DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 89 Tahun 2017

Nomor: 89
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini merubah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016, perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
6.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 68), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan huruf c angka 3 Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut :

a.Sekretaris Daerah, membawahi :
1. 1.Asisten Pemerintahan;
2. 2.Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra; dan
3. 3.Asisten Administrasi Umum;
b.Asisten Pemerintahan, membawahi:
1. 1.Biro Pemerintahan;
2. 2.Biro Hukum; dan
3. 3.Biro Humas.
c.Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra, membawahi:
1. 1.Biro Perekonomian;
2. 2.Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat; dan
3. 3.Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.
d.Asisten Administrasi Umum, membawahi:
1. 1.Biro Organisasi;
2. 2.Biro Umum; dan
3. 3.Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. 2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Biro Pemerintahan, membawahi:
1. a.Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Tata Praja;
  2. 2.Sub Bagian Pembinaan Urusan Pemerintahan; dan
  3. 3.Sub Bagian Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah.
2. b.Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Pembinaan Kecamatan;
  2. 2.Sub Bagian Pemerintah Nagari/Desa; dan
  3. 3.Sub Bagian Administrasi Kewilayahan.
3. c.Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Administrasi Aparatur Kepala Daerah;
  2. 2.Sub Bagian Administrasi Aparatur Legislatif; dan
  3. 3.Sub Bagian Tata Usaha.
(2)Biro Hukum, membawahi:
1. a.Bagian Dokumentasi, Bantuan Hukum dan HAM, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Penanganan Sengketa Hukum;
  2. 2.Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum dan HAM; dan
  3. 3.Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.
2. b.Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi I;
  2. 2.Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Provinsi II; dan
  3. 3.Sub Bagian Tata Usaha Biro.
3. c.Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I;
  2. 2.Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II; dan
  3. 3.Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III;
(3)Biro Humas, membawahi:
1. a.Bagian Penyelenggaraan Informasi Pimpinan, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Liputan; dan
  2. 2.Sub Bagian Dokumentasi.
2. b.Bagian Analisa Kebijakan dan Media, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Analisa Kebijakan; dan
  2. 2.Sub Bagian Media Massa.
3. c.Bagian Pengelolaan Administrasi Informasi, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Tata Usaha; dan
  2. 2.Sub Bagian Sarana dan Prasarana.
(4)Biro Perekonomian, membawahi:
1. a.Bagian Bina Sarana Perekonomian, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian;
  2. 2.Sub Bagian Bina BUMD, Inflasi Daerah dan Data Perekonomian; dan
  3. 3.Sub Bagian Tata Usaha Biro.
2. b.Bagian Bina Produksi dan Pemasaran, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Bina Produksi Primer;
  2. 2.Sub Bagian Bina Pengembangan Produk Olahan; dan
  3. 3.Sub Bagian Bina Pemasaran, Perlindungan Konsumen dan Promosi.
3. c.Bagian Bina Kelembagaan Ekonomi, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Bina Kelembagaan Ekonomi Daerah;
  2. 2.Sub Bagian Koperasi dan UMKM; dan
  3. 3.Sub Bagian Bina Pemberdayaan Ekonomi.
(5)Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
1. a.Bagian Bina Mental, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Pendidikan Non Formal Keagamaan;
  2. 2.Sub Bagian Bina Kehidupan Sosial dan Keagamaan; dan
  3. 3.Sub Bagian Bina Kelembagaan Agama.
2. b.Bagian Pengembangan Generasi Muda dan Tata Usaha, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Tata Usaha;
  2. 2.Sub Bagian Data dan Pelaporan; dan
  3. 3.Sub Bagian Pengembangan Generasi Muda.
3. c.Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Penanganan Masalah sosial dan Dampak Bencana;
  2. 2.Sub Bagian Kesehatan dan Pendidikan; dan
  3. 3.Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.
(6)Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau, membawahi:
1. a.Bagian Rantau, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Bina Sosial Budaya Ranah dan Rantau;
  2. 2.Sub Bagian Bina Ekonomi Ranah dan Rantau; dan
  3. 3.Sub Bagian Tata Usaha.
2. b.Bagian Kerjasama Daerah, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah;
  2. 2.Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri; dan
  3. 3.Sub Bagian Kerjasama Dengan Pihak Ketiga.
3. c.Bagian Pembangunan, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Pengendalian Data;
  2. 2.Sub Bagian Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Sosial Budaya; dan
  3. 3.Sub Bagian Infrastruktur dan Kewilayahan.
(7)Biro Organisasi, membawahi:
1. a.Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Kelembagaan Provinsi;
  2. 2.Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kabupaten/Kota; dan
  3. 3.Sub Bagian Analisis Jabatan.
2. b.Bagian Pengembangan Kinerja, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi;
  2. 2.Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian Setda.
3. c.Bagian Ketatalaksanaan, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Tata Usaha;
  2. 2.Sub Bagian Pelayanan Publik; dan
  3. 3.Sub Bagian Prosedur Tata Kerja dan Standarisasi.
(8)Biro Umum, membawahi:
1. a.Bagian Perlengkapan dan Kesekretariatan, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Perlengkapan;
  2. 2.Sub Bagian Analisa Kebutuhan; dan
  3. 3.Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan.
2. b.Bagian Rumah Tangga dan Keprotokolan, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Urusan Dalam;
  2. 2.Sub Bagian Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan; dan
  3. 3.Sub Bagian acara dan Pelayanan Tamu.
3. c.Bagian Tata Usaha dan Keuangan, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Tata Usaha, Perencanaan dan Program;
  2. 2.Sub Bagian Penataan Usaha Keuangan Setda; dan
  3. 3.Sub Bagian Verifikasi, Pelaporan dan Penerimaan Retribusi.
