DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2018

Nomor: 48
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Dan Besaran Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat dengan Sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Pelayanan dan Non Pelayanan; 3. Tata Cara Pemungutan; 4. Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan; 5. Tata Cara Pembukuan Dan Pelaporan; 6. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 7. Pembinaan Dan Pengawasan; 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan tarif layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat harus mempertimbangkan kontinuitas pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kelancaran pelayanan dalam pemungutan tarif layanan kesehatan pada UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat, perlu diatur tata cara pemungutan dan besaran tarif pelayanan kesehatan lebih lanjut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan Dan Besaran Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Balai Kesehatan Indera Masyarakat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
9.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARAN TARIF JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3.Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan kepada prinsip efisien dan produktivitas.
5.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
7.Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan UPTD BKIM adalah Unit Pelayanan Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8.Kepala UPTD BKIM adalah Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
9.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek/pendataan pendaftaran, penetapan sampai kegiatan penagihan, pembayaran dan penyetoran.
10.Tarif jasa pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh UPTD BKIM.
11.Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, pelayanan umum dan administrasi dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat.
12.Pelayanan Medis adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar medis oleh tenaga medis.
13.Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga 4 keperawatan kepada pasien berupa asuhan keperawatan yang berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang mencakup biopsikososiospritual dengan menggunakan proses keperawatan.
14.Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka penunjang pelayanan medis.
15.Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi tentang diagnose dan hasil pemeriksaan dan konsultasi lainnya.
16.Visite adalah satu aktivitas rutin dokter di rumah sakit.
17.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan atau kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
18.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan atau kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
19.Pelayanan Rawat Sehari (one day care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur lebih dari 6 jam tapi kurang dari 1 (satu) hari.
20.Pelayanan Gawat Darurat adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan yang menangani kasus- kasus kedaruratan dan kegawatan medis yang dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat dalam rangka mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
21.Pelayanan Poliklinik Khusus adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di poliklinik khusus atas permintaan pasien dengan dr. Spesialis yang diinginkan Pasien tersebut dan pelayanan di luar jam kerja resmi UPTD BKIM.
22.Pelayanan Laboratorium Klinik adalah pelayanan konsultasi penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosa dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
23.Pelayanan Radiodiagnostik adalah pelayanan konsultasi penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar X dalam rangka menegakkan diagnosa.
24.Pelayanan non medis adalah pelayanan yang diselenggarakan Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menunjang kelancaran operasional UPTD BKIM.
25.Pelayanan Medical Check up adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu dan atau untuk mendapatkan surat keterangan dokter. 5
26.Obat dan bahan medis habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi untuk diagnosis, pengobatan perawatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.
27.Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari orang yang menjadi tanggungannya.
28.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
29.Asuransi lainnya/pihak ketiga adalah kerjasama pihak asuransi/pihak ketiga dengan Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
30.Unit Cost adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya unit produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut.
31.Jasa Pelayanan Sarana adalah imbalan yang diterima Unit Pelayanan Teknis Daerah Balai Kesehatan Indera Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan dan rehabilitasi.
32.Jasa Pelayanan Medis adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, keperawatan, penunjang medis, umum dan administrasi dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan.
33.Kerjasama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian kerjasama antara Kepala UPTD BKIM dengan pihak ketiga dalam rangka penigkatan sarana dan prasarana UPTD BKIM yang saling menguntungkan.

BAB II

PELAYANAN DAN NON PELAYANAN

Pasal 2

(1)Pelayanan pada UPTD BKIM terdiri dari :
1. a.Pelayanan Kesehatan; dan
2. b.Non Pelayanan Kesehatan
(2)Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif pelayanan. 6

Pasal 3

Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari atas :

a.Pelayanan Medis; dan
b.Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 4

(1)Tempat Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
1. a.Instalasi rawat jalan ;
2. b.Instalasi rawat inap ;
3. c.Instalasi gawat darurat ; dan
4. d.Pelayanan yang dilakukan diluar gedung
(2)Tempat Pelayanan Medis pada instalasi rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.poliklinik ;
2. b.kamar operasi ;
3. c.rawat rehabilitasi ; dan
4. d.kamar tindakan lainnya
(3)Tempat Pelayanan Medis pada instalasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.ruang perawatan ;
2. b.ruang rawat intensif ;
3. c.kamar tindakan ; dan
4. d.kamar operasi.

Pasal 5

(1)Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
1. a.pemeriksaan, konsultasi atau konseling ;
2. b.visite, konsultasi atau konseling ;
3. c.tindakan medis operatif ; dan
4. d.tindakan non medis non operatif.
(2)Pemeriksaan, konsultasi atau konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan pada unit rawat jalan dan gawat darurat.
(3)Visite, konsultasi atau konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 7 huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan pada unit rawat inap dan rawat intensif yang terdiri :
1. a.Visite kelas III
2. b.Visite Kelas II
3. c.Visite Kelas I
4. d.Visite Kelas Utama ; dan
5. e.Visite kelas VIP
(4)Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum regional atau pembiusan local yang meliputi :
1. a.tindakan operatif kecil ;
2. b.tindakan operatif sedang ; dan
3. c.tindakan operatif besar.
(5)Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang meliputi :
1. a.tindakan medis non operatif kecil ;
2. b.tindakan medis non operatif sedang ; dan
3. c.tindakan non operatif besar.

Pasal 6

(1)Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan pelayanan untuk menunjang menunjang penegakan diagnosis, pemantauan pengobatan dan pemantauan pronogsis..
(2)Jenis Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimakud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Pelayanan Laboratorium ;
2. b.Pelayanan Farmasi ;
3. c.Pelayanan Medical Chek up ;
4. d.Pelayanan Surat Keterangan ; dan
5. e.Pelayanan Penunjang Medis lainnya

Pasal 7

(1)Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas :
1. a.pemeriksaan patologi klinik ; dan
2. b.pemeriksaan mikrobiologi klinik.
(2)Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah pelayanan farmasi klinis.
(3)Pelayanan Medical Check up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf c, meliputi : 8
1. a.Medical Check up Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil ; dan
2. b.Medical Check up Pegawai Swasta (Non PNS).
(4)Pelayanan surat keterangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)huruf d, meliputi :
1. a.surat keterangan kesehatan mata ;
2. b.surat keterangan kesehatan gigi ;
3. c.surat keterangan kesehatan THT ; dan
4. d.surat keterangan buta warna.

Pasal 8

(1)Non Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, yang dikenakan tarif meliputi kegiatan :
1. a.pendidikan dan pelatihan ;
2. b.penelitian ; dan
3. c.kegiatan non pelayanan kesehatan lainnya.
(2)Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi :
1. a.magang ;
2. b.orientasi ;
3. c.studi banding ;
4. d.praktek lapangan ; dan
5. e.kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
(3)Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.penelitian kesehatan ; dan
2. b.penelitian non kesehatan.
(4)Kegiatan non Pelayanan Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.kegiatan sewa alat/lahan/ruang ;
2. b.parkir ;
3. c.kantin ;
4. d.penginapan ( jika ada ) ;
5. e.ambulance ;
6. f.kerjasama operasional ; dan
7. g.pelayanan optikal. 9

Pasal 9

(1)Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf f dilakukan dengan tenaga ahli dari luar UPTD BKIM, atau pihak ketiga dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1)Pendaftaran Pelayanan Kesehatan dilakukan pada loket pendaftaran yang telah disediakan oleh UPTD BKIM.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir serta melengkapi persyaratan dan dokumen untuk keperluan administrasi pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap.
(3)Bentuk format dan formulir persyaratan serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD BKIM.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…