DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah Bab III Klasifikasi Informasi Publik Bab IV Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bab V Standar Pelayanan Publik Bab VI Pelaporan Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
c.bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5.Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.
6.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
7.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaran Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
8.Pelayanan informasi adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat pengguna informasi.
9.Akses informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
10.Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
11.Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi publik.
12.Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaan, yang menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.
13.Pengelolaan Dokumen adalah proses pengumpulan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara sistematis.
14.Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
15.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
16.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu selanjutnya disebut PPID Pembantu adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada di Organisasi Perangkat Daerah.
17.Pengguna Informasi Publik adalah orang/badan yang menggunakan informasi publik.
18.Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
19.Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.
20.Klasifikasi Informasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi.
21.Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
22.Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
23.Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
24.Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi.
25.Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bertujuan untuk menjamin tata tertib administrasi pengelolaan pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 3

Pedoman Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meliputi:

a.hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
b.klasifikasi Informasi Publik;
c.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
d.standar pelayanan publik;
e.pelaporan; dan
f.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah berhak menolak:

a.memberikan Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
b.memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah wajib:
1. a.menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
2. b.menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
3. c.membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik, antara lain: politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara;
4. d.memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
5. e.menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;
6. f.menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. g.memanfaatkan maupun menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja Informasi di setiap OPD, serta situs resmi bagi Pemerintah Daerah (media elektronik dan non elektronik);
8. h.menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
9. i.menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
10. j.membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
11. k.melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada masing-masing OPD.
(2)Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah harus membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

BAB III

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

Pasal 6

Informasi Publik berdasarkan pengklasifikasian terdiri dari:

a.Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, meliputi:
1. 1.Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. 2.Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
3. 3.Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
b.Informasi yang dikecualikan.

Pasal 7

(1)Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
(2)Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Pemohon dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dapat diakses dengan mudah.

Pasal 8

(1)Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 1, dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Informasi tentang Profil OPD meliputi:
  1. 1.Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi OPD beserta unit-unitnya;
  2. 2.struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural; dan
  3. 3.laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya setelah diperiksa dan diverifikasi dan dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke OPD untuk diumumkan.
2. b.ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup OPD meliputi:
  1. 1.nama dan program kegiatan;
  2. 2.penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
  3. 3.target dan/atau capaian program dan kegiatan;
  4. 4.jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
  5. 5.anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah;
  6. 6.agenda penting terkait pelaksanaan tugas OPD;
  7. 7.informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;
  8. 8.informasi tentang penerimaan calon pegawai; dan
  9. 9.informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada OPD yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;
3. c.ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup OPD berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;
4. d.ringkasan laporan keuangan meliputi:
  1. 1.rencana dan laporan realisasi anggaran;
  2. 2.neraca;
  3. 3.laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akutansi yang berlaku; dan
  4. 4.daftar aset dan investasi.
5. e.ringkasan laporan akses Informasi Publik meliputi:
  1. 1.jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;
  2. 2.waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik;
  3. 3.jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak; dan
  4. 4.alasan penolakan permohonan Informasi Publik.
6. f.Informasi lain tentang Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur atau produk hukum lainnya sebagai kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan Pemerintah Daerah;
7. g.Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, pengajuan keberatan, proses penyelesaian sengketa Informasi Publik dan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk dapat dihubungi;
8. h.Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pejabat Pemerintah Daerah maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Daerah;
9. i.Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. j.Informasi tentang prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 2, merupakan Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Informasi mengenai bencana alam seperti potensi tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa dan lain sebagainya;
2. b.Informasi mengenai bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, limbah berbahaya, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya;
3. c.Informasi mengenai bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar masyarakat dan teror;
4. d.jenis, penyebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
5. e.racun pada bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat; dan
6. f.rencana gangguan terhadap utilitas publik.
(3)Penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengumuman Informasi yaitu:
1. a.potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
2. b.pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak;
3. c.prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
4. d.cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
5. e.cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
6. f.pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
7. g.tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi; dan
8. h.upaya-upaya yang dilakukan oleh OPD dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.
(4)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Pasal 10

Format Penyampaian Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang dilakukan oleh setiap OPD tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…