DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang penjabaran ruang lingkup pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, penjabaran atas rincian tata kelola, identitas Badan Pengembangan SDM, penjabaran ruang lingkup layanan dan jenis layanan, kedudukan, tugas dan fungsi, kedudukan Pemerintah Provinsi, Dewan Pengawas, Struktur Organisasi, Pejabat Pengelola, Satuan Pengawas Internal, Tata kerja, Pengelolaan SDM, Remunerasi, Standar Pelayanan Minimal, Pengelolaan Keuangan, Tarif Layanan, Pendapatan Biaya dan Sistem Pengadaan, Pengelolaan Barang, Perencanaan dan Penganggaran, Kerjasama, Surplus dan Defisit Anggaran, penjabaran Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan dan Pengawasan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur ten tang Pola Tata Kelola Badan Pengembangan Surnber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ...(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, Mengingat Menimbang PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMOR 1; TAHUN2017 TENTANG POLATATAKELOLABADANPENGEMBANGAN SUMBERDAYAMANUSlADAERAHPROVINSISUMATERASELATAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tabun 2000 tentang Pendiclikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4019);
6.Peraturan Pemerintab Nomor 23 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor23 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5340);
7.Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4S8§);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 92, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5533);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telan beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 1 Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA BADANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSlADAERAH PROVlNSISUMATERASELATAN. MEMUTUSKAN:
15.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ' (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
16.Peraturan Gubemur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49);
17.Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9);
18.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 39);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913); •
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Kabupaterr/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
6.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang selanjutnya disebut Badan, adalah Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah KepaJa Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pacta Pemerintah Provinsi Surnatera Selatan.
9.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pernerintah Provinsi yang dibentuk untuk memberikan peJayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10.Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang mernberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecuaJiaan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11.Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah, yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
12.Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, yang ~~lMj1Jtp'yijI. di§~I;>1Jt J;?~w;;t.n p~p._gijl.Wijl.!!, ;;t.Q£l.1M Qrg;;t.n y{l,J,1g bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
13.Satuan Pengawas Internal adalah Perangkat Badan Layanan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka , mernbantu Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
14.Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD,adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan Iatau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Badan Layanan Umum Daerah.
16.Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis, adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strate gis, pengukuran pencapaian kinexja, dan arah kebijakan operasional Badan Layanan Urnum Daerah.
17.Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah spesifikasi .teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.
18.Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
19.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Urnum Daerah yang menarnbah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kernbali.
20.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Badan Layanan Umum Daerah. BABII TATA KELOLA

(1)Badan beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain:
1. a.struktur organisasi;
(1)Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyeJenggaraan PPK-BLUDpada Badan.
(2)Tujuan Peraturan Gubemur ini adalah: a, memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran agar Badan dapat menerapkan PPK-BLUD dengan baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. b.mendorong pengelolaan PPK-BLUDpada Badan secara profesional, transparan, efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian; dan
2. c.meningkatkan kontribusi Badan dalam memberikan pelayanan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kepada aparatur maupun non aparatur.
  1. 21.Biaya adalah sejurnlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dari/atau jasa untuk keperluan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
  2. 22.Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang yang dibuka oleh Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeJuaran Badan Layanan Umum Daerah,
  3. 23.Fleksibilitas adaJah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang Badan Layanan Umum Daerah pada batas-batas tertentu yang' dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum,
  4. 24.Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup se.luruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. ~6- Pasal 5
(1)Transparansi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar' kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
(2)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Badan agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Responsibilitas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Struktur organisasi sebagairoana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hUTUt,a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi.
(2)Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
(3)Pengelompokanfungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3, ayat (1) huruf G, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
(4)Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektifdan produktif.
1. b.prosedur kerja;
2. c.pengelompokanfungsi yang logis;dan
3. d.pengelolaan sumber daya manusia.
(2)Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mernperhatikan prinsip, antara lain:
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.respensibilitae; clan
4. d.independensi. ~ sumber daya manusia bagi aparatur negara, non aparatur negara, danj atau masyarakat, yang diselenggarakan oleh pemerintah, pernerintah daerah, darr/atau swasta, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ruang lingkup layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dijabarkan lebih lanjut dalam jenis layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal.
(1)Badan berkedudukan sebagai Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (BLUD-SKPD) yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengernbangan surnber daya manusia aparatur.
(3)Untuk melaksan.akan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Badan mempunyai fungsi:
(1)Ruang Jingkup layanan yang dilaksanakan oleh Badan adalah penyelenggaraan pelayanan pengembangan '. .
1. a.nama yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan; dan
2. b.alamat yaitu Jalan Putrl Kembang Dadar Nomor 77 Bukit Besar Palernbang.
(4)Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
(2)Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap kelangsungan, perkembangan, dan kemajuan Badan sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna jasa.
(3)Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan peraturan perundang-undangan terkait Badan;
2. b.menetapkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola danj'atau Dewan Pengawas; dan
3. c.kewenangan-kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(I) Gubernur dapat membentuk Dewan Pengawas apabila Badan memiliki realisasi nilai omset tahunan menu rut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang telah memenuhi syarat rninimal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. provmsi;

b.penyelenggaraan pengembangan kompetensi eli lingkungan pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaterr/ kota;
c.penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
d.pengkoordinasian pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupatenj'kota;
e.pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkup pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
f.pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
g.pembinaan administrasi; dan
h.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. teknis dan perencanaan ~lJffi1;>e.r Q~Y9, ffianl,lsl9,
a.penyusunan kebijakan prggr!!.lT! peJ:lge.mQ~p.g@ membawahi: 1 ,
1. 1.Subbidang Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar dan Pilihan;
2. 2.Subbidang Jabatan Admmistrasi Non-Pelayanan Dasar; dan
3. 3.Subbidang .Iabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang.
e.Bidang Pengembangan Kompetensi Teknie Umum dan Fungsional, membawahi:
1. 1.Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum; Kompetensi Teknis Inti,

