DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perpanjangan Penugasan, Penempatan dan Pemindahan Bab III Hak dan Kewajiban Bab IV Disiplin Kerja Bab V Perlindungan Bab VI Pemberhentian Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk penyesuaian beberapa ketentuan baru dan penyesuaian standar gaji baru Pegawai Tidak Tetap, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 97 Tahun 2012, perlu diatur kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah Gubernur Sumatera Barat.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7.Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat dengan PTT adalah Tenaga honorer yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah.
8.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Badan / Dinas / Inspektorat / Sekretariat DPRD / Sekretariat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
9.Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Kepala Badan / Dinas / Inspektorat / Sekretariat DPRD / Sekretariat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

PERPANJANGAN PENUGASAN, PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN

Pasal 2

(1)Kepada PTT dapat diberikan perpanjangan penugasan setiap tahunnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Perpanjangan penugasan PTT adalah sampai dengan usia 56 tahun.
(3)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul Kepala OPD.

Pasal 3

PTT ditempatkan pada OPD dalam jabatan fungsional umum.

Pasal 4

(1)PTT dapat dipindah tugaskan ke OPD lainnya ;
(2)Kepala BKD menetapkan pemindahan PTT atas permintaan Kepala OPD.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap PTT mempunyai hak :

a.Mendapatkan izin;
b.Menerima gaji dan kenaikan gaji secara berkala berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja dengan jumlah besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
c.Menerima gaji ke 13 (tiga belas), sepanjang tersedianya anggaran dalam APBD;
d.Menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan, sepanjang tersedianya anggaran dalam APBD; dan
e.Menerima uang lembur, uang perjalanan dinas dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 6

Bagi setiap PTT yang penugasannya pada OPD yang berada di Jakarta dapat diberikan tambahan penghasilan pertimbangan tertentu sebesar Rp 1.500.000,- per/bulan.

Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :

a.Izin biasa; dan
b.Izin khusus.

Pasal 8

Izin biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan oleh atasan langsung paling lama 2 (dua) hari dalam sebulan, yang disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan alasan yang jelas.

Pasal 9

Izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan oleh Kepala OPD kepada PTT, dalam hal :

a.melakukan perkawinan pertama, paling lama 2 minggu;
b.keperluan menunaikan ibadah haji, paling lama 40 hari;
c.merawat Bapak/Ibu kandung, suami/istri/anak yang sakit dan Bapak/Ibu kandung, suami/istri/anak meninggal dunia paling lama 1 bulan; dan/atau
d.melahirkan, sakit keras yang memerlukan perawatan dan kecelakaan paling lama 2 bulan. B

Pasal 10

Setiap PTT mempunyai kewajiban :

a.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
b.mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PTT dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
d.menjunjung tinggi kehormatan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan martabat Negara/Daerah;
e.mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
f.menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara/ Daerah dengan sebaik-baiknya;
g.bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara/Daerah;
h.segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Daerah/ Pemerintah/Pemerintah Daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil;
i.masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
j.memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
k.berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama PTT, dan terhadap atasan; dan
l.hormat menghormati antara sesama warga Negara yang memeluk Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…