DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penmnyandang Disabilitas Provinsi Sumatera Barat 2023-2026

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 A swe oo} oes * fa == Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
6.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 3); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI SUMATERA BARAT 2023-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menemui hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6.Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7.Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
8.Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
9.Pemenuhan Hak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10.Pengarusutamaan adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Penyandang Disabilitas menjadi satu dimensi integral dari Perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
11.Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
12.Rencana Induk Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
13.Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RAD PD Tahun 2024-2026 adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran dari RIPD di Daerah.
14.Forum Tematik Disabilitas adalah wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan nasional dan Daerah yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
15.Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Kementerian/Lembaga serta Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berisi program dan kegiatan terkait penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Pasal 2

Pembentukan RAD PD Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan sebagai:

a.acuan dalam penyusunan Perencanaan pembangunan inklusif Disabilitas bagi Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
b.acuan dalam penyelenggaraan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, baik oleh sektor pemerintahan maupun masyarakat; dan
c.acuan dalam merencanakan anggaran bagi kegiatan-kegiatan pelayanan yang efektif oleh berbagai sektor untuk mengatasi tantangan dalam mewujudkan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

Pembentukan RAD PD Tahun 2024-2026 ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraannya;
b.mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan oleh multi dan lintas sektor baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing;
c.menyediakan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah;
d.mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas;
e.membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi dalam penghidupan dan peningkatan kesejahteraan, serta berbagai kegiatan lainnya; dan
f.menciptakan lingkungan yang inklusif disabilitas.

BAB II

PENYELENGGARAAN RAD PD

Pasal 4

Penyelenggaraan RAD PD Provinsi berdasarkan pada beberapa sasaran strategis yang meliputi:

a.pendataan dan perencanaan inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
b.penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
c.Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas;
d.pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
e.pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
f.pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas; dan
g.akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 5

RAD PD Tahun 2024-2026 dijabarkan dalam kegiatan utama sesuai dengan sasaran strategis, target capaian, dan strategi implementasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Kegiatan utama untuk pendataan dan perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) huruf a dilaksanakan dengan:

a.pengumpulan dan harmonisasi data Penyandang Disabilitas lintas sektor; dan
b.pelibatan Penyandang Disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 7

Kegiatan utama untuk penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan:

a.peningkatan pelayanan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
b.akses permukiman yang terjangkau dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas;
c.penyediaan layanan transportasi publik yang mudah diakses dan ramah disabilitas; dan
d.penyediaan sistem komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

Kegiatan utama untuk pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan menjamin hak politik secara penuh bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam Pemilu tanpa diskriminasi.

Pasal 9

Kegiatan utama untuk Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan dengan meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan masyarakat.

Pasal 10

Kegiatan utama untuk pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan dengan:

a.memperkuat pemahaman tentang ketenagakerjaan inklusif pada Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor; dan
b.memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Pasal 11

Kegiatan utama untuk pendidikan dan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan dengan:

a.memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas;
b.memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan non disabilitas;
c.memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
d.membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…