DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020

Nomor: 50
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah; b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah; c. penyelenggaraan administrasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang; d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang); dan e. penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya Kepala Dinas membawahi : a. Sekretariat; b. Bidang Cipta Karya; c. Bidang Bina Marga; d. Bidang Tata Ruang; e. Kelompok Jabatan Fungsional;dan f. UPTD PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang–undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);
9.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5.Dinas adalah Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah; b.penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah;
2. c.penyelenggaraan administrasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang; d.penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang); dan
3. e.penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

(1)Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
2. b.menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
3. c.menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. d.menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. e.menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
6. f.menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
7. g.menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. h.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Kepala Dinas membawahi :
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Cipta Karya;
3. c.Bidang Bina Marga;
4. d.Bidang Tata Ruang;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional;dan
6. f.UPTD.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(6)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7)UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Sekretariat mempunyai tugas pokok penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.penyelenggaraan koordinasi perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
2. b.penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;dan
3. c.penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.menyelenggarakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. b.menyelenggarakan penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan di lingkungan Dinas;
3. c.menyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian;
4. d.menyelenggarakan pengelolaan tata kearsipan, urusan kerumahtanggaan Dinas, ketatausahaan dan humas rumah tangga Dinas;
5. e.menyelenggarakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Dinas;
6. f.menyelenggarakan pengelolaan dan penataan barang milik daerah;
7. g.pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas yang menjadi tanggung jawab Dinas;
8. h.menyelenggarakan pengelolaan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
9. i.menyelenggarakan pengelolaan data, informasi publik dan dokumentasi berbasis komputerisasi/web;
10. j.menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Sekretariat, membawahi :
1. a.Sub Bagian Program, Data dan Informasi; dan
2. b.Sub Bagian Tata Usaha.
(5)Sub-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Program, Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melakukan fasilitasi/koordinasi penyusunan program dan penganggaran infrastruktur pembangunan serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi penganggaran dan penataan data/informasi publik di lingkungan Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bagian Program, Data dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Program, Data dan Informasi; dan
2. b.pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan bidang Program, Data dan Informasi di lingkungan Dinas.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
1. a.melaksanakan fasilitasi/koordinasi penyusunan program kerja/kegiatan di lingkungan Dinas;
2. b.menyelanggarakan koordinasi penetapan besaran anggaran pembangunan infrastruktur daerah di lingkungan Dinas;
3. c.melaksanakan pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan teknis program/pembangunan di lingkungan Dinas;
4. d.melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;
5. e.menyiapkan bahan dan data sebagai informasi untuk bahan evaluasi dan penentuan arah kebijakan program kerja Dinas;
6. f.menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Kerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas; dan
7. g.menyelenggarakan penyusunan rencana pengelolaan data dan informasi;
8. h.melaksanakan pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi lingkup Dinas;
9. i.menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
10. j.menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
11. k.menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan;
12. l.menyelenggarakan publikasi dan penyebarluasan informasi; dan
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kearsipan, kepegawaian, urusan rumah tangga, tata laksana organisasi, pengelolaan aset dan penegakan aturan di lingkungan Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Usaha; dan
2. b.pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha di lingkungan Dinas.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja, anggaran dan kebijakan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.melaksanakan pengelolaan perencanaan pembinaan dan pengembangan karir kepegawaian;
3. c.menyelenggarakan pengelolaan dan penataan administrasi kepegawaian meliputi kepangkatan, penghargaan dan kelengkapan administrasi kepegawaian lainnya;
4. d.menyelenggarakan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan tata kearsipan Dinas;
6. f.menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas meliputi urusan kebersihan, keamanan, ketertiban dan penataan/perbaikan utilitas sarana dan prasarana kantor;
7. g.melaksanakan penataan, pengelolaan dan pengadministrasian barang milik daerah;
8. h.menyelenggarakan urusan humas dan rumah tangga Dinas;
9. i.menyelenggaranan pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan meliputi lingkup verifikasi, pembukuan, perpajakan, pengelolaan gaji dan penyusunan laporan keuangan; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

(1)Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem drainase, sistem air limbah dan persampahan regional.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Cipta Karya melaksanakan fungsi sebagai berikut :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pengendalian;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
1. a.menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Cipta Karya;
2. b.menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis pembangunan bangunan gedung, penataan bangunan/lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, drainase, air limbah dan persampahan regional;
3. c.melaksanakan kebijakan pembangunan bangunan gedung, penataan bangunan/lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, drainase, air limbah dan persampahan regional;
4. d.melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan keciptakaryaan;
5. e.menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan Bidang Cipta Karya dengan Kabupaten/Kota;
6. f.melaksanakan penataan pengelolaan administrasi penyelenggaraan pembangunan Bidang Cipta Karya;
7. g.menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan infrastruktur pembangunan Bidang Cipta Karya pada kawasan strategis provinsi;
8. h.menyelenggarakan pemberian bantuan teknis terhadap perangkat daerah yang melakukan pembangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
9. i.melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan rumah negara;
10. j.melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bangunan gedung, penataan bangunan/lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, drainase, air limbah dan persampahan regional;dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Bidang Cipta Karya membawahi :
1. a.Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
2. b.Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP); dan
3. c.Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Pasal 8

