DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini merubah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan terjadinya perubahan struktur organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, maka perlu melakukan perubahan terhadap uraian tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mentapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
7.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 58), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan huruf f ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)Badan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. c.pembinaan dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. d.penyediaan database perencanaan pembangunan daerah;
5. e.pelaksanaan kesekretariatan Badan;
6. f.pelaksanaan tugas di bidang sumber daya manusia, pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan pengembangan wilayah, perencanaan makro dan pendanaan pembangunan serta pengendalian, evaluasi dan data informasi perencanaan pembangunan daerah;
7. g.penyelenggaraan fasilitasi sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 2.Ketentuan huruf e ayat (2) dan huruf e ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
2. b.menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan Daerah;
3. c.menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. d.menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Daerah;
5. e.memfasilitasi pelaksanaan program kesekretariatan, perencanaan makro dan pendanaan pembangunan, perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya dan pemerintahan, ekonomi dan pengembangan wilayah serta pengendalian, evaluasi dan data informasi perencanaan pembangunan daerah;
6. f.menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
7. g.menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
8. h.menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis perencanaan pembangunan daerah;
9. i.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(3)Kepala Badan, membawahi :
1. a.Sekretariat;
2. b.Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan;
3. c.Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
4. d.Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah;
5. e.Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan;
6. f.UPT; dan
7. g.Kelompok jabatan fungsional.
(4)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(5)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
(6)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(7)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

3.Ketentuan Bagian Ketujuh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD, evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota serta data informasi informasi perencanaan pembangunan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota; dan
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Data Informasi Perencanaan Pembangunan.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.melaksanakan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
2. b.melaksanakan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
3. c.melaksanakan perumusan kebijakan penyusunan pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
4. d.melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
5. e.melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
6. f.mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
7. g.menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
8. h.melaksanakan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
9. i.melaksanakan pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4)Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan membawahi :
1. a.Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN;
2. b.Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota; dan
3. c.Sub Bidang Data Informasi Perencanaan Pembangunan.
(5)Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan.

Pasal 21

(1)Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan yang bersumber dari APBD dan APBN di provinsi dan kabupaten/kota.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN mempunyai fungsi sebagai berikut.
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan rencana pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN di provinsi dan kabupaten/kota;
2. b.menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN di provinsi dan kabupaten/kota;
3. c.menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN di provinsi dan kabupaten/kota;
4. d.menyiapkan bahan monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan dokumen perencanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN di provinsi dan kabupaten/kota;
5. e.menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan APBN di provinsi dan kabupaten/kota; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 22

(1)Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
1. a.menyiapkan bahan rencana pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
2. b.menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
3. c.menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
4. d.menyiapkan bahan monitoring, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
5. e.menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

(1)Sub Bidang Data Informasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan melaksanakan pengumpulan data informasi perencanaan pembangunan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Data Informasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman dan melaksanakan pengumpulan data informasi perencanaan pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. a.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Data Informasi Perencanaan Pembangunan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Data Informasi Perencanaan Pembangunan; dan
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Data Informasi Perencanaan Pembangunan.
(3)Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
1. a.menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi perencanaan pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. b.pengoordinasian pengumpulan data informasi perencanaan pembangunan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
3. c.pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan rencana pembangunan daerah;
4. d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
5. e.mengumpul dan menghimpun data informasi perencanaan dan hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
6. f.membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
7. g.menyajikan dan mengamankan data informasi perencanaan pembangunan daerah;
8. h.menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
9. i.membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Januari 2018. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 9 Februari 2018 GUBERNUR SUMATERA BARAT, dto IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 9 Februari 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, dto ALI ASMAR BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 0858

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…