DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Pergub ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Tata cara Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain 3. Pendanaan 4. Pelaporan 5. Pembinaan dan Pengawasan 6. Ketentuan Peralihan 7. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, . Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-1 Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646), 2

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) 5, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340),
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483): | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), 8. 3 Menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan. Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat: MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 40), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 3. 4 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera 4 10. 11. 12. 13. 14. 15. Barat. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugaS melampaui batas waktu normal yaitu jumlah jam kerja per hari yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Tertib Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi 6. 7. 8. 9. Sumatera Barat. 5 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN yang bertugas pada daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi, daerah terpencil dan/atau daerah dengan biaya hidup tinggi, Tambahan Penghasilan lain yang sejenis adalah tambahan penghasilan berdasarkan kinerja yang diberikan Kementerian/ Lembaga/ Instansi dan Pemerintah Daerah lain. Unit Kerja adalah bagian dari PD yang melaksanakan satu atau beberapa program. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD adalah Pegawai ASN yang diberi tugas untuk memeriksa dan memverifikasi hasil pengukuran kinerja Pegawai ASN di Lingkungan PD/Biro yang ditetapkan dengan keputusahi Gubernur. Jabatan Pelaksana di lingkup Pimpinan adalah Sekretaris Pribadi, Ajudan, Pramu Administrasi Pimpinan dan Sopir / Pimpinan. 6 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Sekretaris Pribadi yang selanjutnya disingkat Sepri adalah pejabat yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur menjadi sekretaris pribadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. Ajudan adalah pejabat yang ditugaskan menjadi Ajudan Gubernur/Ajudan Wakil Gubernur/ Ajudan Ketua DPRD. Pramu Administrasi Pimpinan adalah pelaksana yang ditugaskan melayani kebutuhan administrasi Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sopir Pimpinan adalah sopir yang ditugaskan untuk melayani kebutuhan antar jemput Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai. Target Kerja adalah Jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja. Aplikasi e-Kinerja adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan menyimpan seluruh aktivitas kerja dan penilaian kinerja pegawai. Sistem Absensi Online adalah sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur mesin absensi elektronik, infrastruktur jaringan dan server untuk merekam kehadiran pegawai setiap hari. 7
2.Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (la), sehingga 1 Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pengukuran capaian SKP masing-masing Pegawai ASN (la)
(2)menggunakan Aplikasi e-Kinerja. Ketentuan mengenai pengunaan Aplikasi e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi guru yang telah disertifikasi. Proses pengukuran capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.setiap Pegawai ASN menginput Target SKP Tahunan pada awal bulan Januari setiap tahun, . setelah SKP Tahunan selesai diinput oleh setiap Pegawai ASN,b. maka atasan langsung wajib memverifikasi usulan SKP bawahannya, target SKP tahunan yang telah diverifikasi, dijabarkan menjadi target SKP Bulanan melalui aplikasi e-Kinerja pada setiap awal bulan. masing-masing Pegawai ASN melaporkan aktifitas harian ke dalam aplikasi e-Kinerja, khusus bagi Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala Perangkat Daerah/Direktur RSUD hanya melaporkan capaian target kinerja bulanan pada setiap akhir bulan: setiap atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk wajib memeriksa dan memverifikasi laporan harian setiap bawahan atau PNS yang menjadi kewenangannya paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) hari berdasarkan dokumen pendukung/ bukti kerja atau DUPAK yang memadai, kecuali bagi Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala Perangkat Daerah/Direktur RSUD hanya diverifikasi capaian target kinerja bulanan pada setiap" akhir bulan, pada setiap akhir bulan, atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk memberikan penilaian terhadap kualitas capaian SKP d. e. f bulanan bawahan, 8
2. g.Pejabat Pimpinan Tinggi/Kepala Perangkat Daerah/Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada huruf d termasuk Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Plt. atau Plh dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
(3)Dalam hal nilai capaian SKP Pegawai ASN lebih dari 100, maka nilai capaian SKP yang digunakan sebagai komponen perhitungan TPP adalah 100,
(4)Rumus dan perhitungan dalam Aplikasi e-Kinerja mengacu pada peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal Aplikasi e-Kinerja tidak dapat digunakan karena gangguan aplikasi, jaringan, penyesuaian aplikasi terhadap perubahan peraturan perundang-undangan atau sebab lain di luar kuasa Pegawai ASN maka perhitungan nilai capaian SKP dapat dilakukan secara manual dengan cara sebagai berikut:
1. a.setiap Pegawai ASN menyusun Target SKP bulanan pada awal bulan yang merupakan penjabaran dari target SKP tahunan, SKP bulanan harus disetujui oleh atasan langsung,b. . masing-masing Pegawai ASN membuat laporan harian yang berisi informasi kegiatan yang dilakukan, waktu dan Output kegiatan, . setiap atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk wajibd. memeriksa dan memverifikasi laporan harian setiap bawahan atau PNS yang menjadi kewenangannya paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) hari berdasarkan dokumen pendukung/ bukti kerja atau DUPAK yang memadai, pada setiap akhir bulan, atasan langsung atau pejabat yang ditunjuk memberikan penilaian terhadap capaian SKP bulanan bawahan berdasarkan laporan harian yang telah disusun: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi/ Kepala Perangkat Daerah/Direktur RSUD termasuk Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai Plt. atau Plh dalam jangka waktu paling e. f. singkat 1 (satu) bulan kalender. 9
  1. 3.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Perhitungan perilaku kerja masing-masing pegawai di PD menggunakan aplikasi Absensi Online.
