DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017

Nomor: 75
Tahun: 2017
Ditetapkan: 23 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan UPTD Bab III UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bab IV Kelompok Jabatan Fungsional Bab V Tata Kerja Bab VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
9.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dinas Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
6.Pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
7.Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi dan pokok dan peruntukannya dapat dikelola secara efesien dan lestari.
8.Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disingkat KPHL adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.
9.Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.
10.Resort Pegelolaan Hutan, yang selanjutnya disebut Resort adalah pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan.

BAB II

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Kehutanan, yaitu UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan.

BAB III

UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Pasal 3

(1)UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri dari 7 (tujuh) UPTD KPHL dan 3 (tiga) UPTD KPHP.
(2)UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
1. a.UPTD KPHL Pasaman Raya (Unit I);
2. b.UPTD KPHL Limapuluh Kota (Unit II);
3. c.UPTD KPHL Agam Raya (Unit III);
4. d.UPTD KPHL Bukit Barisan (Unit IV);
5. e.UPTD KPHL Sijunjung (Unit V);
6. f.UPTD KPHL Solok (Unit VI);
7. g.UPTD KPHL Hulu Batanghari (Unit VII);
8. h.UPTD KPHP Dharmasraya (Unit VIII);
9. i.UPTD KPHP Pesisir Selatan (Unit IX); dan
10. j.UPTD KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI).

Pasal 4

(1)UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri atas :
1. a.Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. d.Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. e.Resort; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan.
(4)Resort sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Resort yang bukan merupakan jabatan struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan.
(5)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Pasal 6

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

a.Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
b.Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 7

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan di dalam wilayah kerjanya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi :

a.Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
b.Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
c.Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan daerah untuk diimplementasikan sesuai peraturan perundang-undangan;
d.Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
e.Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya;
f.Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di wilayahnya;
g.Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayahnya; dan
h.Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan di sekitar wilayahnya.

Pasal 9

Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan pasal 8.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi :

a.Penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH;
b.Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH;
c.Rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;
d.Perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH;
e.Pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH;
f.Pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan KPH;
g.Pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di KPH;
h.Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
i.Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
j.Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH; dan
k.Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…