DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Februari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini merubah Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pemungutan Retribusi Izin Trayek yang selama ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek perlu disesuaikan ;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 2
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1, angka 5 dan angka 6 diubah, Pasal 7 dihapus dan diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a baru, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. 5a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selaku perangkat daerah yang ditunjuk sebagai pemberi izin dan pemungut retribusi.
6.Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7.Dihapus.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ), atau Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organiasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu 4 guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12.Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pelayanan dibidang izin trayek dan/atau izin operasi untuk mengusahakan dan/atau menyediakan angkutan orang dengan kendaraan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
13.Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu.
14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pembayaran retribusi terhutang ditambah dengan denda administrasi.
19.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20.Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan Obyek Retribusi yang digunakan.
21.Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
22.Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam suatu provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
23.Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
24.Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas. 5
25.Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemuliman dan simpul yang berbeda.
26.Izin Operasi adalah Izin yang diberikan hak dan kewajiban bagi pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek.
27.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.
(2)Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening penerimaan Daerah ke rekening penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas dan bukti pemindah bukuan berfungsi dan berlaku sebagai bukti pembayaran.
(3)Pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dibuat oleh Kepala Badan Keuangan Daerah.

3.Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1)Bendahara Penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan wajib menyampaikan laporan kegiatan pemungutan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
(2)Bendahara Penerima wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(3)Secara fungsional laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum untuk diverifikasi sedangkan secara administrasi laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah selaku koordinator pemungutan penerimaan daerah untuk dievaluasi.
(4)Laporan secara fungsional dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran serta slip Buku Kas Umum sedangkan laporan secara administrasi dilengkapi dengan daftar persediaan barang cetakan berharga seperti SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
(5)Laporan secara fungsional disiapkan oleh Dinas sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- 6 undangan yang berlaku, sedangkan laporan secara administrasi sesuai dengan bentuk/format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)Blanko laporan realisasi penerimaan/penyetoran dan laporan pengadaan/pendistribusian barang cetakan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) disiapkan dan diadakan oleh Dinas sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(7)Bentuk/format dan tata cara pembuatan dan penyampaian laporan petugas lainnya yang terkait dengan kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan dan diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1)Dinas Perhubungan wajib melakukan pembinaan kepada Dinas terkait administrasi pengelolaan perizinan trayek dan kartu pengawasan.
(2)Badan Keuangan Daerah wajib melakukan pembinaan kepada Dinas terkait administrasi pengelolaan keuangan daerah dan teknis pemungutan Retribusi Daerah.

5.Ketentuan Lampiran I dan Lampiran III diubah sehingga Lampiran I dan Lampiran III berbunyi sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 9 Februari 2018 GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 9 Februari 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, dto ALI ASMAR BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 07 7 LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
1.SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) IZIN TRAYEK RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PEMAKAIAN GEDUNG DAN BANGUNAN NO. LEMBAR 1 WAJIB RETRIBUSI I. IDENTITAS WAJIB RETRIBUSI 1 NAMA PERUSAHAAN : No. KPTS Izin Trayek :
1.Nama Pimpinan : No. Registrasi :
2.Alamat Perusahaan : :
3.Nomor Pokok Wajib Retribusi : : II. PENETAPAN PERHITUNGAN NO Tanda Nomor Jenis Kendaraan Tempat Duduk Tanggal Jatuh Tempo Masa Berlaku Pokok Denda Jumlah yang Dibayar Jumlah Terbilang : (……………………………………………………………………………………………………………… rupiah ).- …………,tgl……………….. Yang Menerima Bendahara Penerima Yang Menetapkan, ___________________ _________________ Nama Jelas,tanda tangan Nama Jelas, tanda tangan NIP. NIP. Diketahui oleh : An. Kepala Dinas Nama Jelas, tanda tangan Dan stempel Catatan : 1.Lembar 1 : untuk Wajib Retribusi ( pemohon ) 2.Lembar 2 : untuk DPKD 3.Lembar 3 : Arsip Bendahara Penerima
4.Lembar 4 : Arsip Penetapan _____________________________________________________________________________ GUBERNUR SUMATERA BARAT, IRWAN PRAYITNO 8 LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : TAHUN 2018 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK. DAFTAR : REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH BULAN………………………………………………… NO JENIS PENERIMAAN s/d BULAN LALU ( Rp ) BULAN INI ( Rp ) S/D BULAN INI ( Rp ) PROSENTASE ( % ) KETERANGAN 1 2 3 4 3+4= 5 6 7 JUMLAH ………,tanggal……………….. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT ___________________________ Nama jelas dan tanda tangan dan stempel GUBERNUR SUMATERA BARAT, IRWAN PRAYITNO

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 23

Pasal 27

Pasal 29

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 23

Pasal 27

Pasal 29

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2015