DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2017

Nomor: 50
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Koordinasi Kerja Bab III Mekanisme Koordinasi kerja Bab IV Pelaksanaan Koordinasi Kerja Bab V Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa koordinasi kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2012, sudah tidak sesuai dengan nomenklatur kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah; 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang- Undang;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 3
7.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekreatariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekreatariat Dewan Provinsi Sumatera Barat;
9.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat;
10.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Sumatera Barat.
6.Asisten adalah Asisten dlingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7.Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
8.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11.Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta
12.Biro adalah Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
13.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14.Koordinasi adalah kegiatan/upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan kegiatan pada Unit Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian.
15.Tata Kerja adalah pengaturan cara melaksanakan sesuatu pekerjaan secara umum antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja. 5

Pasal 2

Pengaturan mengenai Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan koordinasi hubungan kerja.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah bertujuan agar terwujudnya koordinasi yang lebih baik antar Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan prinsip:

a.Saling membantu dan mendukung serta meningkatkan kinerja secara berkelanjutan;
b.Saling menghargai kedudukan, tugas, fungsi serta kewenangan masing- masing Perangkat Daerah; dan
c.Saling memberikan manfaat; dan
d.Saling memberikan dorongan kemandirian yang mengacu kepada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah meliputi Koordinasi kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

KOORDINASI KERJA

Pasal 6

Bentuk Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah meliputi :

a.Koordinasi vertikal struktural, merupakan bentuk koordinasi dimana antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarkis atau pengarahan yang dijalankan oleh Gubernur terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya dan dalam bentuk garis koordinasi vertikal struktural. 6
b.Koordinasi horizontal fungsional, merupakan bentuk koordinasi dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan setingkat eselon dan levelnya. Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu sama lain dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan, mewujudkan antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya dan atau unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansinya saling berkaitan secara intern-ekstern yang selevel dan dalam bentuk garis koordinasi horizontal fungsional.
c.Koordinasi vertikal fungsional, merupakan bentuk koordinasi dimana kedudukan yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi eselonnya dan levelnya dibandingkan yang dikoordinasikan. Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu sama lain dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan, mewujudkan antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya, dalam bentuk garis koordinasi vertikal fungsional.
d.Koordinasi diagonal fungsional, merupakan bentuk koordinasi dimana yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi eselonnya dan levelnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada satu garis komando dan dalam bentuk garis koordinasi diagonal fungsional.

BAB III

MEKANISME KOORDINASI KERJA

Pasal 7

(1)Gubernur merupakan penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, pembangunan, kesejahteraan rakyat.
(2)Gubernur memegang kendali dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk 7 koordinasi vertikal struktural, horizontal fungsional, vertikal fungsional, maupun diagonal fungsional.

Pasal 8

(1)Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur dalam kegiatan teknis operasional.
(2)Dalam membantu Gubernur melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Wakil Gubernur menerapkan prinsip koordinasi, singkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur.
(3)Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan beban kerja, Gubernur dan Wakil Gubernur dapat melimpahkan sebagian kewenangan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 9

(1)Sekretaris Daerah membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan melakukan pembinaan pelaksanaan koordinasi kerja dengan Staf Ahli dan Perangkat Daerah.
(2)Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Sekretaris Daerah menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
(3)Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan koordinasi kerja pemerintah daerah, Sekretaris Daerah dapat melimpahkan sebahagian kewenangan koordinasi kerjanya kepada Asisten.

Pasal 10

(1)Asisten melakukan koordinasi kerja dengan Kepala Biro sesuai dengan pembidangannya.
(2)Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Asisten menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasnya kepada Sekretaris Daerah. 8

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…