DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 97 Tahun 2017

Nomor: 97
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan UPTD Bab III UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Bab IV Kelompok Jabatan Fungsional Bab V Tata Kerja Bab VI Ketentuan Peralihan Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 46 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
7.Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8.Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan, yaitu UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.

BAB III

UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

Pasal 3

(1)UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Pendidikan dibidang pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan.
(2)UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan terdiri atas :
1. a.Kepala UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengembangan Program, Publikasi dan Evaluasi;
4. d.Seksi Pemanfaatan Media Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Teknologi Informasi, dan Komunikasi.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(5)Bagan struktur organisasi UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

a.Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
b.Kepala Sub. Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 6

(1)UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengkajian dan Analisis Teknis Operasional Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan;
2. b.penyusunan Rencana Pembangunan Teknis Operasional Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan;
3. c.pelaksanaan produksi media pembelajaran muatan local berbasis teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
4. d.pengelolaan e_layanan bidang pendidikan;
5. e.pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bidang pendidikan;
6. f.pelaksanaan kerjasama pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan;
7. g.pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan;
8. h.pelaksanaan Penyusunan laporan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan; dan
9. i.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

Kepala UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD. Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
2. b.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. c.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1)Seksi Pengembangan Program Publikasi dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengembangan program, publikasi dan evaluasi produksi media pembelajaran.
(2)Uraian tugas Seksi Pengembangan Program, Publikasi dan Evaluasi meliputi :
1. a.mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Program, Publikasi dan Evaluasi;
2. b.menyiapkan bahan tentang pelaksanaan rencana dan program Seksi Pengembangan Program, Publikasi dan Evaluasi;
3. c.menyiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pengembangan Program, Publikasi dan Evaluasi;
4. d.membagi tugas dan pekerjaan kepada staf Seksi Pengembangan Program, Publikasi dan Evaluasi;
5. e.mengembangkan dan memproduksi system dan model pelayanan pendidikan melalui pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pendidikan;
6. f.mengembangkan system dan model pengevaluasian pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
7. g.melaksanakan kegiatan teknis operasional Pengembangan Program, Publikasi dan Evaluasi;
8. h.memfasilitasi dan membantu pengelolaan pangkalan Data Pokok Pendidikan Berbasis Web;
9. i.melaksanakan penyimpanan dan pengarsipan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
10. j.melaksanakan tugas penunjang tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
11. k.mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. l.menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Program, Publikasi dan Evaluasi; dan
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Seksi Pemanfaatan Media Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pengembangan dan pendayagunaan fasilitas Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Pendidikan.
(2)Uraian tugas Seksi Pemanfaatan Media Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan meliputi :
1. a.mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan Seksi Pemanfaatan Media Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
2. b.menyiapkan bahan tentang pelaksanaaan perencanaan dan program Seksi Pemanfaatan Media Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
3. c.menyiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Pemanfaatan Media Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
4. d.membagi tugas dan pekerjaan kepada staf Seksi Pemanfaatan Media Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
5. e.mengembangkan system dan model media pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
6. f.melaksanakan kegiatan operasional pengembangan pemanfaatan media pendidikan yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
7. g.melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pemanfaatan media pendidikan serta pemanfaatan media massa dalam upaya penyebarluasan kebijakan pembangunan pendidikan;
8. h.melaksanakan penyimpanan dan pengarsipan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
9. i.melaksanakan tugas penunjang dan tugas lain yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
10. j.mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. k.menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatan Media Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 97 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 46 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 46 Tahun 2017