DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Perubahan tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Pemumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek antar Kota dalam Provinsi di Sumatera Barat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Barat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 648);
10.Peraturan Gubernur Sumatera Burat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penetapan Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);
11.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Provinsi di Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Barat; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM KELAS EKONOMI TRAYEK ANTAR KOTA DALAM PROVINSI DI PROVINSI SUMATERA BARAT. Pasal I Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Di Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2014) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat:

a.Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2015);
b.Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Burat (Berita Daerah Nomor 1 Tahun 2016);
c.Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi Trayek Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Nomor 16 Tahun 2016); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Tarif dasar angkutan penumpang dengan mobil bus umum kelas ekonomi trayek antar kota dalam provinsi untuk Batas Atas sebesar Rp.388,5/pnp-km (tiga ratus delapan puluh delapan koma lima rupiah per penumpang- kilometer) dan Batas Bawah sebesar Rp.259,00/pnp-km (dua ratus lima puluh sembilan rupiah per penumpang-kilometer) dengan Biaya Pokok Angkutan sebesar Rp.254,37/prip-kin (dua ratus lima puluh empat koma tiga puluh tujuh rupiah per penumpang kilometer).

2.Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 21 Maret 2025 GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto MAHYELDI Diundangkan di Padang pada tanggal 21 Maret 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, dto YOZARWARDI USAMA PUTRA BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 7 TAHUN 2025

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2014