DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2017

Nomor: 90
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini merubah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
6.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
7.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 79), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (1) huruf e Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Program; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan Makro;
  2. 2.Sub Bidang Pendanaan Pembangunan; dan
  3. 3.Sub Bidang Sistem Inovasi Perencanaan.
4. d.Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
  2. 2.Sub Bidang Sosial dan Budaya; dan
  3. 3.Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
5. e.Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN;
  2. 2.Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota ; dan
  3. 3.Sub Bidang Data Informasi perencanaan Pembangunan.
6. f.Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Ekonomi;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur wilayah; dan
  3. 3.Sub Bidang Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
(2)Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembagunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan ayat (2) huruf f Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan pemabangunaan daerah;
3. c.pembinaan dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. d.penyediaan data base perencanaan pembangunan daerah;
5. e.pelaksanaan kesekretariatan Badan;
6. f.pelaksanaan tugas di bidang sumber daya manusia, pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan pengembangan wilayah, perencanaan makro dan pendanaan pembangunan serta pengendalian, evaluasi dan data informasi perencanaan pembangunan daerah;
7. g.penyelenggaraan fasilitasi sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. 3.Ketentuan dalam lampiran I Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  2. 4.Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB V A, sehingga berbunyi sebagai berikut : KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 A
(1)Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan pelantikan pejabat dimaksud berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
(2)Pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada Januari 2018. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 14 Desember 2017 GUBERNUR SUMATERA BARAT, ttd IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 14 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, Ttd ALI ASMAR BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 9068

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…