DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok Pergub ini bermaksud untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kelangsungan layanan di BPSDMD sesuai standar yang ditetapkan. Sehingga dapat tercapainya layanan di BPSDMD yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan, serta mewujudkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan layanan di BPSDMD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan; DENGANRAHMATTURANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, Mengingat ., Menimbang TENTANG TARIFLAYANANBADANPENGEMBANGANSUMBERDAYAMANUSIA DAERAHPROVINSISUMATERASELATAN PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN NOMORl1 TAHUN2017 GUBERNUR SUMATERA SELATAN "\, r

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diu bah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pcrubahan atas Peraturan Pernertntah Nomor23 Tanun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5340);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengcloLaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
7.Peraturan Pernerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5533);
8.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara RepubLikIndonesia Tahun 2012 Nomor24);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310); ..(.. r
10.Peraturan Menteri OaJarn Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengeloiaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 11.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12.Peraturan Menleri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2016 Nomor 915);
13.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 20.17 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat 111,Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan H serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan Zatau Golongan Ul yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 danj atau Kategori 2 (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor47); 14.Peraturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Daerah Provinsi Sumatcra Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-PokokPengeioiaan Keuangan Daerah [Lernbaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
15.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
16.Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola PengeloJaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 49); r BAB J KETENTUANUMUM L Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Surnatera Selatan.
4.Badan Layanan Umum Daerah, yang seJanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan KeIja Perangkat Daerah atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutarnakan mencan keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang selanjutnya disingkat BPSDMD, adalah Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang selanjutnya disingkat KepaJa BPSDMD, adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Sclatan. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANGUBERNURTENTANGTARl!"LAYANANBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSISUMATER/\SELATAN.
17.Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pernerintah Provinsi Surnatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 9); 18.Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Surnatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 39);

BAB III

CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA Pasa! 4 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi layanan yang diberikan.

Pasal 2

(1)Maksud dari Peraturan Gubernur 1111 adalah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan (aksesibilitas), dan kelangsungan (suatainabllitas] layanan di BPSDMDsesuai standar yang ditetapkan.
(2)Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:
1. a.terselenggaranya layanan di BPSDMD yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan; dan
2. b.terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan layanan di BPSDMD.
  1. 7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
  2. 8.Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
  3. 9.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
  4. 10.Tarif adaJah imbalan atas barang danj atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB VI

PENGELOLAANPENDAPATAN

Pasal 7

(1)Pengelolaan pendapatan BPSDMD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pad a ayat
(1), yang berasal dari hasil kerjasarna, dilaksanakan dalam suatu perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pengenaan tarif dilaksanakan sesuai dengan struktur dan be saran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. BABV STRUKTUR DAN BESARANTARlF

