DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 72), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, dan disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2)a, sehingga Pasal 8 2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 9 3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017;
b.bahwa agar pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan lebih optimal perlu dilakukan perubahan terhadap pelaporan hasil pemantauan serta penerapan jangka waktu penyelesaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

1.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); [Menetapkan :
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan;
12.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 72), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, dan disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2)a, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Setiap temuan dan saran/rekomendasi hasil pengawasan APIP wajib ditindaklanjuti oleh Kepala OPD dan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
(2)Setiap temuan dan saran/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima oleh OPD yang bersangkutan.
(2a)Tindak lanjut temuan dan saran/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan rekomendasi dengan melampirkan dokumen pendukung.
(3)Terhadap temuan yang berupa kerugian daerah penyelesaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan TLHP baik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Hasil pemantauan pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Wakil Gubernur setiap Triwulan.
(3)Hasil pemantauan pelaksanaan TLHP terhadap OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disampaikan dalam bentuk surat oleh Inspektur kepada Kepala OPD masing-masing setiap Triwulan.
(4)Format laporan dan surat hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3.Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Apabila sebagian atau seluruh saran/rekomendasi tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala OPD wajib memberikan alasan yang sah.
(2)Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi :
1. a.Force majeur yaitu suatu keadaan yang memaksa sebagai akibat terjadinya peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang menyebabkan tindak lanjut tidak bisa dilaksanakan.
2. b.Subjek atau objek saran/rekomendasi dalam proses peradilan: 1) Pejabat menjadi tersangka dan ditahan; 2) Pejabat menjadi terpidana; dan 3) Objek yang direkomendasikan dalam sengketa peradilan.
(3)Saran/rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien, efektif dan ekonomis antara lain :
1. a.perubahan struktur organisasi;
2. b.perubahan regulasi; dan/atau
3. c.mutasi di luar kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang, pada tanggal 25 Februari 2020 GUBERNUR SUMATERA BARAT, Ttd IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 25 Februari 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, Ttd ALWIS BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 8 LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : TENTANG : 8 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. FORMAT LAPORAN HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT BAB I : PENDAHULUAN A. Dasar Hukum B. Tujuan Penyusunan Laporan C. Program Pengawasan dan Realisasinya BAB II : HASIL PEMERIKSAAN A. Hasil Pemeriksaan Tahun Anggaran Berjalan B. Hasil Pemeriksaan Tahun-Tahun Sebelumnya C. Kegiatan Pengawasan Lainnya BAB III : HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT A. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Tahun Anggaran Berjalan B. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Tahun-Tahun Sebelumnya BAB IV : PENUTUP A. Simpulan B. Hambatan LAMPIRAN GUBERNUR SUMATERA BARAT, Ttd IRWAN PRAYITNO LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : TENTANG : 8 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. FORMAT SURAT HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT A. Format Surat Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pemeriksaan yang Belum Selesai Ditindaklanjuti PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT I N S P E K T O R A T Jln. Nipah No.51 Telp.(0751) 31961-39263, Fax (0751) 31841 PADANG 25118 Padang, tanggal-bulan-tahun Nomor : Kepada Yth. Kepala ……..1) Perihal : Hasil Pelaksanaan TLHP Pada ………2) di Padang Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada ……3) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor:………4) tanggal ………5), terdapat sejumlah temuan yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan saran yang diberikan. Setelah dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut pada OPD Saudara, berikut data perkembangan penyelesaian tindak lanjut yang telah disampaikan: No. Jumlah Temuan Jumlah Saran Nilai Keuangan (Rp) Status Tindak Lanjut Sisa Nilai Keuangan (Rp) Selesai Dalam Proses Belum di TL Aspek ……..6) ……..7) …….8) ……….9) …...10) …..11) …..12) …….13) Total Untuk itu, terhadap sisa saran yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan agar dapat segera diselesaikan. Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Inspektur, ttd (……………) Tembusan disampaikan kepada:
  1. 1.Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
  2. 2.Yth. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
  3. 3.Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan). Petunjuk Pengisian: 1) Diisi dengan jabatan Kepala OPD yang bersangkutan. 2) Diisi dengan nama OPD yang bersangkutan. 3) Diisi dengan nama OPD yang bersangkutan. 4) Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan. 5) Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. 6) Diisi dengan jenis aspek pemeriksaan. 7) Diisi dengan jumlah temuan pada aspek terkait. 8) Diisi dengan jumlah saran pada temuan terkait. 9) Diisi dengan jumlah nilai keuangan pada saran terkait. 10) Diisi dengan jumlah saran yang telah selesai ditindaklanjuti. 11) Diisi dengan jumlah saran yang belum selesai ditindaklanjuti. 12) Diisi dengan jumlah saran yang belum ditindaklanjuti. 13) Diisi dengan jumlah sisa nilai keuangan pada saran yang belum selesai ditindaklanjuti. B. Format Surat Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pemeriksaan yang Telah Selesai/Tuntas Ditindaklanjuti PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT I N S P E K T O R A T Jln. Nipah No.51 Telp.(0751) 31961-39263, Fax (0751) 31841 PADANG 25118 Padang, tanggal-bulan-tahun Nomor : Kepada Yth. Kepala ……..1) Perihal : Hasil Pelaksanaan TLHP Pada ………2) di Padang Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada ……3) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor:………4) tanggal ………5), terdapat sejumlah temuan yang harus ditindaklanjuti sesuai dengan saran yang diberikan. Setelah dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut pada OPD Saudara, ditemui seluruh saran telah ditindaklanjuti sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau tuntas ditindaklanjuti pada tanggal .........6) (Berita Acara Tuntas terlampir). Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Inspektur, ttd (……………) Tembusan disampaikan kepada:
  4. 1.Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
  5. 2.Yth. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
  6. 3.Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan). Petunjuk Pengisian: 1) Diisi dengan jabatan Kepala OPD yang bersangkutan. 2) Diisi dengan nama OPD yang bersangkutan. 3) Diisi dengan nama OPD yang bersangkutan. 4) Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan. 5) Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. 6) Diisi dengan tanggal Berita Acara Tuntas. GUBERNUR SUMATERA BARAT, Ttd IRWAN PRAYITNO

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…