(2)Aplikasi Absensi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menghitung kehadiran, keterlambatan, pulang sebelum waktu masing-masing Pegawai ASN, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Khusus Pejabat Pimpinan Tinggi/ Kepala Perangkat Daerah/Direktur RSUD pengisian absen dapat dilakukan secara manual dan diinputkan dalam aplikasi absensi online pada setiap akhir bulan.
(4)Ketentuan izin dalam rangka pengukuran variabel perilaku kerja, sebagai berikut:
1. a.maksimal izin hadir terlambat, dihitung dari akumulasi waktu keterlambatan selama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) bulan,
2. b.maksimal izin pulang lebih cepat, dihitung dari akumulasi waktu pulang lebih cepat selama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) bulan,
3. c.izin tidak masuk kerja untuk kepentingan pribadi atau keluarga mengurangi hak cuti tahunan,
4. d.izin hadir terlambat, izin pulang lebih cepat, dan izin tidak masuk kerja harus disampaikan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan kepada atasan langsung untuk mendapatkan persetujuan izin secara tertulis, dan
5. e.format surat izin sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Tidak mengisi absen masuk atau absen keluar kantor dianggap 1 terlambat masuk atau cepat pulang selama 4 (empat) jam.
(6)Pengisian Absensi online wajib dilakukan di Lingkungan kantor PD, kecuali:
1. a.ditugaskan mengikuti rapat/kegiatan pada kantor PD lain yang mulai atau berakhirnya tidak dimungkinkan untuk mengisi absensi online di kantor,
2. b.ditugaskan bekerja dari rumah, Cc. mengikuti Upacara Bulanan/Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Apel Gabungan dan Wirid Gabungan.
(7)Pengisian Absensi online di luar kantor dilakukan dengan mengupload foto selfie dengan latar belakang tempat pelaksanaan kegiatan atau dokumen pendukung berupa undangan/surat tugas.
(8)Dalam hal pengisian absensi online tidak dapat dilakukan karena gangguan aplikasi, jaringan atau sebab lain di luar kuasa Pegawai ASN maka pengisian absen dapat dilakukan secara manual sampai absensi online beroperasi secara normal kembali. (9 Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari dalam 1 (satu) bulan maka tidak dibayarkan TPP pada bulan berikutnya.

4.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Perhitungan besaran TPP yang diterima masing-masing Pegawai ASN menggunakan aplikasi Perhitungan Tambahan Penghasilan.
(2)Perhitungan TPP Pegawai ASN menggunakan formulir dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Rekapitulasi Perhitungan TPP seluruh Pegawai ASN pada suatu PD menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5.Ketentuan Pasal 17 dihapus.
6.Ketentuan ayat (3) Pasal 20 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Kepala PD/Biro bertanggung jawab terhadap Rekapitulasi Besaran TPP PD/Biro.
(2)Untuk menjamin kebenaran Besaran TPP PD/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala PD/Biro dapat menunjuk Pegawai ASN di Lingkungannya sebagai Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD.
(3)Jumlah Pegawai ASN sebagai Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD dengan sesuai ketentuan sebagai berikut:
1. a.jumlah Pegawai ASN PD sampai dengan 100 (seratus) orang, ditunjuk paling banyak 2 (dua) orang: b.jumlah Pegawai ASN PD 101 (seratus satu) sampai dengan 200 (dua ratus) orang, ditunjuk paling banyak3 (tiga) orang:
2. c.jumlah Pegawai ASN PD 201 (dua ratus satu) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang, ditunjuk paling banyak 4 (empat) orang: d.jumlah Pegawai ASN PD lebih dari 300 (tiga ratus) orang, ditunjuk paling banyak 5 (lima) orang:
3. e.Khusus Dinas Pendidikan, pada masing-masing Cabang Dinas dapat ditunjuk 1 (satu) orang.
