DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, TAMBAHAN PENGHASILAN, PENGUKURAN KINERJA, APLIKASI DAN SDM PENDUKUNG, PROSEDUR PEMBAYARAN, KEBERATAN ATAS HASIL PENGUKURAN KINERJA, PENGAWASAN, SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan terjadinya penyesuaian standar biaya sesuai dengan kelas jabatan dan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian dan pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
8.Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
10.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
11.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai yang sedang dalam masa prajabatan.
14.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
16.Tambahan Penghasilan lain yang sejenis adalah tambahan penghasilan berdasarkan kinerja yang diberikan Kementerian/ Lembaga/ Instansi dan Pemerintah Daerah lain.
17.Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
18.Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
19.Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai.
20.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
21.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22.Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
24.Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
25.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
26.Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD adalah Pegawai ASN yang diberi tugas untuk memeriksa dan memverifikasi hasil pengukuran kinerja Pegawai ASN di Lingkungan PD/Biro yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
27.Jabatan Pelaksana di lingkup Pimpinan adalah Sekretaris Pribadi, Ajudan, Pramu Administrasi Pimpinan dan Sopir Pimpinan.
28.Sekretaris Pribadi yang selanjutnya disingkat Sepri adalah pejabat yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur menjadi sekretaris pribadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat.
29.Ajudan adalah pejabat yang ditugaskan menjadi Ajudan Gubernur/Ajudan Wakil Gubernur/ Ajudan Ketua DPRD/Ajudan Sekretaris Daerah.
30.Pramu Administrasi Pimpinan adalah pelaksana yang ditugaskan melayani kebutuhan administrasi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
31.Sopir Pimpinan adalah sopir yang ditugaskan untuk melayani kebutuhan antar jemput Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
32.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai dalam satu tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33.Kinerja bulanan adalah akumulasi penilaian setiap pegawai pada Perangkat Daerah yang terdiri dari nilai capaian target kerja bulanan, nilai perilaku kerja, nilai disiplin dan persentase realisasi anggaran pada perangkat daerah.
34.Target Kerja adalah Jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
35.Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN yang sesuai dengan Core Value PNS BerAkhlak.
36.Nilai disiplin ASN adalah tingkat kehadiran ASN setiap bulan.
37.Persentase Realisasi Anggaran adalah Persentase realisasi anggaran sampai dengan bulan pengukuran kinerja terhadap anggaran kas sampai dengan bulan pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah.
38.Aplikasi e-Kinerja adalah suau program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan menyimpan seluruh aktivitas kerja dan penilaian kinerja pegawai.
39.Aplikasi TPP adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk menghitung jumlah TPP.
40.Aplikasi Menghitung Attitude dan Nilai Kinerja yang selanjutnya disebut Aplikasi Madani adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk menghitung perilaku kerja dan kinerja.
41.Aplikasi Absensi Online adalah sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur mesin absensi elektronik, infrastruktur jaringan dan server untuk merekam kehadiran pegawai setiap hari.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan TPP kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Pemberian TPP bertujuan untuk memotivasi peningkatan kinerja Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN sesuai dengan perhitungan persentase capaian kinerja dari standar biaya TPP.
(3)Dalam hal terdapat Pegawai ASN belum ditetapkan kelas jabatannya, standar biaya TPP yang digunakan adalah nilai TPP kelas jabatan terendah pada Kelompok Jabatannya.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN terdiri atas :

a.TPP berdasarkan beban kerja;
b.TPP berdasarkan prestasi kerja;
c.TPP berdasarkan tempat bertugas;
d.TPP berdasarkan kondisi kerja;
e.TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
f.TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

(1)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui batas waktu normal yaitu jumlah jam kerja per hari yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Tertib Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar persentase capaian Kinerja setiap bulan dari standar biaya TPP berdasarkan beban kerja.

Pasal 6

(1)TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang terpilih menjadi pegawai berprestasi.
(2)TPP berdasarkan prestasi kerja dianggarkan dan dibayarkan pada Badan Kepegawaian Daerah.
(3)TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan sesuai dengan Standar Biaya dan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Nama Pegawai ASN Berprestasi.
(4)Mekanisme pemilihan Pegawai ASN berprestasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai ASN Berprestasi.

Pasal 7

(1)TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas pada daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
(2)Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar persentase capaian kinerja setiap bulan dari standar biaya TPP berdasarkan tempat bertugas.

Pasal 8

(1)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN pada perangkat Daerah sebagai berikut:
1. a.bertugas pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan, perencanaan, pengelolaan keuangan, perizinan, kepegawaian, sekretariat DPRD, pengadaan barang dan jasa, penanggulangan bencana. Penegakan Perda dan hukum;
2. b.bertugas pada RSUD/UPTD yang melaksanakan fungsi pelayanan Kesehatan;
3. c.Pejabat Struktural yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas dan fungsional hasil penyederhanaan birokrasi.
4. d.Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja, Sespri Pimpinan, Ajudan, Pramu Administrasi Pimpinan, Sopir Pimpinan, Pengurus Barang dan Pengelola Keuangan PD. (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar persentase capaian Kinerja setiap bulan dari standar biaya TPP berdasarkan kondisi kerja.

Pasal 9

(1)TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Sekretaris Daerah dan dokter sub spesialis yang melaksanakan pelayanan Kesehatan.
(2)TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar persentase capaian Kinerja setiap bulan dari standar biaya TPP berdasarkan kelangkaan profesi.

Pasal 10

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan kepada Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022