Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD adalah Pegawai ASN yang diberi tugas untuk memeriksa dan memverifikasi hasil pengukuran kinerja Pegawai ASN di Lingkungan PD/ Biro yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
30.Sekretaris Pribadi yang selanjutnya disingkat Sepri adalah pejabat yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur menjadi sekretaris pribadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
31.Ajudan adalah pejabat yang ditugaskan menjadi Ajudan Gubernur/Ajudan Wakil Gubernur/ Ajudan Ketua DPRD.
32.Pramu Administrasi Pimpinan adalah pelaksana yang ditugaskan melayani kebutuhan administrasi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
33.Sopir Pimpinan adalah sopir yang ditugaskan untuk melayani kebutuhan antar jemput Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
34.Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
35.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.
36.Target Kerja adalah Jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
37.Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
38.Aplikasi e-Kinerja adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan menyimpan seluruh aktivitas kerja dan penilaian kinerja pegawai.
39.Sistem Absensi Online adalah sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur mesin absensi elektronik, infrastruktur jaringan dan server untuk merekam kehadiran pegawai setiap hari.
40.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
2.Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

TPP tidak diberikan kepada:

a.PNS yang melaksanakan tugas belajar;
b.Guru yang telah disertifikasi;
c.PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
d.PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatan negeri atau jabatan organik; atau
e.PNS yang menjalani masa persiapan pensiun.
1. 3.Ketentuan Pasal 9 huruf b diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Standar biaya tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN terdiri atas:

a.Standar Biaya Dasar TPP bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
b.Standar Biaya Dasar TPP bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Badan Pendapatan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
c.Standar Biaya Dasar TPP bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
d.Standar Biaya Dasar TPP bagi Pegawai ASN yang bertugas pada Sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
e.Standar Biaya TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
1. 4.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pengukuran capaian SKP masing-masing Pegawai ASN menggunakan Aplikasi e-Kinerja.
(2)Proses pengukuran capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.setiap Pegawai ASN menginput Target SKP Tahunan pada awal bulan Januari setiap tahun;
2. b.setelah SKP Tahunan selesai diinput oleh setiap Pegawai ASN, maka atasan langsung wajib memverifikasi usulan SKP bawahannya;
3. c.target SKP tahunan yang telah diverifikasi, dijabarkan menjadi target SKP Bulanan melalui aplikasi e-Kinerja pada setiap awal bulan.
4. d.masing-masing Pegawai ASN melaporkan aktifitas harian ke dalam aplikasi e-Kinerja, khusus bagi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Kepala Perangkat Daerah/ Direktur RSUD hanya melaporkan capaian target kinerja bulanan pada setiap akhir bulan;
5. e.setiap atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk wajib memeriksa dan memverifikasi laporan harian setiap bawahan atau PNS yang menjadi kewenangannya paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) hari berdasarkan dokumen pendukung/bukti kerja atau DUPAK yang memadai, kecuali bagi Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala Perangkat Daerah/ Direktur RSUD hanya diverifikasi capaian target kinerja bulanan pada setiap akhir bulan;
6. f.pada setiap akhir bulan, atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk memberikan penilaian terhadap kualitas capaian SKP bulanan bawahan;
7. g.Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala Perangkat Daerah/ Direktur RSUD sebagairnana dimaksud pada huruf d termasuk Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Plt. atau Plh dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
(3)Dalam hal nilai capaian SKP Pegawai ASN lebih dari 100, maka nilai capaian SKP yang digunakan sebagai komponen perhitungan TPP adalah 100;
(4)Rumus dan perhitungan dalam Aplikasi e-Kinerja mengacu pada peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal Aplikasi e-Kinerja tidak dapat digunakan karena gangguan aplikasi, jaringan, penyesuaian aplikasi terhadap perubahan peraturan perundang- undangan atau sebab lain di luar kuasa Pegawai ASN maka perhitungan nilai capaian SKP dapat dilakukan secara manual dengan cara sebagai berikut:
1. a.setiap Pegawai ASN menyusun Target SKP bulanan pada awal bulan yang merupakan penjabaran dari target SKP tahunan;
2. b.SKP bulanan harus disetujui oleh atasan langsung;
3. c.masing-masing Pegawai ASN membuat laporan harian yang berisi informasi kegiatan yang dilakukan, waktu dan Output kegiatan;
4. d.setiap atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk wajib memeriksa dan memverifikasi laporan harian setiap bawahan atau PNS yang menjadi kewenangannya paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) hari berdasarkan dokumen pendukung/bukti kerja atau DUPAK yang memadai;
5. e.pada setiap akhir bulan, atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk memberikan penilaian terhadap capaian SKP bulanan bawahan berdasarkan laporan harian yang
6. f.telah disusun;
7. g.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala Perangkat Daerah/Direktur RSUD termasuk Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Plt. atau Plh dalam jangka waktu paling singkat 1 (sate) bulan kalender.
  1. 5.Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  2. 6.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: