DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 42 Tahun 2018

Nomor: 42
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur Peraturan Gubernur Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan; 3. Cabang dinas pendidikan kelas a; 4. Cabang dinas pendidikan kelas B; 5. Kelompok jabatan fungsional; 6. Pelimpahan kewenangan; 7. Tata kerja; 8. Kepegawaian; 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Cabang Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat; Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
6.Cabang Dinas Pendidikan adalah bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
8.Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
9.Satuan pendidikan formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
10.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kelas B;
2.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Kelas B;
3.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Kelas B;
4.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Kelas A;
5.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Kelas B;
6.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Kelas B;
7.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Kelas B; dan
8.Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Kelas B;

BAB III

CABANG DINAS PENDIDIKAN KELAS A

Pasal 3

(1)Cabang Dinas Pendidikan Kelas A merupakan unsur penyelenggara sub urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
(2)Cabang Dinas Pendidikan Kelas A dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Cabang Dinas Pendidikan Kelas A, terdiri atas :
1. a.Kepala Cabang Dinas;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Sekolah Menengah Atas;
4. d.Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
(3)Seksi-seksi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing- masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
(5)Struktur organisasi Cabang Dinas Pendidikan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)Tempat kedudukan dan wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Kelas A sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

a.Kepala Cabang Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
b.Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 6

(1)Cabang Dinas Pendidikan Kelas A mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan sebagaian tugas dinas di bidang pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan Kelas A melaksanakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
2. b.pelaksanaan koordinasi dan teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
3. c.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan sub urusan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
4. d.pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas Pendidikan; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 8

(1)Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyiapkan rencana teknis di bidang ketatausahaan;
2. b.menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
3. c.menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
4. d.menyiapkan pengelolaan keuangan;
5. e.menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Cabang dan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
6. f.menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
7. g.menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
8. h.menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
9. i.menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
10. j.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Pasal 9

(1)Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya;
2. b.menyiapkan pelaksanaan teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya;
3. c.menyiapkan pembinaan, pengendalian, pelaksanaan dan penilaian kurikulum Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya;
4. d.menyiapkan pengoordinasian pemenuhan sarana prasarana Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya;
5. e.menyiapkan pembinaan kesiswaan dan pengembangan pendidikan karakter Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya;
6. f.menyiapkan pengoordinasian pemenuhan dan pembinaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya;
7. g.menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya; dan
8. h.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Pasal 10

(1)Seksi Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di sub urusan pendidikan Sekolah Menengah dan Sekolah Luar Biasa Kejuruan di wilayah kerjanya.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
2. b.menyiapkan pelaksanaan teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
3. c.menyiapkan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan dan penilaian kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
4. d.menyiapkan pengoordinasian pemenuhan sarana prasarana Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
5. e.menyiapkan pembinaan kesiswaan dan pengembangan pendidikan karakter Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
6. f.menyiapkan pengkoordinasian pemenuhan dan pembinaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
7. g.menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya; dan
8. h.melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…