DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2020

Nomor: 49
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI, # Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan provinsi dan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi # Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan daerah; c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan sub urusan Ekonomi Kreatif; d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Pariwisata dan sub urusan Ekonomi Kreatif; e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas; f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan; g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang Pariwisata dan sub urusan Ekonomi Kreatif; h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. # Kepala Dinas, membawahi: a. Sekretariat; b. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata; c. Bidang Pemasaran Pariwisata; d. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif; e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; f. Kelompok Jabatan Fungsional;dan g. UPTD. PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5.Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat.
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan provinsi dan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah;
2. b.penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah ;
3. c.penyelenggaraan administrasi Dinas Pariwisata;
4. d.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata; dan
5. e.penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

(1)Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat
(1)sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
2. b.menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan daerah;
3. c.menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan sub urusan Ekonomi Kreatif;
4. d.menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Pariwisata dan sub urusan Ekonomi Kreatif;
5. e.menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
6. f.menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
7. g.menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang Pariwisata dan sub urusan Ekonomi Kreatif;
8. h.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Kepala Dinas, membawahi:
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
3. c.Bidang Pemasaran Pariwisata;
4. d.Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
5. e.Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional;dan
7. g.UPTD.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas.
(6)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, aset, kepegawaian, perlengkapan, protokol, organisasi, serta perencanaan program dan kegiatan penatausahaan keuangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
2. b.penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;dan
3. c.penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2), meliputi:
1. a.melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
2. b.melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, organisasi, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
3. c.melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
4. d.melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
5. e.melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
6. f.melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Sekretariat, membawahi:
1. a.Sub Bagian Program;
2. b.Sub Bagian Keuangan; dan
3. c.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
(5)Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang, monitoring dan evaluasi kinerja program serta pengembangan kegiatan Dinas sesuai skala prioritas.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Dinas; dan
2. b.pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan urusan perencanaan program Dinas.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
1. a.menyelenggarakan pengelolaan data dan bahan kebijakan teknis yang berkaitan dengan program dinas;
2. a.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
3. b.menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas;
4. c.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas terkait capaian dan target kinerja;
5. d.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis penatausahaan keuangan Dinas;dan
2. b.pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan teknis administrasi keuangan, pelayanan administrasi, pembukuan dan laporan keuangan Dinas.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan keuangan Dinas;
2. b.menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan;
3. c.menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. d.menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. e.melaksanakan penatausahaan keuangan;
6. f.menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
2. b.pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
2. b.menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian dan organisasi di lingkungan Dinas;
3. c.menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
4. d.menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
5. e.menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
6. f.menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
7. g.menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaannya;
8. h.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

(1)Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Pengembangan Daya Tarik Pariwisata, Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Pengembangan Industri Pariwisata.
(2)Untuk tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Daya Tarik Pariwisata;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Industri Pariwisata.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2), meliputi:
1. a.melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang Destinasi dan Industri Pariwisata yang meliputi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Pengembangan Industri Pariwisata;
2. b.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Destinasi dan Industri Pariwisata yang meliputi pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata, dan pengembangan industri pariwisata;
3. c.melaksanakan pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata yang meliputi daya tarik wisata dan kawasan pariwisata;
4. d.melaksanakan pengelolaan dan pengembangan industri pariwisata;
5. e.melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata yang meliputi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Pengembangan Industri Pariwisata; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata membawahi:
1. a.Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
2. b.Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
3. c.Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.

Pasal 9

(1)Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata.
(2)Untuk tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata;
2. b.pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2), meliputi:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata yang meliputi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan;
2. b.mengoordinasikan kebijakan di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata;
3. c.menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata;
4. d.menyiapkan bahan pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata yang meliputi kegiatan dan penyusunan perencanaan pengembangan daya tarik wisata, pengembangan inovasi manajemen produk dan peningkatan kapasitas daya tarik wisata, pengembangan keragaman nilai daya tarik wisata, pemantapan daya tarik wisata dan revitalisasi daya tarik wisata;
5. e.melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata;
6. f.melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata.
(2)Untuk tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata;
2. b.pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2), meliputi:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata;
2. b.mengoordinasikan kebijakan di bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata;
3. c.menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan di bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata;
4. d.menyiapkan bahan pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata yang meliputi kegiatan dan penyusunan perencanaan pengembangan kawasan strategis pariwisata Provinsi;
5. e.melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana kawasan pariwisata;
6. f.melakukan pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data di bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata;
7. g.melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1)Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengembangan Industri Pariwisata.
(2)Untuk tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Industri Pariwisata;
2. b.pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Industri Pariwisata; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Industri Pariwisata.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2), meliputi:
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan program pengembangan manajemen strategis dan regulasi industri pariwisata di bidang Pengembangan Industri Pariwisata ;
2. b.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program pengembangan manajemen strategis dan regulasi industri pariwisata di bidang Pengembangan Industri Pariwisata;
3. c.melaksanakan supervisi kebijakan program pengembangan manajemen strategis dan regulasi industri pariwisata di bidang Pengembangan Industri Pariwisata;
4. d.melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program pengembangan manajemen strategis dan regulasi industri pariwisata di bidang Pengembangan Industri Pariwisata;
5. e.melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data di bidang Pengembangan Industri Pariwisata;
6. f.melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Industri Pariwisata; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…