Bentuk Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah meliputi :
a.Koordinasi vertikal struktural, merupakan bentuk koordinasi dimana antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarkis atau pengarahan yang dijalankan oleh Gubernur terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya dan dalam bentuk garis koordinasi vertikal struktural.
6
b.Koordinasi horizontal fungsional, merupakan bentuk koordinasi dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan setingkat eselon dan levelnya. Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu sama lain dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan, mewujudkan antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya dan atau unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansinya saling berkaitan secara intern-ekstern yang selevel dan dalam bentuk garis koordinasi horizontal fungsional.
c.Koordinasi vertikal fungsional, merupakan bentuk koordinasi dimana kedudukan yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi eselonnya dan levelnya dibandingkan yang dikoordinasikan.
Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu sama lain dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan, mewujudkan antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya, dalam bentuk garis koordinasi vertikal fungsional.
d.Koordinasi diagonal fungsional, merupakan bentuk koordinasi dimana yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi eselonnya dan levelnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada satu garis komando dan dalam bentuk garis koordinasi diagonal fungsional.
BAB III MEKANISME KOORDINASI KERJA Bagian Kesatu Mekanisme Koordinasi Vertikal Struktural