(4)Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD/Biro bertugas untuk:
1. a.melakukan input, verifikasi dan sinkronisasi data kehadiran Pegawai ASN sesuai dengan surat izin dan bukti pendukung lainnya,
2. b.memeriksa kebenaran cara pembuatan target kinerja, pengisian laporan dan kewajaran capaian SKP per bulan:
3. c.melakukan penarikan data Capaian SKP Pegawai ASN dan data Perilaku Kerja Pegawai ASN dari aplikasi e-Kinerja dan aplikasi Absensi online setiap bulan ke dalam aplikasi TPP:
4. d.memverifikasi data yang digunakan dalam mengisi realisasi 3 9 target kinerja dengan memeriksa instrumen pendukung,
5. e.melaporkan kepada Kepala PD/Biro, apabila diketahui terdapat Pegawai ASN atau pejabat penilai melakukan pengukuran kinerja tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
(5)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD berwenang:
1. a.meminta seluruh data atau instrumen pendukung pengisian target kinerja kepada Pegawai ASN atau pejabat penilai,
2. b.meminta Pegawai ASN terkait merubah sebagian atau keseluruhan hasil pengukuran target kinerja yang tidak sesuai dengan instrumen pendukung, atau
3. c.merubah sebagian atau keseluruhan hasil pengukuran target kinerja yang tidak sesuai dengan instrumen pendukung.
(6)Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD, selanjutnya disetujui dan disahkan oleh Kepala PD/Biro.
(7)Terhadap Petugas Pemeriksa Hasil Pengukuran Kinerja PD, diberikan tambahan TPP berdasarkan beban kerja setiap bulan sebesar 254 (dua puluh lima persen) dari Dasar TPP dalam jabatan Pelaksana Lainnya.

7.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan Pimpinan Tinggi /Administrator/Pengawas/Fungsional/Plt. atau Plh. atau Penjabat, dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.dalam hal pemberhentian dilaksanakan pada atau sebelum tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang baru,
2. b.dalam hal pemberhentian dilaksanakan lewat dari tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang lama.
(2)Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan Pimpinan Tinggi/Administrator/Pengawas karena sedang dalam proses hukum, dapat diberikan TPP berdasarkan beban kerja sampai ditetapkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebesar 5045 (lima puluh persen) dari Dasar TPP dengan standar biaya jabatan Pelaksana. |
(3)Pegawai ASN yang diberhentikan dari jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan mendapat masa bebas tugas atau masa tunggu, dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.dalam hal pemberhentian dilaksanakan pada atau sebelum tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang baru:
2. b.dalam hal pemberhentian dilaksanakan lewat dari tanggal 10 (sepuluh) maka pembayaran TPP bulan berikutnya dengan standar biaya jabatan yang lama.
(4)Pegawai ASN yang pensiun atau diberhentikan masih menerima TPP untuk kinerja bulan sebelumnya yang belum terbayarkan. (S5) Pegawai ASN yang meninggal dunia masih menerima TPP untuk kinerja bulan sebelumnya yang belum terbayarkan.

8.Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Batas waktu normal yang harus dilampaui oleh setiap Pegawai ASN untuk mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 15, mulai diberlakukan untuk perhitungan perilaku kerja bulan Februari 2022.