(9)Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi :
1. a.Bagian Bina Sarana, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Tata Usaha;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan, Pengadaan dan Barang Milik Daerah; dan
  3. 3.Sub Bagian Fasilitasi dan Pembinaan.
2. b.Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari:
  1. 1.Sub Bagian Jasa Konstruksi;
  2. 2.Sub Bagian Jasa Konsultasi; dan
  3. 3.Sub Bagian Barang dan Jasa Lainnya.
3. c.Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik Daerah;
  2. 2.Sub Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
  3. 3.Sub Bagian Perubahan Status Hukum.
  4. 4.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Biro Pemerintahan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian serta pelayanan administratif terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah, Pelaksanaan Pemerintahan Umum, dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Biro Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
2. b.menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, dan;
3. c.menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.
(3)Rincian tugas Biro Pemerintahan:
1. a.menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Pemerintahan;
2. b.menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
3. c.menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
4. d.menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum, serta penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
5. e.menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Biro;
6. f.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
7. g.menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada tingkat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat
8. h.menyelenggarakan dan memfasilitasi penataan daerah otonom;
9. i.menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi kecamatan;
10. j.menyelenggarakan penyusunan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. k.menyelenggarakan penyusunan LPPD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. l.menyelenggarakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. m.memfasilitasi penegasan Batas Provinsi, Kabupaten/Kota dan Nagari/Desa;
14. n.menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari/desa;
15. o.memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
16. p.memfasilitasi koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
17. q.melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi ketatausahaan Biro Pemerintahan;
18. r.menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Biro Pemerintahan;
19. s.menyelenggarakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota;
20. t.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
21. u.menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  1. 5.Ketentuan Paragraf 2, Bagian Kedua, Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1)Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kerjasama Daerah, Pembangunan dan Rantau.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau mempunyai fungsi :
1. a.penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum Kerjasama Daerah, Pembangunan dan Rantau;
2. b.penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan Kerjasama Daerah, Pembangunan dan Rantau; dan
3. c.penyelenggaraan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kerjasama Daerah, Pembangunan dan Rantau.
(3)Rincian tugas Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau:
1. a.Merumuskan dan menetapkan program kerja Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau;
2. b.Merumuskan pedoman, kebijakan penyelenggaraan kerjasama Daerah, pengendalian percepatan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan ranah dan rantau;
3. c.Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama Daerah di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota;
4. d.Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pengendalian percepatan pembangunan di tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota;
5. e.Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi serta pemberdayaan ranah dan rantau khususnya dibidang sosial budaya dan ekonomi;
6. f.Mengembangkan dan meningkatkan jaringan komunikasi ranah dan rantau khususnya dibidang sosial budaya dan ekonomi;
7. g.Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama ranah dengan rantau;
8. h.Menyelenggarakan analisis dan pertimbangan guna penerbitan rekomendasi bagi pejabat/ASN provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan kerjasama ataupun berkunjung ke Luar Negeri
9. i.Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan Daerah;
10. j.Menyelenggarakan pengendalian percepatan, monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program strategis pembangunan Daerah dan Nasional meliputi pembangunan fisik, perekonomian, sosial budaya, dan pemerintahan termasuk juga program strategis Kabupaten/Kota;
11. k.Merumuskan dan menyelenggarakan upaya percepatan pembangunan khususnya untuk program strategis Daerah melalui penyedian sistem reward dan punish;
12. l.Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis (Renstra), LAKIP, LKPJ dan LPPD Biro;
13. m.Menyelenggarakan tugas penghimpunan data, evaluasi dan pelaporan kegiatan Biro;
14. n.Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;dan
15. o.menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  1. 4.Ketentuan dalam lampiran I dan lampiran VI Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  2. 5.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB III A, sehingga berbunyi sebagai berikut : KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 A
(1)Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan pelantikan pejabat dimaksud berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
(2)Pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada Januari 2018. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 14 Desember 2017 GUBERNUR SUMATERA BARAT, Ttd IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 14 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, Ttd ALI ASMAR BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 89

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…