DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2017

Nomor: 43
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikutL Bab I Ketentuan Umum Bab II Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bab III Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
7.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
7.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8.Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang Lingkungan Hidup.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
3. c.pembinaan dan fasilitasi di bidang Lingkungan Hidup;
4. d.pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan dinas, Tata Lingkungan Pentataan Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
5. e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup; dan
6. f.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 3

(1)Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebagai berikut :
1. a.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
2. b.menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
3. c.menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup;
4. d.menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan di bidang Lingkungan Hidup;
5. e.menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
6. f.menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
7. g.menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Lingkungan Hidup;
8. h.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Kepala Dinas, membawahi :
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Tata Lingkungan;
3. c.Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
4. d.Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
5. e.UPT; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
(6)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
2. b.penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
3. c.penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. b.menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. c.menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4. d.menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. e.menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
6. f.menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7. g.menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Sekretariat, membawahi :
1. a.Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
2. b.Sub Bagian Program dan Keuangan.
(5)Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Tata Usaha dan Kepegawaian.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
2. b.pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas;
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Usaha, Umum dan Kepegawaian;
2. b.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
3. c.menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
4. d.menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
5. e.menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga dan aset;
6. f.menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
7. g.menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
8. h.menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketata laksanaan;
9. i.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Program dan Keuangan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Program dan Keuangan; dan
2. b.pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Program dan Keuangan di lingkungan Dinas.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Program dan Keuangan;
2. b.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
3. c.menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
4. d.menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
5. e.menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
6. f.menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi;
7. g.menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
8. h.menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
9. i.menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
10. j.menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraaan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
11. k.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

(1)Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Kajian Dampak Lingkungan, Kebijakan Wilayah dan Sektor dan Pemeliharaan Lingkungan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kajian Dampak Lingkungan;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kebijakan Wilayah dan Sektor; dan
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemeliharaan Lingkungan.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Audit lingkungan, dan analisis resiko lingkungan hidup;
2. b.melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan yang meliputi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)- Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan/atau dokumen Lingkungan lainnya yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan koordinasi proses izin lingkungan;
4. d.melaksanakan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup tingkat kab/kota;
5. e.melaksanakan pembinaan dan verifikasi permohonan rekomendasi lisensi komisi penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kab/kota;
6. f.melaksanakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota;
7. g.mengkoordinasikan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dokumen perencanaan dan kebijakan rencana program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup tingkat provinsi;
8. h.menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat provinsi;
9. i.menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Perencanaan Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
10. j.menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat provinsi;
11. k.menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup skala provinsi;
12. l.melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
13. m.menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi mekanisme insentif dan disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
14. n.menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan;
15. o.menyusun status lingkungan hidup daerah tingkat provinsi;
16. p.melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyusunan status lingkungan hidup daerah tingkat kab/kota;
17. q.menyusun indeks kualitas lingkungan hidup tingkat provinsi;
18. r.mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
19. s.membina dan asistensi terkait penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota;
20. t.melaksanakan konservasi sumber daya alam meliputi perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam;
21. u.melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
22. v.melaksanakan pelestarian fungsi atmofer meliputi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, upaya perlindungan lapisan ozon dan upaya perlindungan terhadap hujan asam;
23. w.melaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan laporan emisi gas rumah kaca;
24. x.menetapkan kebijakan teknis, perencanaan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati skala provinsi;
25. y.memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati tingkat provinsi;
26. z.membina dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat Kabupaten/Kota; aa. memfasilitasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala provinsi; bb. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan cc. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Bidang Tata Lingkungan membawahi :
1. a.Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
2. b.Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor; dan
3. c.Seksi Pemeliharaan Lingkungan.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan.