Pasal 6

(1)Struktur dan be saran tarif digolongkan berdasarkan jenis layanan pada BPSDMD.
(2)Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.layanan kediklatan; dan
2. b.layanan non kediklatan.
(3)Struktur, be sa ran, dan jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(4)Terhadap penyclenggaraan kegiatan yang tarif layanannya belum diatur dalam Lampiran sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), dapat diatur berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Terhadap kegia.tan diklat teknis dan Zatau diklat fungsional yang memerlukan kegiatan orientasi lapangan rnaka perhitungan biaya dapat disesuaikan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV PRINSlP DAN SASARAN Pasa15
(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif layanan adalah untuk merrutupi biaya layanan pada BPSDMD.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (lj, termasuk biaya operasional, biaya investasi sarana, danj'atau biaya pemeliharaan. BEJRI1'ADAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 11 ,... SELATAN,PROVINSI SU Diundangkan di Palembang pada tanggal 18 April 2017 Pit. SEKRETARIS DAERAH Ditetapkan di Palembang pada tanggal 15 April I 2017 GUBERNUR SUMATERA SELATANf_. 1JJ1l-_ J ''''of ." '""ft.t' . ALEX NOERDIN KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Oubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Surnatera Selatan. Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, dto H. JOKO IMAM SENTOSA GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dto H. ALEX NOERDIN co co 2: a a ~ .... .... 0 0 co co t>D t>O IlD IlD IlD IlD 2: 0 0 ~ @ @ a ~ ~ a a ~ 0 0 N, N .... ... .... ... .... 0 0 0 0 0 0 0 0 Col ~ .. -a 0 0 0 0 0 0 0 0 foo .~ .~ \0 V V V V (') (') (') ~ .~ .~ ::a ::a -~ 6:' 6:' 6:' 6:' "") "") "") 6:'"") ..... r-, r-, '" V "") UJ~ .~ .~ 00 If) Q\ ..... 00 .~ .~ .~ ~UJ ~ ~ ~ ..... t:::. ..c ..c - ..c: ..c: ..c: .~ "5 .~ 8~ N N .~ a .~ (") \0 ..... ..c:: ..c:: ..c: ..c: .c: Col ..... 00 (') (") ".. 0 0 Po. ..... Q\ ..... ..... ..... IlD IlD IlD IlD IlD IlD IlD IlD IlD IlD ~ @ g g § § § ~ § g rz. .... .... .... ... .... ... .... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ...... ...... ...... -... -... -... -... -... -... -..., , , , , , • • , , 8 s 0- 0" 0- 0- g- §- s o 0 0 0 0 0 ~~ 0 0 0 0 0 q q q 0 0 0 ..... 0 0 \0 N 0 0 0 s If) \0 0 0 0- V 0 0 0 l"'- N 0 0 N N 0 If) on ..... 0 N 0 0- N V e- N ~ (') N N III ~ ~ '6h til .~ .~ .0 @ .~ '" atil -0. 0. 6b t::l '(ij' .~ .5 2 ~ v- .oz 8 I:: "1:) 80.~ 2: 10 4V ... :::i0. 0. 10 .,0.. -< 10 4V E-- ':S! ~ :.: :.: .., - 'iii - - - :::: > aI 12 al- ai til - - - 32 0 -Q't -e ;g ;g ..I<: ~ .~ 0 t.::; a~~ ~ E-- ..I<: 8- (/) 'f! 0 0 E-- E- ....z UJ ~ (/):::: Z ., 10 .~ til S 1ii 1ii (/) '" .... z- 0.. o..~ c 2: 1:: ... C t: C ~a u ~ 10 ~ ~ 10 '0. a-a .., '" '0. .~ §N .,

