DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Februari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Jadwal Retensi Arsip selanjutnya disingkat dengan JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis arsip, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan nasib akhir suatu jenis arsip, dimusnahkan, dinilai kembali, atau permanen yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusutan dan penyelamatan arsip. Penentuan retensi arsip aktif dan in aktif dilakukan dengan tiga pola, yakni: a. 2 (dua) tahun untuk nilai guna administrasi; b. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi dan teknologi; c. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan ( Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 83);
7.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemerintahan Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat ini yang dimaksud dengan:

1.Jadwal Retensi Arsip selanjutnya disingkat dengan JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis arsip, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan nasib akhir suatu jenis arsip, dimusnahkan, dinilai kembali, atau permanen yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusutan dan penyelamatan arsip.
2.Retensi Arsip adalah Jangka waktu penyimpanan arsip yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
3.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4.Arsip aktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
5.Arsip in aktif adalah arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
6.Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan.
7.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Pasal 2

(1)JRA Substantif Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan pedoman dalam melakukan penyusutan arsip Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang meliputi Perumusan Kebijakan, yaitu:
1. a.Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. b.Pemerintahan Umum;
3. c.Otonomi Daerah;
4. d.Bina Pembangunan Daerah;
5. e.Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. f.Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
7. g.Keuangan Daerah.
(2)JRA Substantif Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1)JRA Substantif Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat informasi mengenai :
1. a.Jenis/series arsip;
2. b.Retensi atau jangka waktu simpan minimal; dan
3. c.Keterangan
(2)Jenis/series arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perumusan kebijakan:
1. a.Jenis arsip Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. b.Jenis arsip Pemerintahan Umum;
3. c.Jenis arsip Otonomi Daerah;
4. d.Jenis arsip Bina Pembangunan Daerah;
5. e.Jenis arsip Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. f.Jenis arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
7. g.Jenis arsip Keuangan Daerah.
(3)Retensi atau jangka waktu simpan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan masa simpan arsip aktif dan in aktif.
(4)Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat rekomendasi yang menetapkan arsip permanen atau musnah.

Pasal 4

Penentuan retensi arsip Substantif Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.

Pasal 5

Penentuan retensi arsip aktif dan in aktif dilakukan dengan tiga pola, yakni:

a.2 (dua) tahun untuk nilai guna administrasi;
b.5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi dan teknologi;
c.10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Pasal 6

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip permanen atau musnah ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

a.Keterangan musnah ditetapkan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
b.Keterangan permanen ditetapkan apabila arsip dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 18 Februari 2020 GUBERNUR SUMATERA BARAT, Ttd IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 18 Februari 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, Ttd A L W I S BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 7

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…