9.Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VIII dan Lampiran IX diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
10.Ketentuan Lampiran X dihapus. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Januari 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di. Padang pada tanggal 3 Februari 2022 GU SUMATERA BARAT, MAHYELDI Diundangkan di Padang pada tanggal 3 Februan 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, HANSASTRI BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 4022 NOMOR 3 LAMPIRAN ! :PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 8 TAHUN 2022 TANGGAL : 3 FERKUARI 2022 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA Di LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT STANDAR BIAYA DASAR TPP BAGI PEGAWAI ASN YANG BERTUGAS PADA PERANGKAT DAERAH GUBERNUR SUMATERA BARAT, STANDAR BIAYA, DASAR TPP SESUAI TARIF PAJAK YANG. KLASUMKASI . NAMA JABATAN/ESELON KELAS DIKENAKAN KEPADA PEGAWA JABATAN : . JABATAN TES Pra Pan Ka NEN MAN RIANA : : Be 3 SA Ban BM NI PE SN SSB aa anda eh pbasan 7 1 (Pejabat Pimpinan Tinesi Madya (setara Bselon I.b) 16 21.235.200 - 2 (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon IL.a) 14,15 15.420.800 - - | 3 (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II.b) 14 13.904.000 - - NO NAN 5 (Pejabat Administrator (setara Eselon IIIL.a) sebagai Kepala PD /Ajudan/Sespri 12,13 9.006.000 7.959.000 - ADMINISTRATOR/ | 6 |Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional sebagai Koordinator (setara Eselon IIL.a) 11,12 6.784.500 5.976.000 - PADANG WAS/ us 8 IPejabat Administrator/ Pejabat Fungsional sebagai Koordinator (setara Eselon III.b) 11 5.914.500 5.206.500 - LAINNYA/ JABATAN 9 drag Asian nyi sannenonei sebagai Sub Koordinator (setara Eselon IV.a) 9 5.724.300 5.016.300 . DENGAN TUGAS TAMBAHAN 10 Pejabat Pengawas/ Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator (setara Eselon IV.a) 8 5.151.870 4.514.670 . sekaligus sebagai Ajudan/Sespri 11 |Pejabat Pengawas/ Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator (setara Eselon IV.a) 8,9 4.188.450 3.674.400 - 13 |Pejabat Pengawas/ Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator (setara Eselon IV.b) 8 3.769.605 3.306.960 - II 1 (Fungsional Ahli - - - a.Ahli Utama 13,14 4.138.050 3.660.700 - b.Ahli Madya 11,12 4.063.050 3.610.700 - c.Ahli Muda 9,10 3.987.984 3.560.700 - JABATAN dh Pertama 8,9 -. 3.945.984 3.523.200 - FUNGSIONAL 2 |Fungsional Terampil - - - | a.Penyelia 8 2.192.400 1.957.500 - b.Pelaksana Lanjutan 7 - 1.882.500 - c.Pelaksana 6 - - 1.741.200 d.Pelaksana Pemula 5 - - 1.703.700 m 1 |Sekretaris Pribadi | 3.427.500 3.001.500 2.782.500 | 2 Niudan Gubernur/Ajudan Wakil Gubernur/Ajudan Ketua DPRD/ Ajudan Sekretaris 3.085.500 2.703.000 2.506.500 JABATAN 3 |Pramu Administrasi Pimpinan ls.d7 2.745.000 2.406.000 2.230.500 PELAKSANA 4 (Sopir Pimpinan 2.916.000 2.554.500 2.368.500 5 IBendaharawan Pengeluaran/ Bendahara Penerima 2.233.500 1.957.500 1.816.500 6 |Jabatan Pelaksana lainnya 2.062.500 1.809.000 1.678.500 NO MP1/ LAMPIRAN II :PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 9 TAHUN 2022 TANGGAL : 3 FEAUARI 2022 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT STANDAR BIAYA DASAR TPP BAGI PEGAWAI ASN YANG BERTUGAS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUBE:, UMATERA BARAT, LDI . STANDAR BIAYA DASAR TEP SESUAI TARIF PAJAK YANG DIKENAKAN | KLASIFIKASI JABATAN NAMA JABATAN/ESELON KELAS KEPADA PEGAWAI ASN “ . ag JABATAN - 155 5 Oto “2 3 na 5 Dewi kekb al Kat Pimpinan Tinggi Pratama (Setara Eselon 15 11.277.500 . n Hai Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon 14 10.181.600 . . Pejabat Administrator (setara Eselon IIL.a) JABATAN PIMPINAN TINGGI sebagai Kepala PD . 