DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2017

Nomor: 56
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II RincianTugas Pokok dan Fungsi Bab III Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
7.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
5.Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
7.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8.Kelompok Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. b.pelayanan penunjang penyelenggara pemerintah provinsi dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. c.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
4. d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

(1)Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
2. b.menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
3. c.menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. d.menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. e.menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
6. f.menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
7. g.menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. h.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Kepala Dinas, membawahi :
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Pengendalian Penduduk;
3. c.Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga;
4. d.Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
5. e.Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
6. f.UPT; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
(6)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
2. b.penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
3. c.penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
2. b.melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. c.melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
4. d.melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
5. e.melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
6. f.melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
7. g.melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Sekretariat, membawahi :
1. a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. c.Sub Bagian Program.
(5)Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
2. b.pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas;
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
2. b.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
3. c.menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
4. d.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Umum;
5. e.menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
6. f.menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga;
7. g.menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
8. h.menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
9. i.menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketata laksanaan;
10. j.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian dan Perencanaan di lingkungan Dinas; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang Keuangan dan Aset.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset; dan
2. b.pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Keuangan dan Aset di lingkungan Dinas;
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan dan Aset;
2. b.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset;
3. c.menyiapkan bahan pengelolaan aset;
4. d.menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
5. e.menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
6. f.menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
7. g.menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
8. h.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program di lingkungan Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Program; dan
2. b.pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan Program di lingkungan Dinas;
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan program;
2. b.menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
3. c.menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
4. d.menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
5. e.menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas;
6. f.menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian dan Perencanaan di lingkungan Dinas; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

(1)Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kuantitas penduduk, kualitas penduduk dan dinamika penduduk.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kuantitas penduduk;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas penduduk; dan
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang dinamika penduduk.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) meliputi :
1. a.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk;
2. b.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
3. c.melaksanakan pengembangan data kuantitas penduduk;
4. d.melaksanakan pengembangan data kualitas penduduk;
5. e.melaksanakan pengembangan data dinamika penduduk;
6. f.melaksanakan pelayanan informasi kependudukan
7. g.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk; dan
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Bidang Pengendalian Penduduk membawahi :
1. a.Seksi Bina Kuantitas Penduduk;
2. b.Seksi Bina Kualitas Penduduk; dan
3. c.Seksi Bina Dinamika Penduduk.
(4)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.

Pasal 9

(1)Seksi Bina Kuantitas Penduduk mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Kuantitas Penduduk.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Kuantitas Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kuantitas Penduduk;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Kuantitas Penduduk; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kuantitas Penduduk.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) meliputi :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Kuantitas Penduduk;
2. b.menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Kuantitas Penduduk;
3. c.menyiapkan bahan pengembangan data penduduk menurut karakteristik demografi;
4. d.menyiapkan bahan pengembangan data penduduk menurut karakteristik sosial;
5. e.menyiapkan bahan pengembangan data penduduk menurut hubungan kekeluargaan;
6. f.menyiapkan bahan pengembangan data penduduk menurut kelahiran penduduk (fertilitas);
7. g.menyiapkan bahan pengembangan data penduduk menurut kematian penduduk (mortalitas);
8. h.menyiapkan informasi kependudukan berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, wanita berusia subur dan jumlah anak;
9. i.menyiapkan informasi kependudukan berdasarkan tingkat pendidikan dan status perkawinan;
10. j.menyiapkan informasi kependudukan berdasarkan kegiatan penduduk yang aktif secara ekonomi, lapangan usaha, status dan jenis pekerjaan serta tingkat pendapatan;
11. k.menyiapkan informasi kependudukan berdasarkan geografis atau persebaran penduduk per kabupaten/kota;
12. l.menyiapkan informasi kependudukan berdasarkan kelompok umur sekolah, usia muda (dibawah 14 tahun), usia produktif (15 – 59) tahun dan usia lanjut diatas 60 tahun;
13. m.menyiapkan data dan informasi laju pertumbuhan penduduk per kabupaten/kota;
14. n.menyiapkan data dan informasi penduduk menurut agama/kepercayaan, jenis kecacatan dan status perkawinan;
15. o.menyiapkan informasi penduduk berdasarkan kelahiran per kabupaten/kota;
16. p.menyiapkan informasi penduduk berdasarkan kematian per kabupaten/kota;
17. q.melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Kuantitas Penduduk; dan
18. r.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 10

(1)Seksi Bina Kualitas Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kualitas penduduk.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Kualitas Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang Kualitas Penduduk;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Kualitas Penduduk; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kualitas Penduduk.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) meliputi :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kualitas penduduk;
2. b.menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang kualitas penduduk;
3. c.menyiapkan bahan pengembangan data penduduk berdasarkan kelahiran menurut umur;
4. d.menyiapkan bahan pengembangan data penduduk berdasarkan kelahiran sampai akhir masa reproduksi (TFR) ;
5. e.menyiapkan bahan pengembangan data rasio anak dan perempuan;
6. f.menyiapkan bahan pengembangan data kematian anak berusia dibawah 1 tahun dalam 1000 kelahiran (IMR);
7. g.menyiapkan bahan pengembangan data kematian anak berusia dibawah 1 bulan dalam 1000 kelahiran (NNDR);
8. h.menyiapkan bahan pengembangan data kematian anak berusia 1 tahun sampai dibawah 5 tahun;
9. i.menyiapkan bahan pengembangan data kematian ibu melahirkan;
10. j.menyiapkan bahan pengembangan data berdasarkan tingkat pendidikan;
11. k.menyiapkan data dan informasi penduduk yang dapat membaca dan yang ikut wajib belajar;
12. l.menyiapkan data jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja;
13. m.menyiapkan data dan informasi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan;
14. n.menyiapkan data dan informasi penduduk pengangguran;
15. o.menyiapkan data dan informasi penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial atau pekerja anak;
16. p.menyiapkan data dan informasi penduduk penyandang cacat berdasarkan umur dan jenis kelamin;
17. q.menyiapkan data dan informasi proporsi penduduk miskin penerima jaminan kesehatan;
18. r.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas di bidang Kualitas Penduduk; dan
19. s.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 11

(1)Seksi Bina Dinamika Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang dinamika penduduk.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Dinamika Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Dinamika penduduk;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Dinamika penduduk; dan
3. a.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Dinamika penduduk.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) meliputi :
1. a.menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang dinamika penduduk;
2. b.menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang dinamika penduduk;
3. c.menyiapkan bahan pengembangan data migrasi penduduk secara permanen;
4. d.menyiapkan bahan pengembangan data penduduk transmigrasi;
5. e.menyiapkan bahan pengembangan data penduduk pemukiman kembali (resettlement);
6. f.menyiapkan bahan pengembangan data migrasi penduduk musiman (non permanen);
7. g.menyiapkan bahan pengembangan data penduduk urbanisasi;
8. h.melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang dinamika penduduk; dan
9. i.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…