DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Pergub ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah 3. Pembukaan Rekening Operasional 4. Pembukaan Rekening Organisasi Perangkat Daerah 5. Penetapan, Penutupan dan pelaporan Rekening OPD 6. Bunga dan Jasa Giro 7. Pendanaan 8. Ketentuan Peralihan 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan . Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah, pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, . bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) Peraturanb. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal kewajiban pemindahbukuan dari rekening penerimaan ke rekening kas umum daerah secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dari rekening penerimaan ke rekening kas umum daerah dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Perkada, . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud c. dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran, . Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan1 Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 1 Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646): |

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 1 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 | tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): |
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), |
6.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738), 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 2 Menetapkan : |- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), | 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN. '

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. 2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 4.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur . penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. : 6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. 7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas 3 1 melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 8.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai — Bendahara Umum Daerah. 9.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD. 10.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. 11.Rekening Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Bendahara Pengeluaran OPD adalah rekening Bank yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 12.Rekening Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Bendahara Penerimaan OPD adalah rekening Bank yang dimiliki Organisasi Perangkat Daerah yang digunakan dalam menampung penerimaan OPD yang menjadi kewenangannya. 13.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
14.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
15.Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara penerimaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 4 Tt bendahara penerimaan.
16.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara pengeluaran. 17.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. |

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

a.pembukaan Rekening Kas Umum Daerah,
b.pembukaan rekening operasional: Cc. pembukaan.rekening OPD,
d.penetapan, penutupan dan pelaporan rekening OPD: dan
e.bunga dan jasa giro,

BAB II

PEMBUKAAN REKENING KAS UMUM DAERAH

Pasal 3

(1)Gubernur menunjuk Bank Umum yang sehat untuk menyimpan uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan membiayai pengeluaran Daerah.
(2)Bank umum yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah bank umum di Indonesia yang aman/sehat sesuai ketentuan perundang-undangan.
(3)Kepala SKPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi :
1. a.Bank Umum Pemerintah, dan/atau
2. b.Bank Umum Pemerintah Daerah.
(4)Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dengan 5 5 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. b. Cc. Reputasi Bank, Pelayanan Bank, Manfaat.
(5)Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dimuat dalam perjanjian kerjasama antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
(6)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat, a. b. Cc. jenis pelayanan yang diterima, mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana: pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah: pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening: pemberian imbalan atas jasa pelayanan: kewajiban menyampaikan laporan, sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian: dan d. e. £ g tata cara penyelesaian perselisihan.h.

BAB III

PEMBUKAAN REKENING OPERASIONAL

Pasal 4

(1)BUD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan.
(2)Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama dengan Bank Umum yang bersangkutan. 6 1
(3)Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala. |
(4)Pemindahbukuan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dalam hal terdapat keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, pemindahbukuan dari rekening penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah dapat dilakukan pada hari berikutnya paling lambat 1 (satu) hari sejak diterima di rekening penerimaan. dalam hal terjadi gangguan pada sistem Bank Indonesia yang menyebabkan pemindahbukuan dari rekening penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah tidak dapat dilakukan, Bank Umum yang ditunjuk memberitahukan kepada BUD dan pemindahbukuan dapat dilakukan setelah sistem Bank Indonesia normal, dan/ atau dalam hal terdapat penerimaan di luar hari kerja, hari libur nasional dan/ atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah, pemindahbukuan dari rekening penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah dapat ditunda pada hari kerja pertama setelah hari libur nasional dan/ b. c. atau cuti bersama.
(5)Kewajiban pemindahbukuan dari rekening penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.

Pasal 5

(1)BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran Daerah. 7
(2)Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan/pengeluaran kas Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran yang terdapat dalam anggaran kas.

Pasal 6

(1)Rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. |
(2)Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum Daerah atau sebaliknya dilakukan atas perintah BUD/ Kuasa BUD.

BAB IV

— PEMBUKAAN REKENING ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

(1)Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas pada OPD, BUD membuka rekening bank atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu OPD pada bank yang sama dengan Rekening Kas Umum Daerah. |
(2)Untuk pembukaan rekening bank atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUD melimpahkan kepada Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran.
(3)Untuk membuka rekening . Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang 8 sudah ada, Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan permohonan persetujuan kepada BUD/ Kuasa BUD.
(4)Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari BUD.
(5)Rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu serta rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dalam bentuk giro.

Pasal 8

(1)Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu. dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang baru dalam rangka pelaksanaan kegiatan. |
(2)Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya kepada BUD.
(3)Surat permohohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. .

Pasal 9

Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran dalam mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu serta rekening lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 9 ayat (1) dan ayat (2) harus melampirkan : a.

(1)@) photo copy Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu. . surat pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan b. menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Berdasarkan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang baru atau permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya dari Kepala OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BUD dapat menyetujui atau menolak pembukaan rekening baru, rekening lainnya atau melanjutkan penggunaan rekening pengeluaran yang sudah ada, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BUD berwenang menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang sudah serta permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ”10

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…