13 7.505.000 6.632.500 PRATAMA/ DIREKTUR RSUD/ ADMINISTRATOR/ Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional 11,12 5.088.750 4.481.250 . PENGAWAS/JABATAN FUNGSIONAL sebagai Koordinator (setara Eselon III.aj DENGAN TUGAS TAMBAHAN Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional 11 4.478.100 3.898.688 . sebagai Koordinator (setara Eselon III.b) | | 3 Pejabat Pengawas / Pejabat Fungsional sebagai . Sub Koordinator (setara Eselon IV.a) 8,9 2.908.750 2.552.500 II Fungsional Ahli - - - a.Ahli Utama 13,14. 2.872.800 2.565.000 - b.Ahli Madya 11,12 2.816.800 2.515.000 - c.Ahli Muda 9,10 2.760.800 2.465.000 - d.Ahli Pertama 8,9 2.690.800 2.402.500 - JABATAN FUNGSIONAL Fungsional Terampil - - - a.Penyelia “ 8 1.523.200 1.360.600 - b.Pelaksana Lanjutan TI - 1.297.506 - c.Pelaksana 6 - 1.261.924 1.198.750 d.Pelaksana Pemula - 1.229.027 1.167.500 1 Bendaharawan Pengeluaran/ Bendahara 1.551.250 1.360.000 1.261.250 JABATAN PELAKSANA Penerima 1s.d7 Jabatan Pelaksana lainnya 1.432.500 1.165.000 1.256.250 NO 1 1 2345621 LAMPIRAN III :PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 5 TAHUN 2022 TANGGAL : 3 FEBRUARI 2022 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT STANDAR BIAYA DASAR TPP BAGI PEGAWAI ASN YANG BERTUGAS PADA INSPEKTORAT UMATERA BARAT, DI | — Nan en BIRFA DASAR TI KOTAK YAN KLASIFIKASI JABATAN ' Soe NAMA JABATAN/ESELON ". YABA: TAN Maa DIKENAKAN KEPADA |PEGAWAI ASN : an N Sa | « . 1545 I 536 NN 2 “si 2 . ana 3 I | 4 ai 5 Ao & . 2D -., 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon ILa) 15 16.182.080 - - JABATAN PIMPINAN TINGGI Pejabat Administrator / Pejabat Fungsional sebagai 1 | PRATAMA/ ADMINISTRATOR/ | 2 |' Jabat Administrator / Pejabat Fungsional sebag 11,12 7.119.450 6.234.600 - PENGAWAS Koordinator Isetara Eselon ULa) . 3 Pejabat Pengawas / Pejabat Fungsional sebagai Sub 8,9 4.430.565 3.868.110 . Koordinator fsetara Eselon IV.al II 1 (Fungsional Ahli - - - a.Ahli Utama 13,14 4.377.255 3.844.870 - bh Madya 11,12 4.294.755 3.794.870 - c.Ahli Muda 9,10 4.194.254 3.744.870 - d.Ahli Pertama 8,9 4.148.054 3.703.620 - JABATAN FUNGSIONAL 2 (Fungsional Terampil - - - a.Penyelia 8 2.307.984 2.060.700 - b.Pelaksana Lanjutan 7 - 1.978.200 - c.Pelaksana 6 - - 1.823.595 d.Pelaksana Pemula 5 - - 1.782.345 . 1 |(Bendaharawan Pengeluaran/ Bendahara Penerima , 2.362.650 2.060.700 1.906.425 111 JABATAN PELAKSANA 1s.d7 2 |Pejabat Pelaksana lainnya 2.181.750 1.904.400 1.761.600 A! N' N: LAMPIRAN IV :PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 3 TAHUN 2022 TANGGAL: 3 FEBRUARI 2022 TENTANG : ERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT “ STANDAR BIAYA DASAR TPP BAGI PEGAWAI ASN YANG BERTUGAS PADA SEKOLAH P En na pa kaan Bean nan HE an Tara PELAST Ki BPANDAR-BIAYA DASAR TPP SESUAI “ KLASIFIKASI JABATAN —.. NAMA JABATAN/ESELON - . DIKENAKAN KEPADA PEGAWAI ASN . . Da MEA PAT JABATAN j—eewwvum reka . . Ran Nan . 1. 