(2)Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 [tiga] orang atau 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(3)Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rnempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(4)Dewan Pengawas dapat dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Pernimpin Badan.
(5)Penyelenggaraan tugas, fungsi, kewajiban, tanggung jawab, susunan, keanggetaan, mas a jabatan, dan pembiayaan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Struktur Organisasi Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, terdiri atas:

a.Kepala Badan;
b.Sekretariat, membawahi:
1. 1.Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. 2.Subbagian Keuangan; dan
3. 3.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c.Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, membawahi:
1. 1.Subbidang Sertiflkasi Kompetensi;
2. 2.Subbidang Pengelolaan Kelernbagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi; dan
3. 3.Subbidang Pengelolaan Surnber Belajar dan Kerjasama.
d.Bidang Pengembangan

Pasal 13

(1)Pejabat Pengelola Badan, terdiri atas:
1. a.Pemimpin Badan, yaitu Kepala Badan;
2. b.Pejabat Keuangan, yaitu Sekretaris Badan;
3. c.Pejabat Teknis, yaitu:
  1. 1.Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengeiolaan Kelembagaan;
  2. 2.Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti;
  3. 3.Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional; dan
  4. 4.Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial.
(2)Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola ditetapkan berdasarkan kompetensi dan KeOtift.i}Uiii. priikteR bisdis yang sehat,
(3)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola berupa pengetahuan, keterarnpilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
(4)Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kepentingan Badan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik. membawahi:

1.Subbidang Manajerial Tingkat Tinggi;
2.Subbidang Manajerial Tingkat Menengah; dan
3.Subbidang Manajerial Tingkat Dasar.

g.Unit Pelaksana Teknis Badan.
h.KelompokJabatan Fungsional.

Pasal 12

(1)Pada Badan dapat dibentuk tim atau unit yang bersifat non struktural.
(2)Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Manajerial,Kompetensi

2.Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan; dan
3.Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.

f.Bidang Pengembangan

(5)Pejabat Pengelola sebagairnana dimaksud pa.da ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
(6)Pemimpin Badan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(7)Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin Badan.

Pasal 14

(1)Pemimpin Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) hUM a, mempunyai tugas dan kewajiban:
1. a.mernimpin, mengarahkan, mernbina, rnengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Ba.d.an;
2. b.menyusun Renstra Bisnis;
3. c.menyiapkan RBA;
4. d.mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.menetapkan pejaba.tlainnya sesuai kebutuhan Badan selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Badan kepada Gubernur; dan
7. g.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pemimpin Badan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan Badan.

Pasal 15

(1)Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)huruf b, mernpunyai tugas dan kewajiban:
1. a.mengkoordinasikan penyusunan RElA;
2. b.menyiapkan DPA-BLUD;
3. c.melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
4. d.menyelenggarakan pengelolaan kas;
5. e.melakukan pengelolaan utang-piutang;
6. f.menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
7. g.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
8. h.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  1. 1.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan, sesuai ketentuan peraturan perundan- undangan.
(1)Pemimpin Badan merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
(2)Dalam hal Pernimpin Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Non PNS, maka Pejabat Keuangan wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaranj'barang daerah.

Pasal 17

(1)Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)dan/ atau Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
(2)Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan yang berasal dari NQn PNS sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan yang berasal dari PNS dilaksanakan sesuai ketentuan-peraturan perundang-undangan.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Badan yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. atasan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing- masing,
(3)Tanggung jawab Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya Iainnya. yang diberikand. melaksanakan tugas-tugas lain Pasa) 16
(1)Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
1. a.menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
2. b.melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
3. c.mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
(2)Pejabat Keuangan dalam rnelaksanakan tugas dan k~w9.jipM s~l;>a.g?'!mM?' gimMl?lJQ p?,g?, ayat n)' rnernpunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan Badan.

Pasal 21

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2J,dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

a.keseimbangan antara manfaat dan beban;
b.kompleksitas manajemen; dan
c.volume dan/ atau jangkauan pelayanan.

Pasal 22

(1)Internal Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen Badan menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal Badan.
(2)Fungsi pengendalian internal Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen Badan dalam hal:
1. a.pengamanan harta kekayaan;
2. b.menciptakan akurasi sistem inforrnasi keuangan;
3. c.menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
4. d.mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
(3)Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Internal Auditor, antara lain:
1. a.mempunyai etika, integritas, dan kapabilitas yang memadai;
2. b.memiliki pendidikan danjatau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
3. c.mempunyai sikap independen dan objektif terhadap objekyang diaudit.
(1)Pengawasan operasional Badan dapat dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Internal Auditor yang berkedudukan langsung di bawah PemimpinBadan. dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur, Ketentuan pengangkatan dan pernberhentian Pejabat Pengeloladarr/atau PegawaiBLUDyang berasal dari Non PNS, Pasal 19 ,
(1)Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, darr/atau Pegawai Badan dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1)Sumber daya manusia pada Badan dapat berasal dari PNS dany atau Non PNS.
(2)Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, danj atau ketentuan-ketentu.an lain yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia pada Badan, dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Pemimpin Badan bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Pemimpin Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petu.njuk bagi pelaksanaan tugasnya.
(3)Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin Badan.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya, Pemimpin Badan, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik ke dalam maupun ke luar.
(5)Pemimpin Badan, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis meJaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
(6)Pegawai Badan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…