0."0.... & 10 .~ .§ .5 la~ §o 0. Q 0.. .~ S ~ c:: c ~ S ",- «I § ~ '" ~ 0<lI....;' ~"O0 0 ., ., o . ~~ ;,.: 8 8 0.
0.0. '~ ..... s ~ :!:l ~8 ...., ~ .,.., 0 :.: 0.. ·c 8 ~'2 '" ~ 'iii .~ :§(j) ""6'0 ., '" ... .... .., ~ '" ..I<: ~ til til aI «12 til ., «10 ;g - 32 tIlZ ;g§ :3 v:::: ;;J2: ..I<: -0.. ;gal .~ ._ .~ .~ &u 5' 5'(/)- 0 D 0 0::": Do.. 0 < ..... N (") <t If) \0 l"'- 00 0- 0 2: ..... ..... 'Y ~ CI co co co co co co co co co co co co co co co co ~ a a a a § a a a a C C a @ a C ~as as as ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ra:l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 a C'l t') t') t') t') t') ..r -e- v t') <'l t') t') t') <'l t') Ci) -;;; M~ @ ~ § '5 '5 '5 i ~ '5CIl~ '5 '5 ,~ '5 ~8 '5 '5 '5 ~ '5 '5a -0 ~CIl ~ c: .s C.c .c .c .c .c .c .c .0 0 .c .c .c .c .c .c If) .... .... 0 0 0 0 ~~ If) 0'1 .... If) .... ...... C'I .n. '5 ~"5 t-- .... t-- ...... t-- ...... (") ra:l C'I.e:: .c j:I., ..... .... ..... ::! - - co co co co co co co co co co co co co co co co ~ a ~ § § § s ~ ~ C \a ~ § § ~ s(I) ... ... ... ... ... ... ... ... ... r.. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ <, ........ <, ........ '<, <, ........ ........ ........ • • • • • • , , • , • , • • • • o· 8 0" o· o· o· o· 0" o· 0 0 0 o· 8' o· o· f-o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~~ 0 C! 0 0 0 C! C! 0 0 C! 0 0 0 0 0 0 0 ~ If) 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 v 0 0 0 0 8 g s 0 s 0 0 0 l() t<:! 0 0'1 C! r- C! If) II? co 1-- s e- r- r- v vi V I"- ..... V 0'1 V 0'1 V 0'1 C'I ..... ..... 11:1 ~ ~ ~ ] ] I ~V a.. m m ~ V II) :;::l :;::l ~ 'J ~ ~ 0.. 0. ~ ~ ' .. ~ & 0 ~ ~;::s- -If) ~ ~ .c ~ ~..... ~Q. « ... (f) ,.. en II) V 0$ as g as ~ @ ] V E-o E-o-(f) '.. ..>: ::E ::E -0 ,~ (f) ,~ ~ ... .... -l P- «I '~ ,!:I e ...... ...... «I «10 ~ ~3 ::E 's. ,.. (f) ~- 'S: ~:3 ~ ~- ~ «I as 0 '" V-l ... 0 £~ ~ C §co .~ "') ;,.: ;":0 c, 0:: ...Q c as aso ~ ,S 0:: a ii ~ ... b ~co .c .c_ c: ;a ~ ~:g ~ '" .... ~ '" ~ 1iico "0 E-o~ J ., '(ij co ~ as 0. ~« 'ii) ~ C co a -0 ~.~ a ~j ;,.:co ...:I C 0 a a @ '" ..>: ~~ .e:: @ ~ ..0 en V V t: '0 ~.- .c CIl B ..... ..00.. ~ 20.. 0 a e en (f) '" CO a..~M & c, 5j ~ to as ~ ~j:z: ... to ~ as 0$ (f) co tlj)-l W cor: ~ s C '.. ~,~ Ol Ol..o00 m C ~ @ a'ii) a ~ C'ii) 00 '" ;=l 0.. 0.0 'S ~ S 0 & &gj V ~~ 'J::' '.." 0$ '..,.. .~~ & & as ..>: ~ c, 11 00 t: Q ;,.: '" c t: s ~o tlj) cot: ~ ... 00 V V 0 as ... '.. ]~ Q Q Q 'J 'J ~ @ ~ ~~ as ~ "')00 (/) @ gj co .§ ~ o V ~ ~<3 :5 i V C <i!'O00 ::E 0 ~ ~o =-: ~~ -< Q c, ]~ ~~ ~@ "') ~~ ,S.... .... .... .... .... ... @ ... ~ ~ ~ ... II) ... as as as as as ~co as as as ... ~ as '0 as ..0 ;3 ;g ~ 3! ;3 .!!~ ...... as ~~ ~~ ;3 3! Q ,§ ~5 ;3-v ..1<:- ..>: C '.. V V ,_ '" '.. ,_ V ,~ V Q Q Q Q 0 0-0 en en Oen Oen Q 0-0 0 0-0 ct) 0 ..... ('I t') v If) 10 I"- 00 0'1 0 ...... ('I t') v If) 10 :z: ..... ..... .... ..... ...... ..... ..... ..... ..... ('l ('l ('l ('l ('l ('l ('l . N • r / .I I , r- \ ~ .S ia .~ ~ -0 <:S oj .b ~ ~ Q III bO II) ~ ~ ~ ..:I ..:I .D .S r/) ;.: s ... ;;!.... ~ @ ~:z: % t:il t:il .~ ..c bO ;.: .... .., .... .~ t:: .:~ .~ ~ z Z .... <>~ ~'i]t:: <>..c..c ~ 0 oj ~vQ)Q) ~'_'N :z: - al~::ECO;:J ] 0.. 4-J .u ....~.~ ~ « '" al (lj oj c Q) <> ~~.c t>Il .!g~~~;:$O~~ c o Z P..dl.. · ... t"""4N ;:J ~(I)(I)(I) -s s ~ -0 -a <5 ~ v , , , , , ..:I 0 P. , , , 0 t-- e- IZI ...... N :z: N N .... ........ iii ........., , , 888 000 cicici 000 ~~~ "<t"t--N .... .... i -<, , 8 ~ o 8 e- I)J)I)J) ~ ~ 00 ......, , " 0"8 00 o. '0 80 tr) ~ ,_, , , , 0"0"0 000 ~~~ 000 000 NIOO- . '". ~....., CO I)J)I)J) ~ ~ o 0 00 (f)(f) ii~ .... .... .... 000 000 (f)(f)(f)

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…