0 154 39 (RA 2 0. man 3 AA Dn mean 5 . . ANA Na . Lara sad 1 (Kepala Tata Usaha 8 1.350.000 1.250.000 - SEKOLAH SELAIN DI KEPULAUAN Ia Ha 1 MENTAWAI 2 |Guru Non sertifikasi 8 s.d 13 1.100.000 1.000.000 - 3 |Jabatan Pelaksana di Sekolah 1s.d7 850.000 750.000 700.000 1 (Kepala Tata Usaha : 8 2.500.000 2.250.000 - SEKOLAH DI KEPULAUAN 2 MENTAWAI 2 |Guru Non sertifikasi 8s.d13 2.000.000 1.750.000 - - 3 iJabatan Pelaksana di Sekolah 1s.d7 - 1.500.000 1.250.000 1.000.000 Ng RNUR SUMATERA BARAT LAMPIRAN V :PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 3 TAHUN 2022 TANGGAL : 3 FEBRUARI 2022 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT | STANDAR BIAYA TPP BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS » 2 GUBE SUMATERA BARAT, MAHYELDI 1 1 3 (GE FSTANDAR BIAYA TPP SESUAI TARIF PAJAK YANG DIKENAKAN KEPADA PEGAN . “DAERAH | . ASN . 5 154 | 5Y, 0Y na 3 Kana AS ta AR HB San an 2d Naa 3 Ke nana | . 0. anton 4 a.. p 5 mma 1 | Badan PenghubungPejabat Administrator (setara Eselon IIL.a) 4.725.000 4.205.600 - Pejabat Pengawas / Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator (setara Eselon IV.a) 3.607.800 3.336.900 . Jabatan Fungsional/ Jabatan Pelaksana 2.492.000 2.224.600 2.100.000 2 | UPT KPHP MENTAWAI 2.492.000 2.224.600 1.775.200 3 JUPTD PPP SIKAKAP 2.492.000 2.224.600 1.775.200 NO 1 LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 13 TAHUN 2022 NOMORTANGGAL 13 TENTANG FEBRUARI 202 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT FORMULIR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI ASN : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN nsii RT Hb: De aa baka ia BAM FAKAT YAKG BREAST SEN " i Nama : Nama H NIP/ NIPPPK NIP/ NIPPPK 3 Pangkat/ Gol. Ruang/ Kelas Jabatan .IPangkat/Gol. Ruang/ Kelas Jabatan : Jabatan Jabatan : Unit Kerja Uni: kerja : NILAI KINERJA o. IEDIKATOR . Tan 0 ea . 000... FROPOESI ATAU BONGT TADIKATOR (op . . Nana Fi KILAL 5 xA $ 40 Pee TAN Bani EKA “Seng a . KA et an NAIK LAN RaR naa Ian BI saat banda kne PS Ha SA ta ah Sa Ea ya Boo ikanenth an L LAKRERIA: Hadir terlambat tanpa ijin dalam 1 (satu) Akumulasi 0 (nol) 10,MH Akumulasi kurang tari 2 (dua) 8,00 |Akursulasi lebih dari 2 6,00 jAkumulasi lebih dari 4 4,06 | Akumulasi tebih dari 8 2,00 | Akumulasi lebih dari 10 " Jbulan jam am (duaj 4 fempat) jam lempat) jam - 8 (delapan: (delapan) jam - 10 (sepuluh) jam (sepuluh) jam Pa Pulang lebih cepat tanpa ijin dalam 1 (satu) Akumulasi 0 (nol) 10,09 Akumulasi kurang dari 2 (dua) 8,00 |Akumulasi lebih dari 2 6,90 Akumulasi lebih dari 4 496 | Akumulasi lebih dari 8 406 | Akumulasi lebih dari 10 “ bulan jam jam i (duai - 4 (empat) jam fempat)jam - 8 (delapan Aldelapan) jam - 10 (sepuluh) jam sepuluh) jam Tidak masuk kerja tanpa ijin dalam 1 (satu) |O hari 10,061 (satu) hari 5,00 2 (dua) hari M3 13 (tiga) hari bulanTidak melaksanakan tugas/perintah O kali 10,9041 (satu) kali 59012 (dua) kali 2,00: Diatas 2 (dua) kali kedinasan dari atasan tanpa alasan yang sah TOTAL KILAI KINERJA (A # Bj Uitata - tiis RINCIAN 5WW Tanda tangan pejabat yang dinilai : tangan pej GUBERNUR SI « TERA BARAT, — LDI LAMPIRAN IX : NOMORTANGGALTENTANG 3 FeeruaRi PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 13 TAHuN 2022 2011 REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NERJANSI | To NIP RUANG/ | TOTAL SKOR TPP TAMBAHAN SNAA l enata Lprat JABATAN. 3. ESELON. oma mom yan ch. PENAMBAHANY.... 1 NIPPPK KELAS Ta Ka Ng ni KINERJA In Kang PENAMBAHAN/ PENGHASILAN "PENGUBANGAN JABATAN " . ' BEBAN KERJ, TEMPAT BERTUGAS PENGUBANGAN DITERIMA - TA g Ta No 3 8 PEN PEN 7 A3 “te 9 . Mhgoose do —.R isahkan oleh: Diperiksa dan diverifikasi oleh: Tempat, Tanggal PALA PD/BIRO PETUGAS PEMERIKSA HASIL PENGUKURAN KINERJA SUB BAGIAN DAN KEPEGAWAIAN /TU MA NAMA NAMA P/NIPPPK NIP/NIPPPK NIP/NIPPPK TA 14 TERA BARAT

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…