DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 83 Tahun 2017

Nomor: 83
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini membahas mengenai kode etik penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa pada Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa yaitu: a. Pejabat Struktural Bagian Layanan Pengadaan b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa c. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan barang/Jasa; pada Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kemudian terdapat kode etik yakni merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik sebagai perilaku penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang…
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
11.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Unit Layanan Pengadaan adalah unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
2.Penyelenggara Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah :

a.Pejabat Struktural Bagian Layanan Pengadaan;
b.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
c.Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; pada Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
1. 3.Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa.
2. 4.Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan kode etik.
3. 5.Pejabat yang berwenang adalah atasan penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa, atau pejabat lainnya yang ditunjuk yang berwenang menghukum penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa yang melanggar kode etik.
4. 6.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman profesional individu bagi pejabat struktural, pengelola pengadaan barang/jasa dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang meliputi perencanaan, analisis, penilaian, evaluasi, pengambilan keputusan, jasa pendampingan, jasa konsultansi dan jasa lain yang terkait.

Pasal 3

(1)Prinsip pengadaan barang/jasa sebagai berikut :
1. a.efisien;
2. b.efektif;
3. c.transparan;
4. d.terbuka;
5. e.bersaing;
6. f.adil/tidak diskriminatif; dan
7. g.akuntabel.
(2)Makna dari efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
(3)makna dari…
(3)Makna dari efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
(4)Makna dari transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
(5)Makna dari terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
(6)Makna dari bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
(7)Makna dari adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
(8)Makna dari akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

KODE ETIK

Pasal 4

Setiap penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa wajib taat dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut :

a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
b.bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
f.menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara/daerah dalam pengadaan barang/jasa; g.menghindari...
g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
h.tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
i.cermat dan teliti;
j.patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar;
k.tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
l.terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
m.tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
n.tidak menyimpang dari prosedur;
o.proaktif; dan
p.tanggap/responsif.

BAB III

LARANGAN

Pasal 5

Setiap penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan tugas masing-masing dilarang :

a.mengharapkan, meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa;
b.memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa di luar kantor baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja;
c.menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;
d.melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang diskriminatif/pilih kasih;
e.melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak OPD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
f.mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat. Pasal 6…

Pasal 6

(1)Setiap penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa yang terbukti melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi moral.
(2)Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.pernyataan secara tertutup; atau
2. b.pernyataan secara terbuka.
(3)Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya diketahui oleh penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait.
(4)Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, papan pengumuman dan forum lain.

Pasal 7

(1)Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.
(2)Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungan Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 8

Penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan terhadap penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa dalam rangka menegakkan integritas, kehormatan dan martabat profesi pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara :

a.meningkatkan kemampuan dan profesionalisme penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa melalui pendidikan dan pelatihan teknis; dan/atau
b.peningkatan kompetensi dan martabat profesi ahli pengadaan dengan ikut serta dalam sosialisasi dan workshop pengadaan barang/jasa.

Pasal 10

(1)Pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui pengawasan internal.
(2)Pengawasan…..
(2)Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa yang bersangkutan secara berjenjang.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…