DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2018

Nomor: 47
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan Sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Jenis, Objek Retribusi Dan Subjek Retribusi; 3. Tata Cara Pemungutan; 4. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Dan Sanksi Administratif; 5. Tata Cara Penagihan Dan Kedaluarsa Penagihan; 6. Pertanggungjawaban dan Pelaporan; 7. Tata Cara Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi; 8. Keberatan; 9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 10. Tata Cara Pembinaan, Pemeriksaan Dan Pengawasan; 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha ( Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 146 ) ; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat .
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3
5.Organisasi Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disingkat dengan OPD Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang mengelola retribusi daerah dan memungut Retribusi.
6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemungut.
7.Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemungut yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Pemungut adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas yang berada dibawah Organisasi Perangkat Daerah, untuk melaksanakan tugas teknis operasional OPD dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari OPD yang berwenang mengelola retribusi daerah dan memungut Retribusi.
8.Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12.Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian/pemanfaatan kekayaan Daerah.
14.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikkelola oleh Pemerintah Daerah.
15.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan/penyediaan bibit hasil produksi usaha Daerah. 4
16.Retribusi Tempat Rekreasi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17.Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dan pemeriksaan laboratorium kesehatan dan kinik hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18.Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan atau pemanfaatan fasilitas di lingkungan terminal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
19.Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan dan/atau pelayanan atas pemanfaatan fasilitas di lingkungan kepelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20.Wajib Retribusi Jasa Usaha yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi, sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
26.Pemeriksaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam 5 rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27.Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditujukan oleh instrument ukur atau system pengukuran dengan nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu atau dengan kata lain, Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar Nasional dan atau Internasional untuk satuan ukuran tertentu.
28.Laboratorium Kalibrasi adalah Laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan Sistem Mutu ISO 1725 dan mempunyai kompetensi dalam mengkalibrasi alat ukur (Laboratorium).
29.Benih Unggul Bermutu adalah benih dari varietas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu.
30.Bibit Ternak adalah semen beku, telur tetas ( embrio yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetik lebih baik dari rata-rata mutu ternak setempat )
31.Benih atau bibit ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembang biakkan ikan.
32.Calon induk ikan adalah ikan hasil seleksi yang disiapkan untuk menjadi induk ikan sesuai standar SNI.
33.Kerjasama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama yang dilakukan oleh Gubernur dengan Pihak Ketiga dalam rangka pendayagunaan asset-asset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah.
34.Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan kekayaan daerah melalui perjanjian kerjasama.

BAB II

JENIS, OBJEK RETRIBUSI DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha meliputi :

a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
b.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ;
c.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ;
d.Retribusi Tempat Rekreasi ;
e.Retribusi Rumah Potong Hewan ; 6
f.Retribusi Terminal ; dan
g.Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi pelayanan pemberian hak pemakaian dan/atau pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu berupa :
1. a.pemakaian tanah;
2. b.pemakaian gedung dan bangunan;
3. c.pemakaian laboratorium;
4. d.pemakaian workshop;
5. e.pemakaian kendaraan, alat-alat berat dan peralatan; dan
6. f.pemakaian dan pemanfaatan fasilitas perpustakaan.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa untuk tamu negara dan/atau Daerah.
(3)Penggunaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diutamakan bagi pegawai yang melakukan tugas kedinasan.

Pasal 5

(1)Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan/penyediaan bibit hasil produksi usaha Daerah yang meliputi :
1. a.benih atau bibit tanaman pangan dan holtikultura ;
2. b.bibit , benih dan/atau induk ternak hasil produksi usaha peternakan ;
3. c.benih atau bibit ikan dan induk ikan hasil usaha produksi usaha perikanan ; dan
4. d.benih atau bibit tanaman pangan hasil produksi usaha perkebunan. 7
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan/penyediaan benih atau bibit hasil produksi oleh Pemerintah,BUMN,BUMD dan pihak swasta.

Pasal 6

(1)Objek Retribusi Tempat Rekreasi adalah pelayanan tempat rekreasi yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi :
1. a.Rekreasi budaya ;
2. b.Rekreasi sejarah ;
3. c.Rekreasi alam ; dan
4. d.Rekreasi agrowisata
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN/BMUD dan pihak swasta.

Pasal 7

(1)Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.pemeriksaan ante mortem dan pemotongan hewan ;
2. b.pemakaian fasilitas kandang ;
3. c.pemeriksaan post mortem ;
4. d.pemeriksaan labor/uji kualitas daging ; dan
5. e.klinik dan laboratorium kesehatan hewan.
(3)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN/BMUD dan pihak swasta.

Pasal 8

(1)Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan 8 fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, adan/atau dikelola oleh Pemerintah,BUMN,BUMD dan pihak swasta.

Pasal 9

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN/BMUD dan pihak swasta.

Pasal 10

(1)Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan/memanfaatkan kekayaan /fasilitas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang memakai atau memanfaatkan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa milik Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali tamu Negara/Daerah
(3)Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan transaksi membeli hasil produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(4)Subjek Retribusi Tempat Rekreasi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan/memanfaatkan layanan tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
(5)Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk mendapatkan pelayanan/penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, pelayanan klinik dan laboratorium kesehatan hewan yang disediakan, dimiliki dan atau/dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). 9
(6)Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(7)Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…