DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penghitungan dan Penetapan dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Bab III Ketentuan lain-lain Bab IV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179) ;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 ;
8.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 24), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 91) ; 9 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 ; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
2.Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3.Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4.Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
6.Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
7.Badan hukum adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum seperti perseroan, yayasan dan lembaga.
8.Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN- KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10.Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
11.Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar adalah alat-alat berat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
12.Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
13.Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
14.Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak yang berwenang.
15.Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
16.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
17.Harga kosong (off the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
18.Harga isi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Pasal 2

Kendaraan Bermotor dalam Peratuan Gubernur ini, dikelompokkan dalam :

a.mobil penumpang, terdiri dari :
1. 1.sedan ;
2. 2.Jeep ; dan
3. 3.mini bus.
b.mobil bus, terdiri dari :
1. 1.microbus; dan
2. 2.bus.
c.mobil barang, terdiri dari:
1. 1.pick up ;
2. 2.light truck;
3. 3.truck; dan kendaraan sejenisnya.
d.Mobil roda tiga;
e.alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
f.sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 3

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
1. a.NJKB; dan
2. b.bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor.
(3)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam kolom 6 lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Dalam hal HPU suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor- faktor :
1. a.harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama ;
2. b.penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi ;
3. c.harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama ;
4. d.harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama ;
5. e.harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
6. f.harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
7. g.harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang.
(5)Dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar tarif Pajak Pertambahan Nilai.
(6)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1(satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga) ;
1. a.mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu) ;
2. b.sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
3. c.jeep, dan mini bus nilai kofisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh) ;
4. d.blind van, pick up, dan Microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima) ;
5. e.bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu) ; dan
6. f.ligh truck dan truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga) ;
(7)Koefisien sama dengan 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap dalam batas toleransi.
(8)Koefisien lebih besar dari 1(satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi.
(9)Besaran bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam kolom 7 lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam kolom 8 lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
(2)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling rendah tahun pembuatan kendaraan bermotor tahun 1980.
(2)NJKB untuk tahun pembuatan kendaraan yang lebih tua dari tahun 1980 ditetapkan sama dengan NJKB tahun pembuatan 1980 sebagaimana ditetapkan pada ayat (1).

Pasal 7

(1)Dasar Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
(2)Dasar pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.
(3)Dasar Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
(4)Dasar Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 8

(1)NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan Nilai Jual Ubah Bentuk.
(2)NJKB dan Nilai Jual Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I ditambah dengan Nilai Jual Ubah Bentuk yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk, fungsi dan penggantian mesin, sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan PKB dari :
1. a.selisih NJKB sebelum dan setelah mengalami ubah bentuk apabila tercantum dalam tabel NJKB;
2. b.NJKB Ubah Bentuk, fungsi dan penggantian mesin apabila Kendaraan Bermotor yang mengalami ubah bentuk tidak tercantum dalam tabel NJKB.

Pasal 9

(1)Khusus NJKB truck, light truck bus dan microbus masih berbentuk Chasiss, dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
(2)NJKB sebagai Dasar Penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan Nilai Jual Ubah Bentuk.
(3)NJKB dan Nilai Jual Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I ditambah dengan Nilai Jual Ubah Bentuk yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan berdasarkan NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.
(2)NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Alat-Alat Berat dan Alat- Alat Besar.

Pasal 11

(1)NJKB Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.
(2)Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.
(3)Dasar pengenaan BBNKB untuk kendaraan bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…