DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2017

Nomor: 92
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini merubah Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran, perlu dilakukan penyesuaian mengenai jangka waktu sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang 2 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 3
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN. 4

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 13 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
2.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
6.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan 5 Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya.
7.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
8.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
12.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
13.Dihapus. 6
14.Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
15.Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
16.Tahun Anggaran Berikutnya adalah masa 1 (satu) Tahun Anggaran setelah Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
17.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
18.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
19.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan kesempatan untuk diselesaikan melewati Tahun Anggaran berkenaan dengan batas waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang tertera dalam Kontrak Kerja.
(2)Pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan untuk diselesaikan melewati Tahun Anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 7 pekerjaan yang telah diestimasi dengan baik oleh PA/KPA/PPK dan unsur teknis terkait yang diyakini dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3.Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (1) dan huruf a ayat

(2)Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pelaksanaan sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari :
1. a.penyedia Barang/Jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.
2. b.penyedia Barang/Jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai; dan
3. c.pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada Tahun Anggaran Berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPPA Tahun Anggaran Berikutnya.
(2)Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
1. a.pernyataan kesanggupan dari Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) 8 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.
2. b.pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan denda; dan
3. c.pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak menuntut denda/ bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian perubahan anggaran.
4. d.pernyataan bahwa Penyedia Barang/Jasa bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan.
(3)Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PA/ KPA/PPK dapat memutuskan untuk :
1. a.melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau
2. b.tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
  1. 4.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan pekerjaan dapat dilanjutkan dalam masa 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka ditindaklanjuti dengan : 9
1. a.Penyedia Barang/Jasa:
  1. 1.membuat surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai;dan
  2. 2.membuat rencana aksi (action plan) untuk sisa pekerjaan yang disetujui oleh PA/KPA/PPK.
2. b.PA/KPA/PPKmembuat addendum Kontrak.
(2)Dalam hal pekerjaan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang diberikan dalam masa 90 (sembilan puluh) hari kalender, Penyedia Barang/Jasa hanya dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan dokumen Kontrak.
(3)PA/KPA/PPK dapat memutus Kontrak jika Penyedia Barang/Jasa dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sisa pekerjaan tidak dapat diselesaikandan Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa:
1. a.denda maksimum 9% (sembilan perseratus) atas keterlambatan penyelesaian sisa pekerjaan;
2. b.jaminan pelaksanaan dicairkan;
3. c.sisa uang muka harus dilunasi atau uang muka dicairkan; dan
4. d.dimasukan dalam daftar hitam.
(4)Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a :
1. a.disetorkan ke kas daerah oleh Penyedia Barang/Jasa; atau
2. b.diperhitungkan dalam pembayaran tagihan atas penyelesaian pekerjaan.
  1. 5.Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 10

Pasal 11

(1)Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, PA/KPA/PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan.
(2)Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
1. a.mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DPPA Tahun Anggaran Berikutnya; dan
2. b.tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
(3)Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.
(4)Penyedia Barang/Jasa harus memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan minimal selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan menyampaikannya sebelum dilakukan penandatanganan perubahan Kontrak.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) PA/KPA/PPK dengan melibatkan tim teknis melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sisa pekerjaan dalam masa 90 (sembilan puluh) hari kalender.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap minggu terhadap perkembangan 11 dan/atau kemajuan pelaksanaan sisa pekerjaan yang sedang diselesaikan.

7.Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)PA/KPA/PPK memberikan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan sisa pekerjaan dalam masa 90 (sembilanpuluh) hari kalender kepada Gubernur melalui BAPPEDA.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pengendalian tertib administrasi Pengadaan Barang/Jasa oleh BAPPEDA. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Provinsi Sumatera Barat. Ditetapkan di Padang pada tanggal 22 Desember 2017 GUBERNUR SUMATERA BARAT Ttd IRWAN PRAYITNO Diundangkan di Padang pada tanggal 22 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, Ttd ALI ASMAR BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARATTAHUN 2017 NOMOR 92 12

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…