DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 72 Tahun 2017

Nomor: 72
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tata Cara Pelaksanaan TLHP Bab III Pemantauan/Monitoring Pelaksanaan TLHP Bab IV Status TLHP Bab V Sanksi Bab VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan optimal, maka setiap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah perlu ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646)

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional ;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur/ Wakil Gubernur adalah Gubernur/ Wakil Gubernur Sumatera Barat.
3.Inspektorat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
6.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga/Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan pemeriksaan/audit, evaluasi, reviu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang berada pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7.Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP adalah Laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan, dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap, dan final setelah ditanggapi oleh Kepala OPD yang diperiksa.
8.Temuan adalah fakta/ kejadian/ bukti yang memiliki saran/ rekomendasi/ sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan/ pengawasan
9.Saran atau Rekomendasi adalah temuan hasil pengawasan fungsional yang wajib dilaksanakan oleh OPD guna perbaikan, koreksi dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana dituangkan di dalam LHP.
10.Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional
11.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/ kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Pengaturan Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil Pemeriksaan APIP.

Pasal 3

Pengaturan Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat bertujuan agar tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat meliputi Pemeriksaan APIP di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. B A B II TATA CARA PELAKSANAAN TLHP

Pasal 5

(1)Kepala OPD wajib menunjuk pejabat/staf pada OPD nya sebagai petugas yang akan menghimpun dan menyampaikan hasil tindak lanjut OPD nya kepada APIP.
(2)Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Pejabat/staf yang tercantum dalam rekomendasi/saran pada LHP wajib menyerahkan bukti tindak lanjut kepada pejabat/staf yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP APIP pada OPD meliputi :

a.Atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP,
b.Pejabat/staf yang disebutkan secara khusus dalam saran/ rekomendasi LHP, apabila saran/rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja ;
c.Pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran/rekomendasi merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak/instansi di luar Organisasi Perangkat Daerah;

Pasal 8

(1)Setiap temuan dan saran/rekomendasi hasil pengawasan APIP wajib ditindaklanjuti oleh Kepala OPD dan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
(2)Setiap temuan dan saran/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)wajib diselesaikan/ dituntaskan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima oleh OPD yang bersangkutan.
(3)Terhadap temuan yang berupa kerugian daerah penyelesaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMANTAUAN/MONITORING PELAKSANAAN TLHP

Pasal 9

(1)Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan TLHP baik dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota.
(2)Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur/ Wakil Gubernur secara periodik.

Pasal 10

Pemantauan pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1)dapat dilaksanakan dengan cara :
1. a.mengadakan rapat pemutakhiran data TLHP dengan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut;
2. b.melakukan komunikasi lisan (mekanisme rapat atau kunjungan) dan komunikasi tertulis (mekanisme pelaporan/teguran) dengan pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut; dan
3. c.mewajibkan APIP dalam setiap penugasan untuk memantau TLHP atas hasil pengawasan periode sebelumnya.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…