DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 98 Tahun 2017

Nomor: 98
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika peraturan ini adalah sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan UPTD Bab III UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi Bab IV Kelompok Jabatan Fungsional Bab V Tata Kerja Bab VI Ketentuan Peralihan Bab VII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat, bahwa pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8.Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4.Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat.
7.Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8.Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi.

BAB III

UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI

Pasal 3

(1)UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelaksanaan Program dan Pengembangan;
4. d.Seksi Penyelengaraan Pendidikan dan Latihan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi.
(5)Bagan struktur UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

a.Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
b.Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 6

(1)UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan rencana pembangunan teknis operasional;
2. b.pengkajian dan analisis teknis operasional;
3. c.pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
4. d.pelaksanaan kebijakan teknis dibidangnya;
5. e.pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidangnya;
7. g.pelaksanaan pelayanan teknis administrasi teknis ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. h.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

Kepala UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
2. b.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. c.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1)Seksi Pelaksanaan Program dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program kerja serta mengawasi pelaksanaan kerjanya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Uraian tugas Seksi Pelaksanaan Program dan Pengembangan meliputi :
1. a.mengumpulkan data dan bahan tentang program dan pengembangan pendidikan dan Latihan Koperasi dan UKM;
2. b.menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan Pengembangan pendidikan dan latihan Koperasi dan UKM;
3. c.menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Rencana Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Program dan Pengembangan Pendidikan dan Latihan Koperasi dan UKM;
4. d.mengkoordinasikan rencana program Diklat dengan bidang dilingkungan Dinas Koperasi dan UKM;
5. e.melakukan koordinasi kegiatan program diklat dengan Dinas terkait dan stake holder;
6. f.menyusun dan menilai kinerja program dan pengembangan pendidikan dan latihan Koperasi dan UKM;
7. g.menyiapkan bahan dan mensosialisasikan prosedur dan tata kerja, petunjuk teknis program dan pengembangan pendidikan dan latihan Koperasi dan UKM;
8. h.melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait dalam pelaksanaan penyusunan program dan pengembangan pendidikan dan latihan Koperasi dan UKM;
9. i.mengindentifikasi program dan pengembangan pendidikan dan latihan Koperasi dan UKM;
10. j.memberikan petunjuk dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perpustakaan;
11. k.mendata dan menganalisa kegiatan pelatihan dan peserta pendidikan dan pelatihan koperasi dan UKM;
12. l.mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan koperasi dan UKM;
13. m.menghimpun laporan program tindak lanjut kegiatan pelatihan perkoperasian dan UKM oleh Kabupaten dan Kota serta Dinas Instansi terkait dan BUMN/D/S;
14. n.membuat rencana dan program kerja Seksi Program dan Pengembangan;
15. o.menyiapkan bahan penyusunan sistim informasi manajemen Pendidikan dan Latihan Koperasi dan UKM; dan
16. p.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Koperasi dan UKM.
(2)Uraian tugas Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan adalah:
1. a.menghimpun dan mengolah data yang menyangkut pelaksanaan Pendidikan dan Latihan;
2. b.menghimpun dan mengolah materi Diklat dan mengkoordinasi dengan Widyaiswara/Instruktur/Tenaga Pengajar;
3. c.menghimpun kurikulum, silabi, dan modul diklat;
4. d.membuat kelompok sasaran masing-masing jenis diklat;
5. e.mengindentifikasi keunggulan-keunggulan kurikulum dan jenis diklat;
6. f.menyusun kurikulum dan silabus diklat yang baru dan merencanakan pengembangan modul-modul diklat;
7. g.menjaga kelancaran tersedianya sarana kebutuhan Diklat;
8. h.merencanakan teknis pelaksanaan diklat yang baik, persiapan Panitia berserta penugasanya;
9. i.membuat jadwal pelaksanaan diklat dan mengkoordinasikan dengan Widyaiswara/Instruktur/Tenaga Pengajar;
10. j.mengatur dan melaksanakan urusan administrasi penyelenggara diklat;
11. k.menganalisis dan malakukan evaluasi proses pelaksanaan diklat;
12. l.membuat rencana dan program kerja Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan;
13. m.menyiapkan bahan pelaksanaan Diklat;
14. n.menganalisa, menilai dan mangevaluasi kegiatan pelaksanaan Diklat;
15. o.mengkoordinasikan kegiatan pelatihan dengan Bidang di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM;
16. p.melakukan koordinasi dengan instansi lain/BUMN/Badan- badan lain dalam pelaksanaan pelatihan pada UPTD Dinas Koperasi dan UKM Sumbar; dan
17. q.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 98 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 57 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 57 Tahun 2017