DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2017

Nomor: 84
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini merubah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
7.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 78), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 2) Sub Bagian Keuangan dan Program.
3. c.Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, membawahi : 1) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; 2) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Penyediaan Air Minum; dan 3) Seksi Jasa Konstruksi.
4. d.Bidang Bina Marga, membawahi : 1) Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan; 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
5. e.Bidang Penataan Ruang, membawahi : 1) Seksi Perencanaan Penataan Ruang; 2) Seksi Pembinaan Penataan Ruang; dan 3) Seksi Pengawasan Penataan Ruang.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan serta Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Bangunan Gedung.
(2)Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

3.Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi : 1) Sub Bagian Keuangan dan Program; dan 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Perumahan Rakyat, membawahi : 1) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan; 2) Seksi Rehabilitasi Perumahan; dan 3) Seksi Bangunan Gedung dan Rumah Negara.
4. d.Bidang Kawasan Permukiman, membawahi : 1) Seksi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Kawasan Permukiman; 2) Seksi Penataan Permukiman Kumuh; dan 3) Seksi Penataan Permukiman Khusus.
5. e.Bidang Pertanahan, membawahi : 1) Seksi Pengadaan Tanah; 2) Seksi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah; dan 3) Seksi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah.
(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1)Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagai berikut :

1.Kepala Dinas.
2.Sekretariat, membawahi:

a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b.Sub Bagian Program dan Keuangan.
1. 3.Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan, membawahi:
a.Seksi Pembinaan Keselamatan;
b.Seksi Lalu Lintas; dan
c.Seksi Pengendalian Operasional.
1. 4.Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan, membawahi:
a.Seksi Angkutan dan Pemaduan Moda;
b.Seksi Perkeretaapian; dan
c.Seksi Pengembangan.
1. 5.Bidang Pelayaran, membawahi:
a.Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
b.Seksi Kepelabuhan; dan
c.Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran.

(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5.Ketentuan ayat (2) huruf e, huruf f Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

(1)Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang .
(2)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:
1. a.Perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
3. c.Pembinaan dan fasilitasi bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. d.Pelaksanaan kesekretariatan dinas
5. e.Pelaksanaan tugas di bidang Keciptakaryaan, Jasa Konstruksi, Pelaksana Jalan serta bidang Penataan Ruang ;
6. f.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keciptakaryaan, Jasa Konstruksi, Pelaksana Jalan serta bidang Penataan Ruang; dan
7. g.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 6.Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

(1)Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan serta Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Bangunan Gedung.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan serta Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Bangunan Gedung;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan serta Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Bangunan Gedung;
3. c.pembinaan dan fasilitasi bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan serta Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Bangunan Gedung lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. d.pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
5. e.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya
  1. 7.Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

(1)Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
1. a.Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
2. b.Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perhubungan;
3. c.Pembinaan dan fasilitasi bidang Perhubungan lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. d.Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
5. e.Pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan pembinaan keselamatan, angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan serta pelayaran;
6. f.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan; dan
7. g.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 8.Ketentuan dalam lampiran III, lampiran V dan lampiran XIV Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  2. 9.Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB V A, sehingga berbunyi sebagai berikut : KETENTUAN PERALIHAN Pasal 87 A Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan pelantikan pejabat dimaksud berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB V

A

Pasal 87

B Pelantikan pejabat dimaksud pada Pasal 87 A dilaksanakan paling lambat pada Januari 2018 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 30 November 2017 GUBERNUR SUMATERA BARAT, Ttd IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 30 November 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, Ttd ALI ASMAR BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 848

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…