(1)Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program/anggaran, pelaksanaan penguatan kapasitas perencanaan, koordinasi/fasilitasi dan sinkronisasi program dengan Kabupaten/Kota serta evaluasi, pemantauan dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pengendalian.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Perencanaan dan Pengendalian melaksanakan fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pengendalian;
2. b.pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pengendalian; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pengendalian.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
1. a.menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pengendalian;
2. b.menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi program- program keciptakaryaan dengan Kabupaten/Kota;
3. c.menyelenggarakan pelaksanaan bantuan teknis perencanaan di bidang Perencanaan dan Pengendalian;
4. d.melaksanakan bimbingan teknis atau workshop di bidang Perencanaan dan Pengendalian;
5. e.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, drainase, air limbah dan persampahan regional;dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1)Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota, sampah regional, air limbah domestik regional dan drainase yang bersifat khusus, kepentingan strategis dan lintas Kabupaten/Kota.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
2. b.pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sistem penyediaan air minum, sampah regional, air limbah domestik regional dan drainase yang bersifat khusus, kepentingan strategis dan lintas Kabupaten/Kota;
2. b.menyelenggarakan penyusunan kerangka acuan kerja, estimasi biaya dan penyiapan dokumen-dokumen teknis pelaksanaan pembangunan konstruksi sistem penyediaan air minum, persampahan regional, air limbah domestik regional dan drainase yang bersifat khusus, kepentingan strategis dan lintas Kabupaten/Kota;
3. c.menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pembangunan konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum, persampahan regional, air limbah domestik regional dan drainase yang bersifat khusus, kepentingan strategis dan lintas Kabupaten/Kota;
4. d.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota pada pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, persampahan regional, air limbah domestik regional dan drainase yang bersifat khusus, kepentingan strategis dan lintas Kabupaten/Kota;
5. e.menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan teknis terhadap Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum, sampah, air limbah dan drainase;
6. f.pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum, persampahan regional, air limbah domestik regional dan drainase yang bersifat khusus, kepentingan strategis dan lintas Kabupaten/Kota;dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melakukan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman kawasan strategis, pembangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan lintas daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman melaksanakan fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
2. b.pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman kawasan strategis, pembangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan lintas daerah;
2. b.menyelenggarakan penyusunan kerangka acuan kerja, estimasi biaya dan penyiapan dokumen-dokumen teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman kawasan strategis, pembangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan lintas daerah;
3. c.melaksanakan pengelolaan dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman kawasan strategis, pembangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan lintas daerah;
4. d.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota pada pengelolaan dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman kawasan strategis, pembangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan lintas daerah;
5. e.menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan teknis terhadap Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman kawasan strategis, pembangunan gedung, penataan bangunan/lingkungan strategis dan lintas daerah;
6. f.melaksanakan pendampingan dan bantuan teknis terhadap Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah dan pembangunan di bidang keciptakaryaan pada kawasan khusus/strategis atau lintas Kabupaten/Kota;
7. g.melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan rumah negara;
8. h.melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman kawasan strategis, pembangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan lintas daerah;dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

(1)Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan, program pekerjaan, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan/jembatan, pengamanan bagian- bagian jalan/jembatan, pengawasan/pengendalian mutu dan hasil pekerjaan serta penyediaan pengujian dan peralatan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;dan
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Preservasi Jalan dan Jembatan.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
1. a.menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Bina Marga;
2. b.menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan/jembatan provinsi serta leger jalan/jembatan;
3. c.melaksanakan kebijakan pembangunan dan preservasi jalan/jembatan provinsi serta leger jalan/jembatan;
4. d.melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan penyelenggaraan pembangunan/preservasi jalan/jembatan;
5. e.menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembangunan/preservasi jalan/jembatan dengan Kabupaten/Kota;
6. f.melaksanakan penataan pengelolaan administrasi penyelenggaraan pembangunan dan preservasi jalan/jembatan provinsi serta leger jalan/jembatan;
7. g.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional, bantuan teknis perencanaan, rekomendasi pemberian izin utilitas pada badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan;
8. h.melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pengujian mutu hasil konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan/jembatan provinsi;dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Bidang Bina Marga membawahi :
1. a.Seksi Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
2. b.Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
3. c.Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
(5)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…