Pasal 8

(1)Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Kajian Dampak Lingkungan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kajian Dampak Lingkungan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Kajian Dampak Lingkungan; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kajian Dampak Lingkungan.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Audit lingkungan, dan analisis resiko lingkungan hidup;
2. b.melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan yang meliputi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)- Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan/atau dokumen Lingkungan lainnya yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan koordinasi proses izin lingkungan;
4. d.melaksanakan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota;
5. e.melaksanakan pembinaan dan verifikasi permohonan rekomendasi lisensi komisi penilai AMDAL kab/kota;
6. f.memfasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota;
7. g.mengkoordinasikan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dokumen perencanaan dan kebijakan rencana program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup tingkat provinsi;
8. h.melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
9. i.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1)Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Kebijakan Wilayah dan Sektor.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kebijakan Wilayah dan Sektor;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Kebijakan Wilayah dan Sektor; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebijakan Wilayah dan Sektor.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat provinsi;
2. b.menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam RPJPD dan RPJMD;
3. c.menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH tingkat provinsi;
4. d.menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup skala provinsi;
5. e.mengkoordinasikan penyusunan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. f.menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi mekanisme insentif dan disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
7. g.menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
8. h.menyusun status lingkungan hidup daerah tingkat provinsi;
9. i.melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyusunan status lingkungan hidup daerah tingkat kab/kota;
10. j.menyusun indeks kualitas lingkungan hidup tingkat provinsi;
11. k.mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
12. l.membina dan asistensi terkait penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kab/kota;
13. m.melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Kebijakan Wilayah dan Sektor;
14. n.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
15. o.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Seksi Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemeliharaan Lingkungan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pemeliharaan Lingkungan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Pemeliharaan Lingkungan; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemeliharaan Lingkungan.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.melaksanakan konservasi sumber daya alam meliputi perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam dan pemanfaatan sumber daya alam;
2. b.melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
3. c.melaksanakan pelestarian fungsi atsmofer meliputi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, upaya perlindungan lapisan ozon dan upaya perlindungan terhadap hujan asam;
4. d.melaksanakan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan laporan emisi gas rumah kaca;
5. e.menetapkan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati skala provinsi;
6. f.memantau dan mengawasi pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati tingkat provinsi;
7. g.membina dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat kab/kota;
8. h.memfasilitasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala provinsi; dan
9. i.mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
10. j.melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan;
11. k.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1)Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Sampah;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Limbah B3; dan
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.merumuskan strategi dan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;
2. b.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;
3. c.memfasilitasi kerja sama antar Daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
4. d.menetapkan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
5. e.melaksanakan pendampingan, bantuan teknis, pelatihan serta monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah dengan prinsip 3R;
6. f.mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan,dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
7. g.mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota);
8. h.menyediakan sarana dan prasarana pengolahan sampah;
9. i.menetapkan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari kabupaten/kota;
10. j.mengembangkan teknologi pengelolaan sampah;
11. k.mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
12. l.melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pengelolaan sampah;
13. m.menyelenggarakan pengkajian dan perumusan program kerja Seksi Limbah B3;
14. n.melaksanakan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) lintas kab/kota dalam Provinsi Sumatera Barat;
15. o.melaksanakan perizinan penimbunan/pemusnahan dan pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
16. p.melaksanakan pemantauan, Pengawasan, Pembinaan dan Monitoring terhadap Pengelolaan limbah B3 bagi usaha dan/atau kegiatan penghasil Penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dumping(pembuangan), penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan fungsi lingkungan hidup;
17. q.mengembangkan teknologi pengelolaan limbah B3;
18. r.mengembangkan investasi usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3;
19. s.melaksanakan koordinasi dengan instansi kerja terkait;
20. t.menyelenggarakan pengkajian dan perumusan program kerja Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
21. u.melaksanakan koordinasi, inventarisasi, fasilitasi, peningkatan kapasitas dan pembinaan masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
22. v.melaksanakan, pengorganisasian, pengembangan, penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat propinsi;
23. w.mendukung pelaksanaan program pemberian penghargaan tingkat nasional;
24. x.menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup dalam rangka peningkatan kapasitas untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah propinsi;
25. y.mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup; dan
26. z.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas membawahi :
1. a.Seksi Pengelolaan Sampah;
2. b.Seksi Limbah B3; dan
3. c.Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…