DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 76 Tahun 2017

Nomor: 76
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Whistleblower Bab III Mekanisme Pengaduan Bab IV Tim Pengelola Pengaduan Bab V Pengelolaan Pengaduan Bab VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun pedoman Whistleblower System di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pedoman Whistleblower System di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN WHISTLEBLOWER SYSTEM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5.Whistleblower system adalah mekanisme penyampaian pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Lain yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
6.Whistleblower adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja.
7.Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh whistleblower.
8.Tim Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
9.Saluran pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
10.Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

WHISTLEBLOWER

Pasal 2

Whistleblower yang melihat dan mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dapat menyampaikan laporan pengaduan kepada TPP.

Pasal 3

Whistleblower mempunyai hak:

a.memberikan keterangan tanpa tekanan;
b.bebas dari pertanyaan yang menjerat;
c.mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan; dan
d.mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB III

MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

(1)Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan kepada TPP secara:
1. a.langsung; dan/atau
2. b.tidak langsung.
(2)Laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menyampaikan langsung kepada TPP.
(3)Laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui telepon, faksimile, surat, layanan pesan singkat (SMS), kotak pengaduan, dan surat elektronik yang secara khusus disediakan oleh TPP.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan mencantumkan identitas whistleblower dengan jelas.

BAB IV

TIM PENGELOLA PENGADUAN

Pasal 5

(1)Gubernur dalam rangka penyelesaian pengaduan oleh whistleblower membentuk TPP.
(2)TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. a.Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
2. b.Ketua : Inspektur Daerah
3. c.Administrator : Para pejabat yang dianggap relevan
4. d.Tim Penelaah : Para pejabat yang dianggap relevan
5. e.Tim Audit : Auditor/P2UPD
(3)Keanggotaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

TPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh whistleblower.

Pasal 7

Dalam hal adanya laporan pengaduan, TPP wajib:

a.menerima laporan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung;
b.mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
c.menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindaklanjutnya;
d.melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi;
e.membuat laporan pengelolaan pengaduan secara berkala;
f.menyampaikan laporan pengelolaan pengaduan kepada Gubernur; dan
g.memberikan perlindungan kepada whistleblower dengan cara menjaga kerahasiaan identitas whistleblower.

BAB V

PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 8

Pengelolaan pengaduan yang dilaksanakan oleh TPP meliputi:

a.registrasi;
b.verifikasi/telaah;
c.pemeriksaan/audit; dan
d.tindak lanjut.

Pasal 9

Setiap pengaduan yang disampaikan oleh whistleblower diberikan nomor register.

Pasal 10

(1)TPP melakukan verifikasi/telaah terhadap materi pengaduan.
(2)Dalam hal materi pengaduan bersifat jelas, maka dilakukan pemeriksaan/audit;
(3)Dalam hal materi laporan pengaduan bersifat tidak jelas, maka:
1. a.TPP meminta informasi tambahan kepada whistleblower jika identitasnya jelas;dan/atau
2. b.tidak menindaklanjuti laporan pengaduan, apabila:
  1. 1.identitas whistleblower tidak jelas/tidak ada;
  2. 2.ASN dan/atau Pejabat lain yang diduga melakukan dugaan tindak pidana korupsi tidak jelas;
  3. 3.materi pengaduan tidak jelas; dan/atau
  4. 4.ASN dan/atau Pejabat lain yang dilaporkan telah meninggal.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…