DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 66 Tahun 2018

Nomor: 66
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Batang Painan Kabupaten Pesisir Selatan dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Penetapan Garis Sempadan Sungai; 3. Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai; 4. Pengawasan Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai; 5. Ketentuan Peralihan; 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya kegiatan pemanfaatan sempadan sungai di wilayah sungai Batang Painan Kabupaten Pesisir Selatan oleh masyarakat dapat menyebabkan kerusakan terhadap Sungai dan lingkungan disekitarnya;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan wilayah sungai perlu pengaturan mengenai penetapan Garis Sempadan Sungai;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Batang Painan Kabupaten Pesisir Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
5.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI BATANG PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3.Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh Garis Sempadan.
4.Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
5.Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
6.Bantaran Sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
7.Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan Sungai.
8.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
9.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Dinas terkait yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang sumber daya air, lingkungan hidup dan bidang penegakan peraturan daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada Sungai dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.menjaga fungsi dan kelestarian Sungai agar tidak terganggu oleh aktifitas dan kegiatan yang berada disekitar sempadan sungai;
b.meningkatkan pemanfaatan dan nilai manfaat sumber daya yang ada di Sungai agar dapat memberikan hasil secara optimal; dan
c.mengurangi daya rusak air Sungai terhadap lingkungan sepanjang Garis Sempadan Sungai.

BAB II

PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI

Pasal 4

Penetapan Garis Sempadan Sungai Batang Painan Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 5

(1)Penetapan Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan berdasarkan kajian penetapan sempadan Sungai oleh Tim Kajian Penetapan Garis Sempadan Sungai Batang Painan Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Tim Kajian Penetapan Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari OPD dan unsur Masyarakat.
(3)Penetapan Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempertimbangkan:
1. a.karakteristik geomorfologi sungai;
2. b.kondisi sosial budaya masyarakat daerah; dan
3. c.memperhatikan jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.
(4)Kajian penetapan Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling sedikit mengenai:
1. a.batas ruas sungai yang ditetapkan;
2. b.letak garis sempadan; dan
3. c.rincian jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan.
(5)Kajian penetapan Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Sempadan Sungai Batang Painan Kabupaten Pesisir Selatan meliputi ruang di kiri dan kanan palung Sungai di antara garis sempadan dan tepi palung Sungai untuk Sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk Sungai bertanggul.
(2)Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada:
1. a.Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
2. b.Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
3. c.Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
4. d.Sungai yang terpengaruh pasang air laut; dan
5. e.mata air.
(3)Tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bangunan penahan Banjir yang terbuat dari timbunan tanah.

Pasal 7

(1)Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
1. a.paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
2. b.paling sedikit berjarak 15 (enam) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
3. c.paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
(2)Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan kriteria:
1. a.Sungai besar dengan luas Daerah Aliran Sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi, ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur Sungai; dan
2. b.Sungai kecil dengan luas Daerah Aliran Sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus)kilometer persegi, ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
(2)Garis Sempadan Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Garis Sempadan Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai.
(2)Garis Sempadan Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Dalam hal di dalam sempadan Sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan Banjir, ruang antara tepi palung Sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan Bantaran Sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyalur Banjir.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…