DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 62 Tahun 2017

Nomor: 62
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Piagam Audit Internal yang mana piaham ini dimaksudkan sebagai landasa, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi inspektorat dalam melakukan Audit Intern di lingkungan pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa komitmen Pemerintah Daerah terhadap pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu dituangkan dalam Piagam Audit Intern;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Lembaran Pemerintahan Daerah;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009. tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Angka Kreditnya;
9.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan RB Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Dan Angka Kreditnya;
10.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5.Piagam Audit Intern (Intern Audit Charter) adalah pernyataan formal yang memuat visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah Provinsi Sumaera Barat selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Pemerintah Provinsi dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
6.Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7.Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam benuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting service) yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkakan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuan dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen resiko, kontrol (pengendalian) dan tata kelola (sektor publik) dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Pasal 2

Piagam Audit Intern dimaksudkan sebagai landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Inspektorat dalam melakukan Audit Intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Piagam Audit Intern di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat meliputi :

a.memberikan penegasan dan komitmen dari Gubernur tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
b.memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
c.menumbuhkembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti : integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang- undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
d.menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pasal 4

(1)Piagam Audit Intern memuat :
1. a.kedudukan dan peran Inspektorat;
2. b.visi dan misi;
3. c.tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
4. d.kewenangan Inspektorat Daerah;
5. e.tanggung jawab Inspektorat;
6. f.tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat;
7. g.kode Etik dan Standar Audit APIP;
8. h.persyaratan Auditor Inspektorat;
9. i.larangan perangkapan tugas dan Jabatan Auditor;
10. j.hubungan kerja dan koordinasi; dan
11. k.penilaian berkala.
(2)Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2014 tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 20 Juli 2017 GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 20 Juli 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dto ALI ASMAR BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 62 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 62 TAHUN 2017 TANGGAL : 20 JULI 2017 TENTANG : PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

1.Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting service) yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuan dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen resiko, kontrol (pengendalian) dan tata kelola (sektor publik) dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
2.Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain.
4.Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan OPD/Unit Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui : 1) Penegakan integritas dan nilai etika; 2) Komitmen terhadap kompetensi; 3) Kepemimpinan yang kondusif 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; dan 7) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
5.Kedudukan dan Peran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

a.Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
b.Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
c.Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
d.APIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah terkait.
1. 6.Visi dan Misi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
a.Visi : Visi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah : “Menjadi lembaga yang profesional dan bermartabat untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Sumatera Barat “.
b.Misi : “Meningkatkan peran dan kualitas pengawasan serta mendorong terwujudnya Akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Daerah.”
1. 7.Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Tugas pokok Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan mempunyai fungsi :
a.Perencanaan Program Pengawasan.
b.Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
c.Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus mampu : 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
1. 8.Kewenangan Inspektorat Daerah. Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan untuk :
a.Memperoleh akses secara penuh terhadap seluruh informasi, sistem informasi, catatan, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
b.Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada organisasi perangkat daerah yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
c.Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Gubernur dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
d.Melakukan koordinasi kegiatan Inspektorat dengan kegiatan APIP eksternal.
e.Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
f.Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
g.Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari Internal maupun Eksternal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
1. 9.Tanggung Jawab Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern , Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab untuk :
a.Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme APIP, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
b.Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
c.Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
d.Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
e.Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Gubernur Sumatera Barat.
1. 10.Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu :
a.Meningkatnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dengan melibatkan peran serta organisasi perangkat daerah dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
b.Terwujudnya sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan. Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat meliputi :
a.Audit Intern secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
b.Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
c.Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
d.Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
e.Memberikan pelayanan (advisory service) berupa: 1) Bimbingan teknis dan Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan 2) konsultasi langsung dan melalui media elektronik, terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan OPD (Organisasi Perangkat Daerah)
1. 11.Kode Etik dan Standar Audit APIP Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : KEP-005/AAIP tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, tanggal 24 April 2014.
2. 12.Persyaratan APIP Yang Duduk Dalam Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Persyaratan APIP yang duduk dalam Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sekurang- kurangnya meliputi :
a.Memiliki sertifikat APIP dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang- undangan tentang jabatan fungsional;
b.Memiliki integritas dan perilaku yang profesional , independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
c.Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lainnya yang relevan dengan bidang tugasnya;
d.Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
e.Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f.Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen resiko; dan
g.Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.
1. 13.Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan APIP
a.APIP tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu objektifitas dan independensi seorang APIP.
b.APIP sebagai Pejabat fungsional tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.
1. 14.Hubungan Kerja dan Koordinasi Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (selaku objek pengawasan), BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan) dan aparat pengawasan ekstren.
a.Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.
b.Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat adalah : 1) Hubungan kemitraan antara APIP dan Auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa. 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultansi), Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan. 3) Menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan prosedur yang berlaku.
c.Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 1) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dan RB dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
d.Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Aparat Pengawasan Ekstern 1) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi mitra pendamping bagi Aparat Pengawasan Ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit. 2) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat. 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 4) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
e.Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan 1) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi : a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP b) sosialisasi SPIP c) pendidikan dan pelatihan SPIP d) pembimbingan dan konsultansi SPIP e) peningkatan kompetensi APIP 2) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat membangun kerja sama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD. 3) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat harus mempedomani peraturan-peraturan di bidang jabatan fungsional yang dikeluarkan oleh BPKP, BKN dan Kementerian Dalam Negeri selaku instansi Pembina jabatan fungsional.
1. 15.Penilaian
2. 16.Berkala
a.Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memenuhi syarat dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
b.Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Gubernur. GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto IRWAN PRAYITNO

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…